Peraturan Bersama dalam Penataan Guru PNS

30 Maret 2012 21:18:20 Dibaca :




SALINAN


















PERATURAN BERSAMA







MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN


APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,


MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA




NOMOR 05/X/PB/2011


NOMOR SPB/03/M.PAN-RB/10/2011


NOMOR 48 Tahun 2011


NOMOR 158/PMK.01/2011


NOMOR 11 Tahun 2011




TENTANG



PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN


APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,


MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA,





Menimbang : a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau


kelebihan guru pada satuan pendidikan, pada suatu


kabupaten/kota, dan/atau provinsi serta adanya alih fungsi


guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru


antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis


pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi;


b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan


pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan,


antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya


mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan


formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan


nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan


pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain;

























Mengingat :





2






c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud


pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan


Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara


Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,


Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri


Agama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai


Negeri Sipil;



1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-


Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara


Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah


dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor


3890);


2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem


Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara


Republik Indonesia Nomor 4301);


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana


telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12


Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik


Indonesia Nomor 4844);


4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan


Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik


Indonesia Nomor 4586);


6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang


Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara


Republik Indonesia Nomor 4916);







3






7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang


Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah


diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor


122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4332);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang







Wewenang





Pengangkatan,





Pemindahan,





dan







Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),


sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan


Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas


Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang







Wewenang





Pengangkatan,





Pemindahan,





dan







Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor


194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4941);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor


5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan


Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);




MEMUTUSKAN:




Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,


MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA


DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,


MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA TENTANG


PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI


SIPIL.








4








BAB I


KETENTUAN UMUM




Pasal 1




Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:


1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,


membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik


pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan


pendidikan menengah.


2. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang


berstatus sebagai pegawai negeri sipil.


3. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik,


distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing


satuan pendidikan.


4. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan,


antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi


dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan


satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.


5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan


pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis


pendidikan.


6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.


7. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau


pemerintah kota.




Pasal 2



Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bersama ini adalah guru


kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan


pendidikan taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa/raudhatul


athfal/bustanul athfal, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah ibtidaiyah,


sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa/madrasah


tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah


menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan dan bentuk lain yang


sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.







5






BAB II


KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU




Pasal 3




(1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam


penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan


antarjenis pendidikan secara nasional.


(2) Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan


guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk


penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan


antarjenis pendidikan antarprovinsi, antarkabupaten/kota pada provinsi yang


berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).


(3) Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama dalam


memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.


(4) Menteri Agama membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS


antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi


tanggung jawabnya.


(5) Menteri Dalam Negeri:


a. mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk


memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan


Nasional;


b. memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan


pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan menjadi bagian penilaian


kinerja pemerintah daerah.


(6) Menteri Keuangan mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan


pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari


kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang


pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.


(7) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.


(8) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat


perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-


masing.







6



BAB III


KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA




Pasal 4




(1) Gubernur bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan


guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada


satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang


kelebihan atau kekurangan guru PNS.


(2) Bupati/Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan


pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis


pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah


kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.


(3) Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk


penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan


antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.


(4) Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS


untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang,


dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.


(5) Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS


antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan


kebutuhan dan kewenangannya untuk penataan dan pemerataan


antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.


(6) Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan


antarjenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)


berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan


kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.


(7) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam suatu


format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri


Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskan ke


Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.




BAB IV


PEMANTAUAN DAN EVALUASI


PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS



Pasal 5



(1) Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri


Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri


Keuangan memantau dan mengevaluasi secara bersama-sama pelaksanaan


penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan


antarjenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.







7






(2) Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri


Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri


Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing memantau dan


mengevaluasi secara spesifik pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS


antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan.


(3) Gubernur memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan


guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarpendidikan di


kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.




BAB V


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Pasal 6



(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara


teknis di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh


Menteri Pendidikan Nasional.


(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara


umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.


(3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada


satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan


Kementerian Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.


(4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di


pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.




BAB VI


PENDANAAN



Pasal 7



(1) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan


yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN sesuai dengan


mekanisme yang berlaku.


(2) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu


provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi


dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.







8







(3) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi


pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota


dibebankan pada APBD kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku.





BAB VII


PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN




Pasal 8




(1) Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di


wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan


Februari tahun berjalan.


(2) Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan


perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri


Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan


Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat


bulan Maret tahun berjalan.


(3) Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di


wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April


tahun berjalan.


(4) Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS


sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Pendidikan Nasional


melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama


sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun


berjalan dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara


Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri


Keuangan.


(5) Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan


penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan


antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri


Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan


Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan.


(6) Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS


sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan informasi sebagaimana


dimaksud pada ayat (5), Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan


menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional


paling lambat bulan Juli tahun berjalan.







9






(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri


Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara


Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam


Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.




BAB VIII


SANKSI




Pasal 9




(1) Menteri Pendidikan Nasional menghentikan sebagian atau seluruh bantuan


finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian


terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada


Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan,


dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya sebagaimana dimaksud


dalam Pasal 8.


(2) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas


dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunda pemberian


formasi guru PNS kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah


kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(3) Menteri Keuangan atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat


(1) dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada


pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan


peraturan perundang-undangan.


(4) Menteri Dalam Negeri atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada


ayat (1) memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan


urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan peraturan


perundang-undangan.




BAB IX


KETENTUAN PENUTUP




Pasal 10




Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bersama ini diatur


lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan


Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri,


dan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.







10





Pasal 11




Peraturan Bersama ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun 2012.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan


Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.





Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 3 Oktober 2011








MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,







TTD.




MOHAMMAD NUH





MENTERI DALAM NEGERI,



TTD.



GAMAWAN FAUZI






MENTERI NEGARA


PENDAYAGUNAAN APARATUR


NEGARA DAN REFORMASI


BIROKRASI,


TTD.




E. E. MANGINDAAN





MENTERI KEUANGAN,



TTD.



AGUS D. W. MARTOWARDOJO

















Diundangkan di Jakarta


pada tanggal 4 Oktober 2011







MENTERI AGAMA,



TTD.



SURYADHARMA ALI








MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA,



TTD.



PATRIALIS AKBAR


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 610













LEMBAR PARAF PERSETUJUAN


Sekretaris Jenderal Sekretaris





11







Sekretaris












Sekretaris












Sekretaris







Kementerian


Pendidikan Nasional





Kementerian


Negara


Pendayagunaan


Aparatur Negara


dan Reformasi


Birokrasi





Jenderal


Kementerian


Keuangan





Jenderal


Kementerian


Dalam Negeri





Jenderal


Kementerian


Agama







A. Pengerang





Ramli Naibaho Soegeng


Wardoyo





Abdullah





Ahmad Lutfi


Akhmad


Syafei






setuju





setuju





Setuju





setuju





Setuju

YUSWAN WIJAYA

/yuswanwijaya

Lahir di Cilacap, sekarang tinggal di Purwokerto.
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?