M. Syarbani Haira
M. Syarbani Haira Pekerja Sosial

Pekerja sosial, alumni UGM, jurnalis, pendidik, peneliti demografi dan lingkungan, pendiri Universitas NU dan beberapa SMK di Kalimantan Selatan

Selanjutnya

Tutup

Paman Birin dan Deradikalisasi Banua

18 Juli 2017   03:26 Diperbarui: 18 Juli 2017   04:35 171 1 0

MOMENT open house yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan habis lebaran lalu, tidak bisa saya hadiri, seperti kebanyakan warga banua. Kebetulan saya sedang di luar daerah. Karena itu, saya pun mencari waktu untuk silaturahim dengan Gubernur Kalsel, yang terpilih saat Pilkada tahun 2015 lalu. Selain silaturahim, saya juga sekaligus juga berbicara soal-soal lainnya, seperti masalah NU, Universitas NU, dan masalah-masalah pembangunan lainnya di daerah ini.

Saat saya berkunjung di pagi hari itu, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Noor nampak sangat sedang santai. Menggunakan kaos, dan celana gaul banyak saku. Maklum masih pagi sekali, sekitar pukul 06.30-an wita. Ini mengulang kejadian pertemuan saya sebelumnya, juga di pagi hari, dan berpakaian yang juga santai. Saat itu, Paman Birin, begitu ia kerap dipanggil, ditemani dua orang yang selama ini memang selalu bersamanya jauh sebelum dirinya mencalonkan diri sebagai gubernur.

Setelah bicara panjang lebar, saya pun ijin pamit. Walau saya kenal sejak lama, saya harus menghargainya sebagai pejabat negara. Dalam perjalanan pulang, saya sempat berpikir, potensi apa yang mungkin bisa dilakukan beliau untuk banua dan NKRI ini. Sehari-hari, sebagai mantan aktivis pemuda, Paman Birin nampak energik. Dan ini sayang, jika tidak dioptimalkan untuk keperluan kemajuan pembangunan di banua, sekaligus sumbangsih nyata untuk negara.

Memang, saat ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Kalimantan Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2015 lalu, sempat muncul kontroversi. Tetapi itu biasa, seperti pehelatan Pilkada. Nyatanya, tindak lanjut dari keputusan itu, tepat tanggal 12 Januari bertempat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, putera asli banua ini dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, periode 2016 -- 2021, bersamaan dengan Gubernur Kaltara, Sulut, Jambi, Kepri, Bengkulu, dan Sumbar.

Seperti diketahui, Pilkada Kalsel mirip halnya dengan pertarungan (politik) di daerah lainnya. Kemenangan Paman Birin diwarnai gosip dan intrik yang kurang sedap. Tetapi secara sosiologis, tak ada yang aneh dari gosip dan intrik tersebut. Apalagi untuk zaman seperti sekarang, di mana jangankan yang buruk, persoalan yang baik saja bisa direduksi menjadi buruk. Atau sebaliknya, yang buruk bisa menjadi baik. Itulah politik, yang memerlukan ketawadhu'an bagi seseorang dalam memaknainya.

Bagi saya, keberhasilan Paman Birin menjadi orang nomor satu di banua ini memerlukan kerja berat yang lumayan panjang. Saya mengenalnya ketika sama-sama menjadi pengurus KNPI Kalimantan Selatan tahun 1990-an di bawah kepemimpinan Haji Gusti Iskandar. Pasca itu saya putus kontak. Kebetulan saya meneruskan studi di Pasca Sarjana UGM, dan yang bersangkutan terjun ke dunia bisnis, setelah sebelumnya menjadi PNS. Artinya ia mundur sebagai PNS, seperti halnya juga yang saya lakukan beberapa tahun kemudian.

Namanya mulai muncul lagi setelah balihonya dipajang di setiap sudut jalan, khususnya kawasan Banjarmasin dan sekitarnya. Suatu hari, yang bersangkutan pun hadir ke markaz perjuangan NU Kalimantan Selatan, Jalan Ahmad Yani KM 12, dalam sebuah lokakarya pertanian yang dilaksanakan Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU Kalimantan Selatan,  badan NU pimpinan Prof. Dr. Ir. H. Abdul Hadi, M.Agr.  

Sejak itu hubungan saya dengan Haji Sahbirin tersambung kembali. Tetapi karena kesibukan saya memimpin NU, dan sekaligus ngurus Universitas NU yang baru didirikan, maka saya tak bisa setiap saat berkontribusi kepada beliau selama proses pilkada dilangsungkan. Alhamdulillah, dewi fortuna berpihak kepadanya, dan taqdir mengantarkannya menjadi orang nomor satu di banua ini.

Sebagai penganut faham Ahlussunnah wal-jamaah An-Nahdliyyah, tentu kita harus menghargai sebuah proses bernegara. Apa pun komentar orang, Paman Birin adalah Gubernur Kalimantan Selatan. Proses pengakuan ini sebaiknya tak sekadar kita setuju, tetapi kita pun harus berkontribusi terhadap negara ini, khususnya banua yang tercinta ini, agar menjadi lebih baik di masa mendatang.

Kita ingin Sahabat kita Haji Sahbirin bisa mengantarkan banua ini ke arah yang lebih baik. Ukuran gampangnya nanti via indikator HDI atau IPM. Saya pun membuka kembali sejumlah visi dan misinya saat mencalonkan diri sebagai gubernur. Semua menarik, walau pun masih klasik. Saya pun teringat ketika Paman Birin ikut sholat Jumat di Mesjid Jami', tak lama setelah dilantik menjadi gubernur. Saat itu, dengan lantang ia menyatakan, untuk memajukan banua ini, ada 3 (tiga) hal yang harus digerakkan bersama. Pertama, bersatunya para ulama untuk membangun banua, hingga menjadi kuat. Kedua, bersatunya aparat pemerintah yang kuat, dan Ketiga, menguatnya dunia usaha serta para pelakukanya.

Simpel memang. Tapi ide ini harus direspon dan ditindak-lanjuti oleh semua stake-holders pemerintahan di daerah ini, berikut pihak swastanya dan kaum civil society. Hemat saya, banyak hal yang harus diprioritaskan oleh Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menindak-lanjuti ide dan gagasan gubernurnya tersebut. Hal menarik lainnya, kebetulan, saat sholat Jumat tersebut hadir pula  Korem 101/Antasari yang baru. Itu artinya, daerah ini harus menciptakan suasana kehidupan yang damai dan harmonis sebagai langkah  utama. Ini bisa dikatakan sebagai tindak-lanjut dari ide dan gagasan Gubernur tersebut.

Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kedamaian dan keharmonisan menjadi utama ? Bukankah banua ini terkenal aman dan damai (?) Bukankah gosip SARA yang sempat mencuat beberapa waktu lalu dengan mudahnya diredam ? Ngapain dengan kedamaian dan keharmonisan itu?

Konsep kedamaian dan keharmonisan sesungguhnya tidak sesederhana itu. Dulu kita tak pernah membayangkan negara seperti Libya bisa rusuh, dan memenggal kepala Mu'amar Qadhafi. Atau Uni Soviet yang hancur berkeping-keping. Tak ada yang membayangkan. Jika belakangan ada seorang futuristik bernama Samuel Huntington, itu memang sudah terbaca. Dan, prediksinya tentang Indonesia pun masih berlaku, walau agak telat (jika tidak diantisipasi)

Oleh karena itu, kata kunci bagi Paman Birin untuk memajukan Kalimantan Selatan itu tak ada pilihan lain selain memeras otak dan kerja nyata untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Jika kedamaian dan keharmonisan ini bersangsur jalan, maka upaya untuk melakukan penguatan terhadap tokoh-tokoh agama, melakukan penguatan terhadap aparat birokrasi, serta melakukan penguatan terhadap dunia usaha dan pelakunya akan terlaksana dengan baik.

Dalam hal ini, gerakan deradikalisasi menjadi pilihan. Rincian lebih jauh dari konsep deradikalisasi itu tidak sekadar seperti ikonnya Pemerintah Pusat dan BNPT untuk membasmi terorisme. Melainkan, deradikalisasi itu justru untuk membangun dan memperbaiki taraf hidup umat yang kini sudah mencapai titik di atas 4 juta warga.

Fokus utama dari gerakan ini adalah bagaimana melakukan character building kepada umat di banua ini. Dalam konteks itu, setidaknya ada ada 5 (lima) hal yang harus dilakukan. Pertama, semua warga banua (dan yang tinggal di banua ini) harus sadar dan percaya diri secara penuh sebagai warga negara RI, untuk selalu taat dan konsisten dengan amanah para pendahulu kita, yakni membela Pancasila dan UUD 1945, di bawah lindungan NKRI.

Kedua, semua warga banua di banua ini sama-sama melaksanakan ajaran agamanya (masing-masing), dan mentaati para pemimpin dan tokoh agamanya. Jika ini yang terjadi, maka semua bentuk kriminalitas akan terselesaikan dengan baik. Gerakan trans-nasional pun tak serta merta mudah memasuki kawasan ini. Jika ini yang terjadi, maka semua tempat hiburan malam yang maksiat akan bubar dengan sendirinya.

Ketiga, semua warga banua di kawasan ini, untuk sama-sama menerapkan falsafah Pancasila, dengan baik dan benar, entah itu dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kenapa ? Karena manusia Pancasilais itu sama sekali tidak akan memberikan ruang yang luas dan bebas untuk hidup secara curang, perkik (menurut istilah bola), serta aneka perilaku buruk dan maksiat lainnya.  

Terhadap mereka yang masih melanggar akan ketentuan dan harapan positif tersebut, dapat ditetapkan 2 (dua) hal pokok : Pertama, diberikan arahan dan bimbingan dengan melibatkan para tokoh masyarakat yang tulus dan jujur, serta istiqomah, untuk mencapai kemajuan umat dan bangsa. Kedua, tutup sama sekali ruang gerak mereka, agar usaha kriminal mereka tidak melebar dengan baik. Sikap pemerintah dan aparat khususnya menjadi diterminant dalam konteks ini.

Gerakan Deradikalisasi ini akan menjadi sinergis jika dikaitkan dengan program pemerintah pusat, berupa Gerakan Revolusi Mental. Untuk kasus Indonesia, suka atau tidak suka, dan senang atau tidak senang, ide ini sesungguhnya sangat relevan. Paman Birin saya kira tidak usah ikut terpengaruh kepada oknum-oknum (baik yang di pemerintahan atau pihak sipil lainnya) yang antipati tanpa reserve terhadap Pemerintahan Jokowi-JK, sehingga ikut-ikutan memboikot program nasional.

Ketika rezim Paman Birin, dalam lima tahun ke depan, justru bersinergi dengan pemerintah pusat, maka kemajuan banua ini malah akan semakin mendapat kemudahan dan dukungan nyata.  Harapan Paman Birin memperkuat para Ulama, memperkuat Birokrasi, dan memperkuat Dunia Usaha, akan kesampaian, nantinya. Tentu dengan saling sinergi dan kolaborasi. Untuk itu, maka gerakan simultan deradikalisasi di banua ini, harus menjadi pilihan utama, yang jabarannya disesuaikan dengan visi misi Paman Birin saat Pilkada lalu ...  Wallahu a'lam bissawab ... !!!

Oleh : HM Syarbani Haira, Dosen Program Studi Planologi (Perencanaan Wilayah dan Kota) Universitas NU Kalimantan Selatan