Menjaga Pemilu Supaya Tetap Damai

Sudah lebih dari satu dasawarsa pemilu di era reformasi, pergantian pemimpin RI 1 & RI 2 berjalan silih berganti . Namun kesejahteraan secara riil masih sebatas impian, antara harapan dan beban berjalan kurang seimbang makin banyak beban masyarakat yang dirasakan dari pada harapan lewat janji-janji politik yang hanya sebatas janji.  Itulah yang dirasakan masyarakat sehingga hiruk pikuk masa kampanye disikapi denga biasa-biasa saja, Masyarakat lebih senang sibuk dengan profesi dan pekerjaan yang harus ditekuni untuk menafkahi keluargannya.

Kesigapan aparat pemerintah dalam mendeteksi setiap kerawanan sosial saat kampanye juga patut diapresiasi tingkat pengamanan terhadap para paslon capres maupun cawapres adalah bukti bagaimana aparat keamanan Polri & TNI dengan sigap mengamankan symbol-simbol negara peserta Pemilu. Selain itu terhadap massa kampanye terbuka juga adanya koordinasi yang baik sehingga kegiatan berjalan lancar. 

Oposisi yang makin kritis terhadap penyelenggara negara hanya sebatas kegundahan hati atas kekuatiran kembalinya rezim otoriter sebagaimana periode masa lalu seperti orde baru yang berpotensi menyederai semangat reformasi. Di kalangan massa akar rumput  justru tidak terpengaruh karena masyarakat memiliki agenda sendiri-sendiri.

Pemilu adalah wahana yang tepat untuk melahirkan para negarawan sekaligus sebagai tempat menjaring potensi besar bagi orang-orang berbakat dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Politik saat ini masih sebatas ambisi untuk meraih jabatan publik bagi siapapun yang ingin mendapatkan posisi penting tersebut. 

Sisi positif pesta pemilu adalah sarana melahirkan para tokoh-tokoh baru sehingga bagian dari penataan profesi kerja sebagai negarawan dan politisi walaupun dengan jumlah yng terbatas namun memiliki  efek ekonomi yang tidak sedikit karena pengaruh dan kedudukannya. 

Yang terpenting adalah siapapun yang menduduki jabatan politik jangan sampai membiasakan diri dengan budaya korupsi yang makin semarak sehingga banyak sekali para penyelenggara negara yang di tangkap KPK. Itulah yang menyebabkan demokrasi di Indonesia makin mahal , karena unsur uang akan mempengaruhi tingkat keterpilihan dan memilih sehingga ujung-ujungnya uang negara jadi pelampiasan untuk menggatikannya alias terkorupsi.

Di masa akhir kampanye saat ini pemilih tampaknya sudah mulai memutuskan dengan siapa suaranya akan disalurkan, berbagai lembaga survey juga sudah merilis makin kecilnya angka mengambang, hal itu menandakan pesta demokrasi lima tahun tetap di apresiasi masyarakat. 

Para penyelanggara pemilu di tingkat PPS & KPPS juga telah menunjukan kesiapannya untuk menyukseskan pemilu di desa masing-masing, harapannya dengan sukarela rakyat datang ketempat pencoblosan apalagi saaat pencoblosan adalah hari  libur nasional sehingga siapapun bisa melaksanakan coblosan denga aman nyaman dan memilih sesuai hati nurani tanpa tekanan dari pihak manapun.

Berbagai pelanggaraan dan sengketa pemilu nanti juga ada telah diatur mekanismenya. Bawaslu dan jajaran di bawahnya ikut aktif mengawasi para penyelanggara dan peserta pemilu. 

Potensi pelanggaran yang terjadi sebelum, saat dan pasca pemilu sudah diatur mekanismenya termasuk gugatan perselisihan hasil pemilu yang juga disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan bukti-bukti riil di lapangan. Bahkan bila memungkinkan bisa diadakan pemilihan suara ulang bila diketemukan terjadi kecerobohan pada tingkat penyelenggara KPPS. Sistem yang sudah mulai tertata dan terpola ini adalah bagaian dari ikhtiar untuk menyelenggarakan pemilu secara efektif dan efisien. 

Pemilihan serentak presiden wakil presidem, DPD maupan anggota dewan adalah wujudnya yang kemudian di susul dengan kegiatan pilkada serentak di seluruh Indonesia baik itu pilgub, pilwakot dan juga pilkada sehingga aktivitas masyarkat dan roda ekonomi tidak terganggu seperti pemilihan yang dilakukan secara berulang sehingga membuat masyarakat makin  jenuh yang berdampak menurunnya minat untuk datang keTPS.