Peraturan Bersama dalam Penataan Guru PNS

30 Maret 2012 21:18:20 Diperbarui: 25 Juni 2015 07:14:27 Dibaca : Komentar : Nilai :



SALINAN


















PERATURAN BERSAMA







MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN


APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,MENTERI DALAM NEGERI,


MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA




NOMOR05/X/PB/2011


NOMORSPB/03/M.PAN-RB/10/2011


NOMOR48 Tahun 2011


NOMOR158/PMK.01/2011


NOMOR11 Tahun 2011




TENTANG



PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN


APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,


MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA,





Menimbang:a. bahwa berdasarkandata guru, terdapat kekurangan atau


kelebihangurupada satuanpendidikan, padasuatu


kabupaten/kota, dan/atauprovinsi serta adanyaalihfungsi


guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru


antarsatuanpendidikan,antarjenjang,danantarjenis


pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi;


b. bahwa untuk menjamin pemerataanguru antarsatuan


pendidikan,antarjenjang,danantarjenispendidikan,


antarkabupaten/kota,dan/atau antarprovinsidalam upaya


mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan


formal secara nasional dan pencapaiantujuan pendidikan


nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan


pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain;

























Mengingat:





2






c.bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud


pada huruf a danhuruf b,perlu ditetapkan Peraturan


Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara


Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,


MenteriKeuangan,Menteri DalamNegeri,danMenteri


Agama tentang Penataan dan PemerataanGuru Pegawai


Negeri Sipil;



1.Undang-UndangNomor 8Tahun 1974 tentang Pokok-


Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara


Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah


dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran


NegaraRepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor169,


Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor


3890);


2. Undang-UndangNomor20 Tahun2003 tentangSistem


Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara


Republik Indonesia Nomor 4301);


3. Undang-UndangNomor32Tahun2004tentang


PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik


Indonesia Tahun2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran


NegaraRepublikIndonesia Nomor4437), sebagaimana


telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12


Tahun 2008(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun


2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik


Indonesia Nomor 4844);


4. Undang-UndangNomor33Tahun2004 tentang


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan


PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik


Indonesia Tahun2004Nomor 126,Tambahan Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005tentang Guru dan


Dosen(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor157,TambahanLembaranNegaraRepublik


Indonesia Nomor 4586);


6. Undang-UndangNomor39Tahun2008 tentang


Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara


Republik Indonesia Nomor 4916);







3






7. Peraturan Pemerintah Nomor97Tahun 2000tentang


FormasiPegawaiNegeri Sipil(Lembaran NegaraRepublik


Indonesia Tahun2000 Nomor 194,Tambahan Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah


diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor


122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4332);


8. Peraturan Pemerintah Nomor9Tahun 2003tentang







Wewenang





Pengangkatan,





Pemindahan,





dan







Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara


Republik IndonesiaTahun 2003Nomor 15,Tambahan


Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4263),


sebagaimana telahdiubahterakhir dengan Peraturan


Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas


Peraturan Pemerintah Nomor9Tahun 2003tentang







Wewenang





Pengangkatan,





Pemindahan,





dan







Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor


194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4941);


10.Peraturan Pemerintah Nomor17Tahun 2010tentang


Pengelolaandan PenyelenggaraanPendidikan(Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor23,


Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor


5105),sebagaimana telah diubahdenganPeraturan


PemerintahNomor66Tahun 2010(Lembaran Negara


Republik IndonesiaTahun 2010Nomor 112, Tambahan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);




MEMUTUSKAN:




Menetapkan: PERATURANBERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,


MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA


DAN REFORMASIBIROKRASI, MENTERI DALAMNEGERI,


MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMATENTANG


PENATAAN DANPEMERATAANGURUPEGAWAI NEGERI


SIPIL.








4








BAB I


KETENTUAN UMUM




Pasal 1




Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:


1.Guru adalahpendidik profesional dengan tugas utamamendidik, mengajar,


membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik


pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan


pendidikan menengah.


2.Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang


berstatus sebagai pegawai negeri sipil.


3.Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik,


distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing


satuan pendidikan.


4.Pemindahan guru PNS adalahprosespenugasan guru antarsatuan pendidikan,


antarjenjang,antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota,dan antarprovinsi


dalam rangkapeningkatan mutu pendidikanyang berdampak pada perubahan


satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.


5.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan


pendidikan padajalur pendidikan formal dalam setiapjenjang dan jenis


pendidikan.


6.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.


7.Pemerintah daerahadalahpemerintahprovinsi, pemerintah kabupaten, atau


pemerintah kota.




Pasal 2



Ruang lingkup guruPNS yang dimaksud dalam Peraturan Bersama ini adalah guru


kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan


pendidikan taman kanak-kanak/tamankanak-kanak luarbiasa/raudhatul


athfal/bustanul athfal, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah ibtidaiyah,


sekolah menengahpertama/sekolah menengah pertamaluar biasa/madrasah


tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah


menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan dan bentuk lain yang


sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.







5






BAB II


KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU




Pasal 3




(1)MenteriPendidikan Nasional menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam


penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan


antarjenis pendidikan secara nasional.


(2)Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan


guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk


penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan


antarjenis pendidikanantarprovinsi, antarkabupaten/kotapada provinsiyang


berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).


(3)MenteriPendidikanNasional berkoordinasi dengan Menteri Agama dalam


memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.


(4)MenteriAgama membuat perencanaan,penataan, dan pemerataan guru PNS


antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi


tanggung jawabnya.


(5)Menteri Dalam Negeri:


a.mendukungpemerintah daerahdalam hal penataan dan pemerataan guru


PNSantarsatuanpendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikanuntuk


memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh MenteriPendidikan


Nasional;


b.memasukkan unsurpenataan dan pemerataan guru PNSantarsatuan


pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan menjadi bagian penilaian


kinerja pemerintah daerah.


(6)Menteri Keuangan mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan


pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikansebagai bagian dari


kebijakan penataan PNS secara nasionalmelalui aspek pendanaan dibidang


pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.


(7)MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


mendukung penataan danpemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.


(8)Gubernur atau Bupati/Walikotasesuai dengan kewenangannyamembuat


perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang,danantarjenis pendidikan yang menjaditanggung jawab masing-


masing.







6



BAB III


KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA




Pasal 4




(1)Gubernurbertanggung jawab dan wajibmelakukan penataan dan pemerataan


guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada


satuan pendidikanyang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang


kelebihan ataukekurangan guru PNS.


(2)Bupati/Walikotabertanggung jawab dan wajibmelakukan penataan dan


pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis


pendidikandi satuan pendidikan yang diselenggarakanoleh pemerintah


kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.


(3)Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahanguruPNS untuk


penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan


antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.


(4)Bupati/Walikotamengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS


untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang,


dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.


(5)Gubernurmengkoordinasikan danmemfasilitasi pemindahanguruPNS


antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan


kebutuhan dan kewenangannya untukpenataan danpemerataan


antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.


(6)Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan


antarjenis pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2)


berdasarkanpada analisiskebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan


kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.


(7)Analisiskebutuhan sebagaimanadimaksud padaayat(6)disusun dalam suatu


format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri


Agamasesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskanke


MenteriDalam Negeri, MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.




BAB IV


PEMANTAUAN DAN EVALUASI


PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS



Pasal 5



(1)MenteriPendidikan Nasional, Menteri Agama, MenteriDalam Negeri, Menteri


Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri


Keuangan memantaudanmengevaluasisecara bersama-sama pelaksanaan


penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan


antarjenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.







7






(2)MenteriPendidikan Nasional, MenteriAgama, MenteriDalam Negeri, Menteri


Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri


Keuangansesuaidengankewenanganmasing-masing memantau dan


mengevaluasi secara spesifik pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS


antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan.


(3)Gubernur memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan


guru PNSantarsatuan pendidikan,antarjenjang,dan antarpendidikandi


kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.




BAB V


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Pasal 6



(1)Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuanpendidikan, antarjenjang, dan antarjenispendidikansecara


teknis di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh


Menteri Pendidikan Nasional.


(2)Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuanpendidikan, antarjenjang, dan antarjenispendidikansecara


umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.


(3)Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuanpendidikan, antarjenjang, dan antarjenispendidikanpada


satuan pendidikanyang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan


Kementerian Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.


(4)Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikandi


pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.




BAB VI


PENDANAAN



Pasal 7



(1)Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang,antarjenis pendidikan,atauantarprovinsi padasatuanpendidikan


yang diselenggarakan oleh Pemerintahdibebankan pada APBN sesuai dengan


mekanisme yang berlaku.


(2)Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang,atauantarjenispendidikan antarkabupaten/kotadalam satu


provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi


dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.







8







(3)Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi


pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota


dibebankan pada APBD kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku.





BAB VII


PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN




Pasal 8




(1)Bupati/Walikotamembuat usulanperencanaanpenataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikandi


wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernurpaling lambatbulan


Februari tahun berjalan.


(2)Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan


perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,


antarjenjang,danantarjenispendidikandi wilayahnyakepadaMenteri


Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan


MenteriAgama sesuai dengankewenangannya masing-masing palinglambat


bulan Maret tahun berjalan.


(3)Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru


PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikandi


wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernurpaling lambat bulan April


tahun berjalan.


(4)Gubernurmelaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS


sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepadaMenteriPendidikan Nasional


melaluiLembaga PenjaminanMutuPendidikan (LPMP) dan MenteriAgama


sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun


berjalandanditeruskankeMenteriDalamNegeri,MenteriNegara


Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, dan Menteri


Keuangan.


(5)Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan


penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan


antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri


Pendidikan Nasional,Menteri Keuangan,dan MenteriNegara Pendayagunaan


Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan.


(6)Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS


sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan informasi sebagaimana


dimaksud pada ayat(5),Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan


menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional


paling lambat bulan Juli tahun berjalan.







9






(7)Hasil evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat(6) disampaikanolehMenteri


PendidikanNasionalkepadaMenteri Keuangan, Menteri Negara


PendayagunaanAparaturNegara danReformasi Birokrasi,danMenteriDalam


Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.




BABVIII


SANKSI




Pasal 9




(1)MenteriPendidikanNasional menghentikan sebagianatauseluruh bantuan


finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian


terkait sesuai dengan kewenangannyauntukmenjatuhkan sanksi kepada


Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan,


dan pelaporan penataan dan pemerataan guruPNS antarsatuanpendidikan,


antarjenjang, atau antarjenis pendidikandi daerahnya sebagaimana dimaksud


dalam Pasal 8.


(2)Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas


dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunda pemberian


formasi guru PNS kepada Pemerintah,pemerintah provinsi, dan pemerintah


kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(3) MenteriKeuangan atas dasar rekomendasi sebagaimanadimaksudpada ayat


(1)dapatmelakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada


pemerintahprovinsi dan pemerintahkabupaten/kotasesuai dengan ketentuan


peraturan perundang-undangan.


(4)MenteriDalam Negeri atas dasarrekomendasi sebagaimana dimaksud pada


ayat (1) memberikan penilaian kinerjakurangbaik dalampenyelenggaraan


urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan peraturan


perundang-undangan.




BAB IX


KETENTUAN PENUTUP




Pasal 10




Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bersama ini diatur


lebih lanjut oleh MenteriPendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan


Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri,


dan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.







10





Pasal 11




Peraturan Bersama ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun 2012.



Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan


Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.





Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 3 Oktober 2011








MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,







TTD.




MOHAMMAD NUH





MENTERI DALAM NEGERI,



TTD.



GAMAWAN FAUZI






MENTERI NEGARA


PENDAYAGUNAAN APARATUR


NEGARA DAN REFORMASI


BIROKRASI,


TTD.




E. E. MANGINDAAN





MENTERI KEUANGAN,



TTD.



AGUS D. W. MARTOWARDOJO

















Diundangkan di Jakarta


pada tanggal4 Oktober 2011







MENTERI AGAMA,



TTD.



SURYADHARMA ALI








MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA,



TTD.



PATRIALIS AKBAR


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2011NOMOR610













LEMBAR PARAF PERSETUJUAN


Sekretaris Jenderal Sekretaris





11







Sekretaris












Sekretaris












Sekretaris







Kementerian


Pendidikan Nasional





Kementerian


Negara


Pendayagunaan


Aparatur Negara


dan Reformasi


Birokrasi





Jenderal


Kementerian


Keuangan





Jenderal


Kementerian


Dalam Negeri





Jenderal


Kementerian


Agama







A.Pengerang





Ramli Naibaho Soegeng


Wardoyo





Abdullah





Ahmad Lutfi


Akhmad


Syafei






setuju





setuju





Setuju





setuju





Setuju

YUSWAN WIJAYA

/yuswanwijaya

Lahir di Cilacap, sekarang tinggal di Purwokerto.
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.
LABEL hukum politik
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana

Featured Article