Mohon tunggu...
Jasman Rizal
Jasman Rizal Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Efisiensi ala Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat

7 September 2016   14:27 Diperbarui: 7 September 2016   14:40 170
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

Yang bikin orang-orang heran, adalah kebiasaan beliau jika naik pesawat terbang, ternyata pak Gubernur IP tidak pernah sekalipun naik pesawat di kelas eksekutif. Padahal fasilitas dan jatah beliau karena jabatannya harus di kelas eksekutif. Namun hal ini tidak beliau manfaatkan, karena terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat dan berjarak dengan rakyat. Buat beliau, mau duduk di eksekutif ataupun di kelas ekonomi, toh sampai ketujuan juga sama, ndak ada bedanya.

Makanya sekarang di Sumbar, dengan ketauladanan pak Gubernur, tak ada lagi pejabat yang naik kelas eksekutif, malu hati dengan pak Gubernur. Jangan heran, jika suatu saat nanti, anda akan melihat pak IP Gubernur Sumbar dengan santainya bergelantungan di Bis Bandara tanpa beban. 

Soal beliau sering ke Jakarta atau kemanapun melalui Bandara, pak Gubernur IP hampir tidak pernah menggunakan fasilitas VIP, padahal beliau ada jatah untuk itu. Namun beliau lebih suka berbaur dengan masyarakat dan memakai jalur umum, antri dan berdesak-desakan dengan masyarakat umum.

Termasuk pemakaian anggaran perjalanan dinas ke luar negeri yang telah dianggarkan oleh APBD. Setiap tahunnya anggaran perjalanan dinas ini berlebih, karena selain menggunakan kelas ekonomi juga jika pergi ke luar negeri sangat selektif. Di periode pertama sebagai Gubernur, rasanya tak lebih lima kali pak Gubernur IP ke luar negeri selama 5 tahun. 

Setiap beliau tugas dinas ke Jakarta, pak Gubernur IP jarang menggunakan fasilitas hotel buat nginap. Beliau berupaya untuk menginap di rumah pribadinya, sehingga bisa menghemat uang negara. Artinya, bahwa anggaran penginapan di hotel bintang lima tidak beliau ambil.

Beda dengan kebanyakan kepala daerah lain, sebagai Gubernur, wajar wajar saja setiap beliau ke lapangan atau berkunjung ke daerah, beliau di dampingi oleh kepala SKPD. Namun yang sering terjadi, pak IP sebagai Gubernur sering turun kelapangan dengan tim kecil tampa iring-iringan yang panjang. Malah sering beliau turun tanpa didampingi SKPD yang lain, cukup didampingi ajudan saja. Tujuannya adalah, jangan sampai merepotkan daerah yang dikunjungi, menghemat biaya operasional dan bisa langsung melihat kondisi yang sebenarnya dilapangan tanpa rekayasa. 

Jika melakukan kunjungan ke daerah dalam propinsi jarang sekali beliau menginap di daerah yang dikunjungi, bahkan hampir tidak pernah. Padahal daerah mana yang tak bangga jika Gubernurnya mampir dan singgah apalagi nginap di tempatnya. Ini beliau lakukan untuk efisiensi dan tidak merepotkan daerah yang dikunjungi dan jika beliau melakukan kunjungan dinas ke propinsi lain, beliau sangat selektif membawa SKPD dan jumlahnya sangat minimalis. Lagi-lagi efisien...

Menggunakan protokoler pun sangat terbatas bahkan sering tak menggunakan protokoler. Beda dg pejabat lain yg perlu ada tim advance dan serangkaian kegiatan protokoler untuk menyambut kedatangan Gubernur. Pak Gubernur IP justru ingin penerimaan seadanya dengan pelayanan protokoler yang nyaris kurang. Menurut pak Gubernur IP, jika kita bertemu dengan  masyarakat, jangan berjarak, karena tugas kita adalah mengemban amanah rakyat. Kalau dengan rakyat kita dibatasi oleh protokoler, malah akan menghalangi kita menyatu dengan rakyat. 

"Saya ini dipilih rakyat, diamanahkan rakyat, lalu kenapa saat saya ketemu dengan rakyat yang memberi saya amanah, dibatasi dengan aturan yang mengikat? Berdosa saya kalau saya lakukan hal seperti itu" jelas Pak Gubernur IP.

Ada lagi soal rumah dinas. Tahun 2010, setelah dilantik jadi Gubernur periode pertama. Ka biro Umum saat itu Alwis, menyampaikan bahwa Rumah Dinas Gubernur akan dibongkar dan dibangun baru, sementara anggaran pun sudah ada di APBD. Tapi pak Gubernur IP menolak dan uangnya menjadi silpa dan dikembalikan ke Pemda. Baru saat ini, rumah dinas Gubernur sedang dibangun karena memang rumah dinas sebelumnya sudah tak layak dan sudah lebih 50 tahun usianya.

Pernah kepala Rumah Tangga bercerita, bahwa beliau pernah ditegur oleh pak Gubernur IP, yang membiarkan lampu listrik menyala di Gubernuran,  padahal tidak ada kegiatan. Pak Gubernur IP menyuruh pak H. Chandra saat itu untuk mematikan listrik, biar hemat. Akhirnya hal ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga biaya listrik di Gubernuran tak lagi membengkak.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun