Kami butuh makan Bukan BLT/BLSM (fhoto Waj)
Kebijakan populis instan yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang akan menyalurkan kembali dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan bertukar baju dengan nama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), tak lebih dari sebuah pencitraan. Walaupun kata pemerintah dibawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bahwa BLT dan BLSM ini dilakukan adalah hasil dari konpensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang direncakanan akan dinaikkan, sesuai dengan keiinginan pemerintah.
Namun apapun ceritanya BLT dan BLSM itu tak lebih dari sebuah pencitraan, yang menjadi pertanyaan pencitraan apa lagi yang diinmginkan oleh pemerintahan SBY ?, maka banyak kalangan mengatakan penyaluran BLT dan BLSM, adalah dalam upaya untuk mengdongkrak kembali citra SBY bersama Parta Demokrat yang dipimpinnya. Sejak banyaknya keterlibatan kader Partai Berlambang Bintang Mescy itu tersangkut kasus korupsi, krediblitas Partai yang dipimpin oleh Presiden SBY semakin ambruk. Untuk kembali mendokrak citra Partai Demokrat ditengah tengah rakyat Indonesia, maka segala cara saat ini sedang ditempuh oleh para pendiri partai Demokrat, termasuk dalam upaya untuk menyalurkan kembali dana BLT dan BLSM, seperti yang pernah dilakukan oleh Pemerintahan SBY pada Tahun 2005-2009.
Penyaluran BLT pada tahun 2005, yang kemudian hasilnya diterima oleh SBY dan Partai Demokrat pada Tahun 2009, dengan mengantarkan Partai Demokrat sebagai Partai Pemenang Pemilu pada Tahun 2009. Kini krediblitas Partai Demokrat sedang mengalami masa pasang surut, bukan tidak mustahil pula kalau SBY kembali untuk mencoba jurus ampuhnya dengan menyalurkan kembali dana BLT dan BLSM kepada masyarakat. Karena jurus ampuh ini sudah dua kali terbukti bagi SBY pertama Pemilu Tahun 2000 -2005, dan kemudian tahun 2005 – 2009. Karena ampuhnya jurus ini untuk mendongkrak kembali krediblitas Partai Demokrat, maka SBY akan melakukan maneuver untuk menggolkan dana ini pada P.APBN tahun 2013. Karena pada tahun 2014 Pemilu akan kembali digelar.
Namun yang ironisnya BLT dan BLSM hanya akan disalurkan selama enam bulan sejak dihitung dari kenaikan harga BBM. Dana untuk BLT dan BLSM itu direncanakan sebesar Rp 14,4 Triliyun, untuk sebanyak lebih kurang 100.000 jiwa. Dengan perincian untuk satu jiwa sebesar Rp 150.000.- itupun jika cara penyalurannya didaerah tidak bermasalah, artinya yang mendapatkan dana BLT dan BLSM itu memang benar benar orang yang layak dengan kemiskinannya. Selama ini sering terjadi kerancuan dalam hal penyalurannya didaerah. Kebanyakan yang mendapatkan dana BLT dan BLSM itu adalah orang orang yang hidupnya tergolong mampu. Tapi karena dia dekat dengan oknum yang melakukan pendataan, maka dia terdaftar sebagai salah satu penerima dana BLT dan BLSM itu.
Kemudian pertanyaan lain tentu muncul didalam benak kita. Jika hanya bantuan itu berjalan selama enam bulan, apakah ini mampu untuk mengurangi beban rakyat miskin Indonesia yang menerima dana BLT dan BLSM sebesar Rp 150.000.-/bulan selama enam bulan. Sementara jika harga BBM dinaikkan. Bukan saja bahan primer yang ikut naik tapi juga bahan skunder untuk kebutuhan sehari hari juga turut naik. Taroklah selama enam bulan rakyat miskin Indonesia terbantu dengan adanya dana BLT dan BLSM itu, lantas selebihnya, rakyat miskin negeri ini mau makan apa. Karena harga BBM sudah terlanjur naik. Apa mungkin setelah habis masa enam bulan harga BBM itu kembali turun seperti biasa. Tentu ini impesibel.
Lantas buat apa penyaluran dana BLT dan BLSM itu harus kembali disalurkan kepada Rakyat miskin negeri ini, kalau itu hanya mampu untuk meringankan beban sesaat, itupun kalau benar. Tapi rakyat miskin negeri ini harus menanggungkan penderitaan secara berkepanjangan. Apakah pemerintah jika akan menaikkan harga BBM, kemudian menyalurkan dana BLT dan BLSM itu. Ini namanya kerja bodoh. Memang para pejabat kita di Indonesia saat ini sedang bodoh bodohnya, karena kekenyangan mengkuras harta Negara yang nota bene berasal dari rakyat.
Pemerintahan SBY seharus bukan mementingkan diri pribadi, kelompok dan golongannya, tapi harus mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Jangan karena ingin menaikkan kembali citra partai Demokrat dimata rakyat Indonesia, lantas Pemerintahan SBY mengorbankan rakyat miskin negeri ini dengan membuat kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Tak perlu adanya dana BLT dan BLSM itu disalurkan kepada rakyat miskin Indonesia. Karena itu bukan dapat membuat rakyat miskin negeri ini makmur dan sejahtera. Malah penyaluran dana BLT dan BLSM itu membuat rakyat miskin negeri ini bertambah miskin dan melarat. Karena kebijakan itu tidak memdidik.
Yang harus dilakukan oleh Pemerintahan SBY adalah bagaimana menekan harga BBM itu tidak naik. Karena, setiap kenaikan harga BBM dinegeri ini akan diikuti dengan naiknya harga harga lain. Jika harga BBM itu hanya naik Rp 50,-/liternya, sementara harga harga lain seperti harga beras, gula dan sejenisnya akan naik mencapai tiga sampai empat kali lipat. Karena para pedagang dan pemilik modal dinegeri ini adalah orang orang yang berjiwa kapitalis dan berjuis. Yang menginginkan untuk berlipat ganda, tanpa memikirkan kemampuan dan daya beli masyarakat.
Kwikuangie Mantan menteri Prekonomian Indonesia, dan juga politisi dari Partai Demokrasi Perjuangan pernah mengatakan diacara Jakarta Layer Club yang dipandu oleh Karni Ilyas, waktu itu lagi hangat hangatnya masalah BBM akan dinaikkan harganya. Bahkan Di DPR RI, untuk mengambil keputusan tentang kenaikan harga BBM itu terpaksa harus melalui foting. Dan hasilnya memang BBM tidak jadi naik.
Kwik mengatakan saat itu harga BBM sebsar Rp 4.500,-/liter itu sudah terlalu mahal. Sementara jika dihitung harga dasarnya harga dasar BBM itu lebih rendah dari harga BBM sebesar Rp 4.500.- nah kenapa Pemerintah tidak bisa menjual harga BBM itu sesuai dengan harga dasarnya. Karena kata Kwik, adanya pembagian Sub Sub usaha kepada perusahaan perusahaan yang berkecimpung didalam badan Pertamina Indonesia. Jika masalah BBM ini ditangani langsung oleh Pemerintah kata Kwik Waktu itu harga BBM tidak perlu dinaikkan.
Nah jika memang seperti apa yang dikatakan oleh Kwik, kenapa Pemerintah tidak melakukan hal seperti itu. Masalah BBM yang menyangkut kepentingan hajat orang banyak seharusnya ditangani langsung oleh Negara bukan harus disub kan kepada pihak kontraktor kontraktor lain. Apakah pemerintah tidak mampu untuk menangani BBM itu sepenuhnya, atau memang didalam sub susb kontraktor itu Pemerintah menerima fee yang masuk kekantong Pribadi?
Nah sampai kapankah pemerintah dapat mensejahterakan hidup rakyatnya, seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang dasar 1945, dan Pancasila?. Memang sulit untuk memberikan jawaban nya. Karena sampai kapanpun Pemerintah negeri ini akan tetap dipegang oleh orang orang yang rakus akan kehidupan mewah.
Inilah negeri para punggawa/ tanahnya subur punggawanya makmur/ sumber alamnya bertabur/tapi rakyatnya tak pernah makmur ,Inilah negeri para pandito/mengaku dewa tapi tak berjiwa/mengaku bijaksana tapi tak berwibawa/mengaku jujur tapi pendusta/lidahnya laksana pisau bermatadu,Inilah negeri para dewa/ negeri khatulistiwa/dibelantara nusantara/tempatnya para punggawa/mengkuras harta Negara.Inilah negeri para drakula/penghisap darah rakyat jelata/tanpa jiwa tanpa rasa/sepanjang tahun tanpa masa.Ahoiiiiii……./inilah Indonesia Raya/negeri makmur kaya raya/namun rakyatnya tidak pernah merasa bahagia/karena korupsi ada dimana mana/mulai dari penguasa sampai penggawa/lalu turun kepada pengusaha.Inilah negeri Indonesia Raya/ negerinya para koruptor nan kaya raya/rumahnya mewah laksana istana/halamannya luas serimba raya.Inilah Indonesia Raya/negerinya hamba sahaya/yang dipimpin para durjana/tak punya rasa hiba pada rakyat jelata.Inilah negeri ratna mutu manikam/yang bernama Indonesia Raya/negerinya para punggawa/yang hidupnya kaya raya/dari korupsi uang negera.