Partai Gerindra dan PKS telah sepakat masing-masing mengajukan satu nama dalam bursa pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Sayangnya, nama yang disetor PKS kurang menggigit sehingga terkesan hanya menjadi pelengkap.
Tanpa bermaksud mendahului proses yang akan dilakukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta, pengajuan nama Nurmansjah Lubis dari PKS jauh dari gambaran awal.
Dibanding Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto yang diajukan sebelumnya, Nurmansjah jelas kalah pamor. Terlebih jika dihadapkan dengan Ahmad Riza Patria yang dijagokan Gerindra.
Nurmansjah merupakan mantan caleg DPR RI dari dapil Jakarta I. Meski PKS mampu meraih 2 kursi dari dapil ini, namun mantan anggota DPRD DKI ini gagal melenggang ke Senayan. Kalah dari kader PKS lainnya yakni Mardhani Ali Sera dan Anis Byarwati.
Bandingkan dengan Ahmad Riza Patria. Ketua DPP Partai Gerindra ini tercatat sebagai anggota DPR dua periode. Riza juga pernah menjadi calon wakil gubernur DKI mendamping Hendardji Soepandji di Pilkada 2012.
Tentu saja, dalam sebuah pemilihan yang kemungkinan akan dilakukan melalui voting tertutup, track record calon tidak menjamin kemenangan. Ada banyak faktor penentu, termasuk kemungkinan money politics.
Tetapi akan sangat beresiko manakala yang terpilih jauh dari ekspektasi publik. Beda halnya dengan pemilihan secara langsung di mana suara rakyat dihitung tanpa perwakilan. Itu pun masih saja menyisakan ketidakpuasan pihak yang kalah dengan berbagai dalih.
Terlepas dari tidak imbangnya kedua calon, kita berharap proses pemilihan wakil gubernur untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dapat berlangsung secara demokratis dan transparan.
Bukan waktunya lagi untuk "menggagalkan" proses tersebut dengan niat mencari keuntungan politik. Ada kepentingan masyarakat yang harus didahulukan, dibanding ego kepartaian. Sebab tidak ada celah untuk mengubah ketentuan jika posisi itu memang menjadi hak Partai Gerindra dan PKS sebagai partai pengusung yang memenangi Pilkada 2017.
Meski akan rawan dengan praktek money politics, tetapi mestinya hal itu dapat dihindari jika semua pihak, terutama para anggota DPRD DKI, memiliki semangat yang sama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Bukan hanya omong kosong terkait hal-hal receh untuk memanipulasi opini publik.
Kursi yang lowong sejak 10 Agustus 2018 setelah ditinggal Sandiaga Salahuddin Uno yang maju Pilpres 2019, terlalu sayang jika diduduki oleh figur yang kurang tepat. Bukan hanya membutuhkan sosok yang memiliki konsep untuk membantu mengeksekusi program gubernur, namun juga banyak tugas lain yang tidak kalah strategis.
Salah satunya menjadi jembatan komunikasi yang bersifat bottom-up. Mungkin saja karena padatnya jadwal kegiatan, banyak tugas yang berkaitan dengan penyerapan asapirasi masyarakat terkendala. Di sinilah seorang wakil gubernur dapat menjadi jangkar yang efektif.
Jangan sampai posisi wakil gubernur justru dijadikan jembatan untuk target politik lain. Terlebih jika mengacu pada UU Pemilu saat ini, tidak ada Pilkada di tahun 2022. Pilkada DKI termasuk yang akan diundur ke 2024 bersamaan dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres.
Jadi masih terlalu lama untuk tebar pesona. Bekerja semaksimal mungkin, tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu, dan yang pasti selaras dengan program gubernur, akan menjadi investasi politik yang dapat dituai pada saatnya kelak.
Salam @yb
