PILIHAN

Pak Presiden, Masihkah Memikirkan Kami?

20 Maret 2017 14:39:17 Diperbarui: 20 Maret 2017 15:43:08 Dibaca : 663 Komentar : 1 Nilai : 2 Durasi Baca :
Pak Presiden, Masihkah Memikirkan Kami?
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara. Sumber: kumparan.com

Pak Presiden, Masih kah Memikirkan Kami?

Berita korupsi itu tidak lagi menghentakkan relung-relung hati masyarakat Indonesia. Korupsi yang luar biasa besar dan rumit, karena melibatkan banyak pemain baik di kalangan legislatif maupun yudikatif. Korupsi ini ditenggarai sebagai korupsi yang nyaris sempurna. Alasannya, prosesnya sudah dimulai sejak perencanaan program KTP-el. Gamblangnya, menyusun ‘pencurian’ dengan legalitas yang dirancang dengan baik.

Begitu daftar nama keluar ke publik, serangkaian upaya penyangkalan mulai bermunculan. Mantan Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi termasuk yang disebut dalam daftar itu. Uang yang ‘dititipkan’ kepada mantan menteri ini juga sangat fantastis. Nilainya mencapai USD 4,5 juta. Hitung aja sendiri berapa jumlahnya jika dibelikan keripik pedas Christine Hakim.  

Tak kurang Setya Novanto, yang namanya sering muncul dalam banyak kasus, juga masuk dalam barisan. Tetapi, seperti biasa, menyangkal. “Tidak mungkin ada korupsi di DPR, karena semua proes dilakukan dengan tranparan,” kurang lebih begitulah ujaran Setya. Tetapi, biarlah pengadilan yang memutuskannya.

Yang membuat tersentak tentunya hampir semua anggota komisi II DPR periode 2009-2014 yang membawahi bermitra kerja dengan Kementerian Dalam Negeri masuk dalam daftar. Hanya Basuki Cahaya Purnama yang tidak ada dalam daftar, karena sejak awal sudah menolak ide penerbitan KTP-el dengan cara yang direncanakan itu.

Meskipun mega korupsi ini sudah muncul ke publik, masyarakat sepertinya adem ayem saja. Tidak ada pergerakan, bahkan kelompok-kelompok yang dulu biasanya garang berteriak ternyata tidak muncul juga ke permukaan. Mahasiswa yang seharusnya di depan mendorong upaya penyelesaian kasus ini, tidak juga terdengar suaranya. Semuanya seperti diam dan membiarkannya saja. Biarlah KPK yang sibuk mengurusnya. Padahal KPK sudah wanti-wanti jangan sampai ada gejolak politik lantaran pengungkapan kasus ini. Gejolak politiknya tidak ada, atau belum mulai?

Kemungkinannya, masyarakat sudah bosan dengan peristiwa yang sama. Masyarakat merasa tidak perduli lagi dengan kasus-kasus korupsi. Karena hukumannya juga sering dikorupsi, seperti laporan ICW yang menyatakan bahwa kasus-kasus korupsi sering dihukum dengan hukuman yang ringan. Bisa juga karena kasus seperti ini melibatkan banyak partai yang memiliki mesin untuk meredam kasus ini. Mungkin juga, nilainya tidak sebanding dengan kasus Bank Century, sehingga masyarakat apatis untuk mengikutinya. Bisa jadi karena kasusnya jauh lebih kecil dari potensi korupsi di DKI yang nilainya mencapai Rp. 12 Trilyun.

Sejak KPK mulai mengangkat kasus ini lagi dan mengumumkan pelaksanaan sidang pertama, para pihak yang namanya tercantum di dalam daftar bereaksi. Reaksi penolakan sesuatu yang paling sering muncul. DPR juga giat melakukan sosialisasi revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hak angket dimunculkan oleh anggota DPR yang sekarang ini bersolo karir, Fahri Hamzah.

Presiden Bersua Orang Penting

Pada hari selasa lalu (14/3), persis lima hari setelah pelaksanaan sidang pertama kasus korusi KTP-el, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan orang-orang penting negara ini. Pertemuan yang dilaksanakan di Istana Merdeka Kompleks Istana Presiden dihadiri oleh pimpinan lembaga tinggi negara.

Para peserta yang hadir termasuk Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto. Selain itu ada pula Ketua DPD M. Saleh dan Wakil Ketua DPD GKR Hemas. Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Hidayat Nur Wahid juga hadir. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari juga ada.

Judul pertemuan itu adalah membicarakan kesenjangan di negara ini. Kesenjangan yang diakibatkan oleh adanya ketimpangan pembangunan di Indonesia. Mungkin Presiden Jokowi ingin membahas potret ketimpangan seperti yang digambarkan Oxfam. Pada 23 Februari 2017, Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) merilis laporan berjudul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara”. Laporan ini mencatat peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi enam terburuk di dunia. Dalam laporan Oxfam itu dikatakan harta 4 orang terkakya Indonesia setara dengan harta 100 juta penduduk.

Ketimpangan adalah sebuah keniscayaan. Tidak akan mungkin dihilangkan setidaknya menurut pemenang Nobel Ekonomi tahun 2007 Eric Stark Maskin, yang baru-baru ini berkunjung ke Indonesia. Gegaranya, manusia memiliki perbedaan kemampuan.

Tetapi pertanyaannya, apakah masalah kesenjangan ini masih berhubungan dengan korupsi yang ada di Indonesia. Pertanyaan lebih lanjut, apakah korupsi KTP ini berkaitan dengan masalah kesenjangan yang ada di Indonesia?

Pertemuan high profileyang dihadiri oleh petinggi negara itu seharusnya juga membahas kasus mega korupsi KTP-el. Setidaknya masyarakat mempersepsikannya demikian. Terlebih salah satu peserta yang hadir termasuk di dalam daftar penerima aliran uang proyek itu. Nilai yang ‘digarong’ hampir 50%.

Masyarakat sebenarnya ingin agar presiden mempertanyakan dan membahas langkah-langkah yang harus dilakukan menangani perkara itu. Kasus dimana KPK sendiri khawatir dengan dampak politisnya. Alih-alih membahas kasus korupsi itu, masyarakat mendengar malah presiden dan para petinggi negara itu bicara soal lain. Dampaknya, banyak pertanyaan muncul di masyarakat.

Apakah presiden cukup hanya mengatakan kasus itu harus diungkap tuntas dalam sebuah konferensi pers? Apakah presiden sudah merasa cukup hanya memberikan instruksi penyelesaian terkait kasus ini? Apakah presiden sebenarnya sedang mencoba mengukur dampak politis yang terjadi jika kasus ini diungkap hingga akar-akarnya? Apakah presiden memikirkan dampaknya ke masyarakat? Apakah presiden masih berfikir tentang rakyatnya? Semua pertanyaan itu berkecamuk begitu berita yang meruar ke masyarakat tentang pertemuan itu hanya membahas jurang kaya miskin di Indonesia.

Tidak Selalu Mendengar Semuanya

Jadi teringat suatu adegan film Snowden tentang Snowden, seorang ahli komputer di National Security Agency(NSA) yang membelot ke Rusia. Adegan itu menggambarkan pelatihan terkait tugas dan fungsi sekelompok ahli komputer terpintar se-Amerika yang direkrut untuk kebutuhan inteligen.  Mentornya mengatakan bahwa tidak semua informasi di pemerintahan dibagikan. Media tidak selalu mendapatkan semua yang terjadi di pemerintahan. Bahkan porsinya jauh lebih besar dari pada yang disampaikan ke media atau ke publik. Terlebih pertemuannya sensitif.

Jika pernyataan di dalam adegan itu dipakai dalam konteks pertemuan Jokowi dengan para petinggi negara, maka ada kemungkinan informasi yang disampaikan ke media terbatas. Jika semua informasi disampaikan secara gamblang,mungkin ada pengaruhnya ke berbagai hal.

Jika argumentasi di atas dipakai, masih ada harapan tentunya, bahwa perbincangan antara Presiden Jokowi dengan para petinggi negara itu soal perkara mega korupsi itu. Upaya-upaya tentunya dilakukan Jokowi untuk menyelesaikannya. Tentunya sebagai bagian dari mewujudkan Nawa Citanya.

Dengan gayanya yang kalem, tenang dan senyap, Jokowi juga sepertinya melakukan hal yang sama untuk perkara korupsi ini. Para pihak diundang berbicara, mungkin dari hati ke hati, terkait pentingnya pemberantasan korupsi di negara tercinta. Patinya, korupsi bisa mengakibatkan pembangunan ‘bubrah’ dan tidak menghasilkan. Korupsi yang masif bisa bermuara pada terciptanya kesenjangan.

Besar kemungkinannya, istilah kesenjangan yang digunakan hanya diujung dari pembicaraan yang sebenarnya. Bisa jadi pembicaraan memang terkait dengan korupsi dengan ujungnya kesenjangan. Jadi, presiden tidak bisa dianggap jujur karena memang kesenjangan dibicarakan. Meskipun itu bukan intinya.

Tetapi, kembali lagi pada suatu kenyataan bahwa knowing is believing. Jika kamu tahu, maka kamu percaya. Jika yang didengar hanya masalah kesenjangan, maka masyarakat percayanya presiden tidak membahas masalah korupsi itu. Bila demikian nyatanya, bolehlah kita bertanya. Bapak Presiden, apakah Bapak masih memikirkan kami masyarakatmu?

Rinsan Tobing

/rinsanlumbantobing

TERVERIFIKASI

Menulis, hanya untuk membiarkan kegelisahan mengalir....
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana