Sinyalemen untuk bekerja lebih keras dan sekuat tenaga, tentu akan menjadi indikator atas output yang diharapkan. Periode pemerintahan kedua kali ini, sudah seharusnya tidak menyisakan beban untuk memastikan capaian pembangunan bagi hajat masyarakat.
Sebagaimana komunikasi SMCR oleh Berlo, bersifat satu arah dan tidak memberi ruang bagi umpan balik. Dititik itu, perlu ada kemampuan sensitif untuk merumuskan kehendak serta aspirasi publik. Dengan begitu, artikulasi pembangunan nantinya bersifat menyeluruh. Perhatikan pula voice dari noise pada benturan kepentingan.
Waspadai Susah Sinyal
Perlu diingat bila waktu kekuasaan itu bersifat terbatas. Bisa jadi terdapat jeda fase adaptasi hingga mulai dapat bekerja efektif. Padahal target pembangunan dalam penjabaran kelima pokok tersebut membutuhkan kerja dengan tingkat akselerasi tinggi. Gaspol istilah bekennya.
Konsep deregulasi dan debirokratisasi bukan hal baru. Berulang kali digagas, bersamaan dengan itu pula hasilnya masih tumpang tindih. Kebijakan antar lembaga hingga antar level pemerintahan kerap tumpang tindih -overlap.Â
Terobosan spesifik tentang eselonisasi menjadi menarik, terkait bentuk perombakan fundamental dari tata kelola sumberdaya dalam organisasi pemerintahan. Problematika para profesional swasta maupun akademisi yang masuk ke wilayah otoritas birokratis adalah kegagalan memahami cara kerja berlapis layaknya kulit bawang.
Kegagalan transmisi sinyal pesan, dalam membangun komunikasi pemerintah, melalui perpanjangan tangan menteri dari abstraksi besar kepemimpinan nasional, bisa jadi disebabkan waktu antara -time lag. Jangan sampai pengambilan kebijakan mengalami keterlambatan, dibandingkan dengan perkembangan pada sebuah fenomena sosial.
Gerak kerja kabinet harus seragam dan saling berkaitan. Disamping itu, evaluasi bagi perbaikan ekonomi harus menjadi fundamental penting yang akan dijadikan sebagai warisan --legacy bagi tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya.Â
Kepemimpinan nasional sesuai siklusnya akan berhadapan dengan persoalan harmoni kabinet menjelang periode akhir jabatan. Terutama bagi para menteri yang berasal dari partai politik, ketika mulai sibuk mencari panggung bagi kepentingan diluar kerja kabinet. Patut diwaspadai, proses kerja akan mengalami perlambatan.Â
Pilihan kabinet harus menempatkan prinsip "the right man at the right place". Dibutuhkan kecakapan atas kompetensi konseptual hingga teknis, serta kemampuan menerjemahkan instruksi pemimpin menjadi catatan tersendiri. Jangan sampai masing-masing anggota kabinet terlalu asyik dengan style-nya sendiri sehingga sulit dikoordinasikan.
Bersih dan Berwibawa
