Rinsan Tobing
Rinsan Tobing Konsultan

Menulis, hanya untuk membiarkan kegelisahan mengalir....

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi highlight

Kartini Modern Itu Sewot karena Anak-anak Bungsunya

21 April 2017   17:48 Diperbarui: 21 April 2017   19:09 135 2 1
Kartini Modern Itu Sewot karena Anak-anak Bungsunya
Sumber: bisnis.news.viva.co.id

Ada hal yang membuat gundah hatinya Sri Mulyani, salah seorang Kartini modern. Gulana itu bermula dari demonstrasi yang direncanakan anak-anaknya. Anak-anak yang masih dalam proses didikan di Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Sebutlah mereka ini anak-anak bungsu Sri Mulyani. Anak-anaknya yang besar sudah bekerja di bawah komandonya, Kementerian Keuangan.

Anak-anak bungsu Sri Mulyani ini tidak setuju dengan utangan-utangan dimiliki pemerintah Indonesia. Hutang yang jumlahnya kian besar dari tahun ke tahun. Sehingga, anak-anak bungsu dari perempuan pertama yang menjadi menteri keuangan di republik ini, mau berdemonstrasi. Ditambah, anak-anak yang tentunya masih muda ini ingin sekaligus memprotes kenaikan bahan-bakar minyak dan listrik.

Masuk akal memang dasar argumentasi demonstrasinya. Kenaikan bahan bakar minyak dan listrik akan meningkatkan beban masyarakat. Ujung-ujungnya, kehidupan akan makin sulit dan tingkat kemiskinan bertambah. Hutang yang besar juga akan membebani rakyat dalam jangka lama.

Sepintas, mantan managing director Bank Dunia ini tidak suka dengan demonstrasi yang hendak dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntasi Negara tersebut. Senyatanya, Sri tidak suka dengan caranya. Jika ingin menyampaiakn pendapat, perlu ditanyakan dulu kepada yang bersangkutan, yakni ibu menteri ini. Tidak dengan seenaknya mengatakan tidak suka utang. Tidak seenaknya juga meolak kenaikan listrik dan bahan-bakar tanpa mengetahui latar belakangnya. Apalagi, mereka calon yang akan menangani hal itu di suatu saat nanti.

Sebagai mahasiswa, Sri Mulyani ingin agar anak-anaknya itu berterus terang dengannya. Tidak hanya berteriak di pinggir jalan dengan lantang dan tidak menggunakan data yang valid. Di samping itu, Sri juga ingin menyamakan persepsi dengan anak-anak itu. Mereka tidak tahu kalau mereka juga sekaligus bagian dari pemerintahan yang sekarang berjalan. Investasi diberikan pemerintah untuk mendidik anak-anak itu agar berfungsi dan berguna di kemudian hari.

Di kesempatan lain, dalam sebuah kuliah umum pun, Sri juga pernah mengingatkan agar anak-anaknya bekerja dengan baik untuk negara. Negara membiayai mereka untuk menjadi teknokrat yang jujur dan berprestasi dan bukan malah menjadi future corruptor.

Untuk memastikan Indonesia dapat bersaing, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara masif dan serentak. Hal ini diakibatkan terlambatnya Indonesia membangun infrstruktur yang merata di Indonesia. Negara-negara maju telah memulainya sejak tahun 1950-an.

Pembangunan selama ini memang terlalu Jawa sentris. Pembangunan infrastruktur di sektor transportasi, energi, komunikasi, dan pendidikan banyak dilakukan di Jawa. Sementara di daerah, benda-benda itu sangat sedikit.

Hutang ini menjadi perlu untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk menurunkan harga barang dan meningkatkan laju perekonomian, insfratruktur menjadi tulang punggungnya. Tanpa ini, tidak usah bicara pertumbuhan ekonomi, harga murah, persaingan dan harga yang kompetitif. Tak ayal, Keterbatasan ruang fiskal memaksa negara berhutang.

Perlukah Negara Berhutang?

Amerika Serikat sendiri memiliki hutang yang luar biasa besar. Sudah lebih besar dari rasio aman antara hutang dan PDB. Hutang juga bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari opportunity cost. Negara memang membayar bunga, tetapi kebutuhan yang ada saat ini dapat dipenuhi saat ini juga.

Sebagai ilustrasi, misalkan Anda menginginkan sebuah televisi layar lebar dengan harga Rp. 5 juta. Karena tidak mampu membayar secara tunai, ada dua pilihan untuk mendapatkannya. Menabung hingga tercapai 5 juta, katakanlah satu tahun. Kemungkinannya bisa beli tunai, tetapi ada juga kemungkinan tidak. Sebabnya harganya bisa jadi naik.

Daripada menunggu selama 1 tahun, yang kemungkinan banyak faktor untuk tidak bisa menabung, maka dibeli secara kredit. Anda membayar bunga. Maka akhirnya anda akan membayar misalnya Rp. 5,6 juta. Harga lebih mahal tetapi anda langsung dapat menikmatinya.

Jadi anda membayar biaya bunga, tetapi anda bisa menikmati televisi langsung pada saat anda menyepakati perjanjian hutang. Anda tidak kehilangan kesempatan menonton televisi selama satu tahun itu, tetapi beban bertambah. Sebuah trade off yang wajar.

Dalam konteks negara juga demikian. Pemerintahan Jokowi ingin mengejar ketertinggalan dari negara lain. Biaya logistik yang tinggi yang bermuara pada harga barang yang juga tinggi mengakibatkan komoditas bangsa tidak kompetitif.

Untuk semua itu, diperlukan pembangunan infrastruktur di semua sektor prioritas. Sektor prioritas termasuk transportasi, telekomunikasi, energi, dan pendidikan. Dalam catatan Sri Mulyani, Indonesia membutuhkan pendanaan hingga Rp. 4.796 trilyun untuk pembiayaan infrastuktur selama 5 tahun.

Kebutuhan 2015-2019 ini tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh ruang fiskal negara. Kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur hanya Rp. 380 trilyun per tahun. Dalam 5 tahun, ruang fiskal untuk infrastruktur hanya Rp. 1.900 trilyun. Masih ada selisih sekitar Rp. 2.896 trilyun yang harus diupayakan. Maka, demi tidak kehilangan kesempatan untuk membangun lebih cepat yang bertujuan untuk mengatasi persoalan bangsa, maka utangan terpaksa dilakukan.

Hutang terbesar berasal dari pinjaman dalam negeri. Sementara pinjaman luar negeri bersifat bilateral, multilateral dan dari bank-bank komersial mencapai Rp. 728 trilyun. Indonesia tidak bisa menunggu hingga puluhan tahun untuk mengumpulkan uang sehingga terpenuhi kebutuhan pembiayaan.

Presiden sudah menyampaikan jika pembangunan infrastruktur ditunda lagi, biayanya akan jauh lebih besar. Jadi hutang menjadi pilihan logis ketika negara ini tidak mampu menyediakan ruang fiskal dan tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membangun demi daya saing dan kemajuan bangsa.

Awas, Hati-Hati dan Jangan Sampai Bocor

Punya hutang tentunya memiliki risiko tersendiri. Sama seperti memiliki kartu kredit, yang juga merupakan bentuk hutang. Manfaatnya akan terasa jika dikelola dengan baik. Kehati-hatian, disiplin dan juga kontrol atas pengeluaran menjadi kata kunci untuk mendapatkan manfaatnya. Kesadaran akan kemampuan tentunya jadi kunci utama.

Hutang Indonesia pun harus diperlakukan secara prudent. Hutang yang bertumpuk harus dibayar dan disesuaikan dengan kemampuan negara mengembalikan. Standarnya, jumlah hutang tidak lebih dari 60% dari produk domestik bruto (PDB). Ini sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio hutang PDB Indonesia saat ini masih dibawah 30%. Negara-negara kaya malah rasio hutangnya lebih dari 100% PDBnya. Sebut saja Jepang dan Amerika.

Pemanfaatan hutang juga harus jelas. Hutang harus digunakan untuk belanja modal. Artinya, hutang harus digunakan untuk alat-alat produksi. Sektor tranportasi seperti pelabuhan, jalan raya, jembatan, rel kereta api merupakan belanja alat-alat produksi negara. Hutang jangan digunakan untuk belanja konsumsi termasuk subsidi komoditas.

Jika bahan bakar minyak yang disubsidi, maka akan sia-sia saja. Itu sama dengan memberikan subsidi kepada orang kaya. Subsidi harus diberikan langsung kepada masyarakat. Melalui Kartu Indonesia Pintar, BPJS dan pendidikan seperti Biaya Operasional Sekolah.

Jika hutang tidak dikelola dengan benar dan dengan akuntabilitas yang baik dan pengeluaran yang ketat, maka bocornya anggaran seperti disuarakan Prabowo di debat presiden 2014 yang lalu, akan terjadi.

Sri Mulyani, tentunya, sadar jika hutang memang akan memberatkan negara. Tetapi, itu sebuah pilihan logis yang harus dilakukan untuk mempercepat pembangunan negara dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mahasiswa yang adalah anak-anak bungsu Sri harusnya memahami ini. Ini mungkin satu hal yang meningkatkan ekskalasi sewotnya mantan dosen Universitas Indonesia ini. Di samping itu, tanpa bertanya terlebih dahulu ke ibunya, anak-anak itu sudah mau turun ke jalan. Untung, ibu peduli. Sewtonya Ibu menghindarkan anak-anaknya dari rasa malu karena ‘kesembronoan’ mereka.

Pesannya yang bisa ditangkap, bertanyalah kepada Ibu sebelum bersuara di jalanan. Kalau tidak, Ibu Sri akan sewot lagi. Bisa jadi akan menulis surat. Seperti Ibu Kartini menulis surat ketika ‘galau’ dimadu.