Politik Luar Negeri 'Bebas-Aktif' Indonesia
Langkah Indonesia dalam menjajaki dunia internasional tidak terlepas dari politik luar negerinya. Dalam interkasinya dengan aktor-aktor lain terkandung esensi politik luar negeri yang dianut Indonesia, yang mana selaras dengan kepentingan nasional. Guna mencapai kepentingan negara, Indonesia tidak berjalan ke sembarang arah. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya.
Peran Indonesia dalam hubungan internasional ditinjau dari politik luar negerinya yang bebas-aktif. 'Bebas' berarti Indoensia tidak memihak pada kekuatan dominan manapun yang dinilai tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Sementara 'aktif' berarti Indonesia menunjukkan aksi serta responsif dalam menyikapi fenomena internasional. Politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif secara langsung menegaskan Indonesia dari sikap ketergantungan terhadap satu pihak saja, yang berarti Indonesia merupakan negara independen dalam menentukan apa dan di mana posisinya. Dalam konsep 'bebas-aktif' ini, terdapat prinsip yang menyatakan landasan kebijakan luar negeri indonesia. Prinsip tersebut berupa pernyataan Indoensia yang menentang segala bentuk kekerasan, baik melalui imperialisme dan kolonialisme di seluruh dunia, serta berjuang menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kesetaraan dan keadilan sosial.
Sebagai aktor negara di lingkup global, Indonesia berperan aktif dalam menyikapi banyak fenomena internasional. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum regional maupun internasional seperti ASEAN, APEC, G20, Asia Society, OKI, PBB, dan masih banyak lagi. Keterlibatan Indonesia sebagai mediator dalam menengahi antar-negara konflik turut membuktikan bahwa Indonesia memainkan peran politik luar negerinya secara aktif dan positif. Hal ini terlihat ketika Indonesia di dapuk sebagai mediator dalam konflik kawasan regional dan internasional.
Respon Indonesia dalam Menyikapi Konflik Suriah
Sebagai negara yang berlandaskan politik luar negeri bebas-aktif membawa Indonesia dalam pencapaiannya mewujudkan perdamaian dunia. Tantangan dari politik luar negeri 'bebas-aktif' ini banyak dihadapkan dengan konflik internasional salah satunya ialah konflik di Suriah yang melibatkan kelompok oposisi pemerintah Suriah dan rezim Bashar Al-Assad. Konflik ini mendapat perhatian masyarakat internasional akibat pelanggaran kode etik kemanusiaan yang menyebabkan banyak warga sipil Suriah menjadi korban. Konflik ini kian meluas lantaran adanya intervensi asing seperti keterlibatan Rusia dan Amerika Serikat.
Konflik ini dilatarbelakangi oleh Fenomena Arab Spring (Kebangkitan Dunia Arab) yang dipenuhi oleh aksi demonstrasi rakyat Timur-Tengah dan Afrika Utara yang bertujuan untuk menjatuhkan rezim di negara-negara wilayah tersebut. Berawal dari bentuk protes rakyat Suriah atas rezim Bahsar Al Assad yang terkesan diktator dan otoriter, rakyat Suriah ingin membentuk Suriah menjadi negara yang lebih demokratis. Sejak masa Presiden Hafiz Al-Assad, pemerintah Suriah cenderung menggunakan kekerasan untuk meredam aksi protes masyarakat, bahkan melibatkan aparat kepolisian atau militer. Puncaknya pada Maret tahun 2011 dimana para demonstrasi yang berjalan damai 15 orang anak laki-laki ditahan setelah mereka menulis graffiti yang mendukung Arab Spring, dan Salah satu dari anak-anak tersebut dibunuh sebelum mengalami penyiksaan brutal.
Sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara berdaulat yang menjunjung tinggi perdamaian dan hak asasi manusia. Melalui politik luar negerinya, Indonesia dengan tegas menentang keras segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dunia. Dalam konteks revolusi Suriah, Indonesia konsisten menyatakan bahwa permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui dialog secara damai, bukan melalui kekerasan terutama apabila yang menjadi korban ialah warga sipil.
Posisi dasar Indonesia ini disampaikan saat komunikasi antara Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutolu, pada tanggal 10 Februari 2012. Keduanya turut mendiskusikan berbagai opsi guna menyatukan perspektif serta sikap masyarakat Internasional dalam upaya menghentikan tindak kekerasan di Suriah. Selain itu, sikap Indonesia dalam merespon konflik domestik Suriah ini juga disampaikan Menlu RI dalam pertemuannya dengan Sekjen PBB di Markas Besar PBB di New York pada 6 Februari 2012. Kegagalan DK PBB dalam mengesahkan resolusi mengenai Suriah membuat Indonesia terus berupaya mendesak diadakannya proses politik di Suriah mengingat jumlah korban jiwa semakin meningkat.
Peran Aktif Indonesia dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan dalam Konflik Suriah
Sebagai bentuk kepedulian Indonesia dalam upaya menjunjung tinggi hakikat kemanusiaan, Indonesia konsisten memberikan dukungan aktif terhadap krisis di Suriah. Indonesia telah menugaskan Tentara Nasional Indonesia(TNI) berjumlah 6 (enam) orang perwira sebagai Tim Pengamat untuk mengawasi implementasi gencatan senjata atas permintaan Sekjen PBB. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus validasi dari kapabilitas militer Indonesia sebagai Peacekeepers yang melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian di bawah PBB. Selain itu, Indonesia juga mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar lebih dominan dalam menangani permasalahan dunia khususnya kawasan Timur-Tengah yang mayoritas berpenduduk muslim dan kerap kali dilanda krisis kemanusiaan.
