Korupsi E-KTP sangat masif dan terstruktur.
Nilai kerugian negara yang  mencapai 3 triliun rupiah sangatlah luar biasa besar.  Coba kita bayangkan dengan 3 trilliun rupiah. Berapa kilometer jalan yang bisa dibangun, berapa banyak rakyat miskin yang bisa dibantu, berapa banyak pelajar yang bisa mendapat beasiswa, berapa banyak sekolah yang bisa dibangun, berapa kampung yang bisa dialiri listrik dan masih banyak lagi hal positif yang bisa dilakukan dengan 3 triliun rupiah.
Terlibatnya lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan korporasi  dalam korupsi ini serta perencanaan korupsi yang dimulai dari usulan anggaran sampai dengan pengadaan. Membuktikan bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat canggih. Temuan Ombudsman yang mengatakan bahwa pada saat program E-KTP dijalankan banyak terjadi pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah. Membuktikan bahwa istilah korupsi berjamaah di Indonesia tidaklah salah.
Saatnya Indonesia membuat terobosan baru.
Penulis beberapa waktu yang lalu pernah membaca tentang sejarah penanganan korupsi di Hong Kong, Â menurut pendapat penulis ada beberapa hal yang bisa diterapkan dalam menangani korupsi di Indonesia.
Pada tahun 1970an dengan berkembangnya ekonomi di Hong Kong, korupsi merajalela. Tidak hanya para pemimpinnya, tapi hampir semua level jabatan melakukan korupsi. Ada cerita untuk minta tambahan selimut di rumah sakit, perawat akan meminta uang. Pemadam kebakaran tidak akan memadamkan api jika tidak disogok "No money No Water", bahkan begitu kreatifnya para pemadam kebakaran di Hong Kong pada masa itu. Mereka juga meminta uang untuk menghentikan air pada saat api sudah dipadamkan, warga yang terkena musibah akan membayarnya karena takut kerusakan akan bertambah parah kalau air tidak dihentikan.
Pada tahun 1973, terbongkar suatu kasus korupsi yang dilakukan oleh Peter Godber, seorang polisi Hong Kong asal Inggris yang telah banyak mendapatkan penghargaan karena prestasinya. Godber sempat lari ke Inggris dan menyebabkan rakyat marah. Pemerintah Hong Kong dalam rangka meredakan kemarahan rakyat, akhirnya mendirikan Independent Commission Against Corruption (ICAC) Â pada tahun 1974. Ide pendirian ICAC didapatkan setelah melakukan studi banding ke Singapura dan Sri Lanka.
Perjalanan ICAC tidaklah mulus. Banyak upaya pelemahan yang dilakukan terutama oleh polisi, sampai terjadi penyerangan oleh polisi ke gedung ICAC pada tahun 1977. Akhirnya Gubernur Hong Kong pada saat itu membuat suatu kebijakan yang kontroversial, memberikan amnesti untuk korupsi kecil yang dilakukan sebelum tahun 1977. Kebijakan ini cukup berhasil dalam melawan pelemahan ICAC.
Setelah 40 tahun apa hasilnya? Menurut penelitian Transparency International, pada tahun 2016,  Corruption Perception Index Hong Kong  berada pada rangking 15, diatas Amerika Serikat (rangking 18) dan Jepang (rangking 20).  Indonesia ada di rangking 90 pada tahun 2016.
Berkaca dari pengalaman Hong Kong dalam menangani korupsi, penulis mempunyai beberapa pemikiran dalam menangani korupsi di Indonesia.
Amnesti,
