Kebijakan Pengurangan BBM Bersubsidi, Apakah Keputusan yang Tepat?

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. 

Lebih jelasnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak, dan pengeluaran yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah.

Salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah yakni kebijakan pengurangan BBM bersubsidi. BBM subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jumlah BBM ini terbatas sesuai dengan kuota dan harganya ditetapkan oleh pemerintah. 

Selain itu, harga BBM bersubsidi ini berbeda di setiap daerah. BBM bersubsidi terbagi atas Biosolar dan Pertalite. Kebijakan pengurangan BBM dimaksudkan untuk agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran. 

Hasil pengurangan subsidi BBM akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi publik yang nyaman, aman, dan murah, sehingga masyarakat akan terdorong beralih dari mobil pribadi ke angkutan umum. Dengan begitu, kemacetan dan kesemerawutan lalu-lintas bisa dikurangi. 

Selain itu, hasil pengurangan subsidi BBM ini akan digunakan untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan yang dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM akan sangat membantu dalam mengurangi beban keuangan negara. Hal ini juga merupakan penyesuaian untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersubsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia. 

Selain itu, adanya kebijakan pengurangan BBM bersubsidi ini dikarenakan ketika diberlakukannya BBM bersubsidi yang dikhususkan untuk kalangan menengah ke bawah, masih banyak kalangan atas bahkan pejabat yang juga menggunakannya. 

Sehingga tujuan adanya BBM bersubsidi yang dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat miskin dan kurang mampu menjadi disalahgunakan. Harga BBM yang terlalu murah juga menyebabkan kecenderungan orang lebih boros energi sehingga semakin tidak ramah pada lingkungan.

            Lantas, apa dampak negatif kebijakan pengurangan BBM bersubsidi?

Tentunya hal ini akan memengaruhi sektor perekonomian yang lain, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif transportasi, bahkan harga BBM yang terus meningkat. Tidak semua usaha bisa menaikkan harga barang dan jasa yang diproduksinya karena konsumen tentu akan mengurangi konsumsinya jika harga naik. 

Dengan demikian kemungkinan akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa karena menurunnya daya beli masyarakat. Tentu imbasnya akan panjang. Dalam skala makro bisa jadi akan meningkatkan jumlah pengangguran yang pada akhirnya akan memunculkan kelompok miskin baru. 

Selain itu, psikologis masyarakat juga akan terganggu karena ketika BBM naik, maka masyarakat panik karena harga barang bahkan tarif transportasi juga ikut naik. Masyarakat kelas menengah ke bawah akan semakin sulit dikarenakan adanya lonjakan kenaikan di berbagai sektor perekonomian.

            Penasaran, apa langkah yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi situasi seperti ini?

Pemerintah memperkuat fungsi Satgas Pangan dalam distribusi dan pengawasan harga, terutama harga pangan agar inflasi pangan tetap terkendali dan tidak terdapat penimbunan/permainan harga. 

Pemerintah juga menjaga dan mengawasi proses penyaluran BLT dan terus mengawasi titik-titik lain yang berpotensi memicu kerawanan sosial. Pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai tambahan bantuan sosial dalam bentuk pengalihan kebijakan subsidi agar dampak dari kenaikan harga BBM tersebut tidak membebani masyarakat.

Sebagai masyarakat yang tentunya merasakan dampak adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM, apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana cara kita menyikapinya?

1. Mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah gaya hidup kita seperti yang terbiasa jajan di luar diubah dengan memasak sendiri, atau dengan mengurangi jajan di luar.

2. Memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan bisa buat janjian pergi dan pulang kerja bersama-sama.Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditanggung bersama-sama.

3. Menggunakan transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran juga membuat tubuh kita mejadi sehat dan bugar.

4. Usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Misalkan mengatur waktu belanja atau rekreasi yang lebih berkualitas. Perbanyak pertemuan dengan anggota keluarga. Semakin sering kita meluangkan waktu dengan keluarga semakin baik hubungan bathin dan komunikasi  anggota keluarga.

 5. Bagi PNS yang tinggal bersama keluarga akan lebih hemat kalau masak sendiri dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik.

Dapat disimpulkan, kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan pemerintah dan masyarakat. Namun kita harus yakin bahwa pemerintah pasti mengupayakan yang terbaik untuk pemulihan ekonomi negara dengan memerhatikan kesejahteraan rakyat dari semua kalangan.