Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan

Oleh: Prof. Dr.Ir.Rokhmin Dahuri
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan -- IPB; Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia); Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantra); Ketua Dewan Penasehta Bidang Kelautan dan Perikanan KADIN; Member of International Scientific Advisory Board of Center for Sustainable Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany; dan Honorary Ambassador of Jeju Island Province and Busan Metropilitan City, Republic of Korea.

A.Pendahuluan

Pada 20 Oktober 2019 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019 -- 2024.  Sebagai petahana, Presiden Jokowi pada masa jabatan keduanya akan melanjutkan dan mempertajam kebijakan pembangunan yang telah dilakukan semasa periode pertama.  Salah satu kebijakan terobosan yang sangat tepat Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya (2014 -- 2019) adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, (PMD). Yakni Indonesia yang maju, kuat, sejahtera, dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan dan hankam serta budaya maritim.

B. Potensi dan Pemanfaatan Ekonomi Kelautan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tiga perempat wilayahnya berupa laut dengan kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan (potensi pembangunan) yang sangat besar, yang sampai sekarang belum didayagunakan secara optimal, sangat logis bila pemerintah 'Kabinet Kerja Jilid 2' bakal lebih mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi maritim (kelautan) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk mensejahterakan seluruh rakyat indoensia secara adil dan berkelanjutan.

Ada 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan yakni: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) ESDM, (6) pariwisata bahari, (7) perhubungan laut, (8) industri dan jasa maritim, (9) kehutanan pesisir (coastal forestry), (10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (11) SDA kelautan non-konvensional. Total nilai ekonomi kesebelas sektor itu sekitar 1,4 trilyun dolar AS/tahun, hampir 1,4 PDB Indonesia saat ini atau 8 kali APBN 2020. Sementara, potensi lapangan kerja yang bisa diciptakan sekitar 45 juta orang.

Dari 11 sektor ekonomi maritim diatas,  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertangggung jawab langsung atas pemanfaatan dan pengelolaan sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi perairan, dan sebagian SDA kelautan non-konvensional.  Sedangkan, untuk sektor-sektor ekonomi maritim lainnya, KKP berperan sebagai pendukung kementerian lain yang menjadi penanggung jawab terhadap masing-masing sektor. Potensi total nilai ekonomi sektor perikanan tangkap diperkirakan sekitar US$ 20 milyar/tahun, sektor perikanan budidaya US$ 210 milyar/tahun, sektor pengolahan hasil perikanan dan seafood US$ 100 milyar/tahun, sektor industri bioteknologi perairan US$ 180 milyar/tahun, dan sektor SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) non-konvensional sebesar US$ 200 milyar/tahun. 

C.  Pekerjaan Rumah dan Permasalahan Pembangunan KP

Sayangnya, lima tahun umur 'Kabinet Kerja Jilid 1', capaian sektor-sektor maritim masih jauh dari harapan.  Hingga kini pemerintah belum memiliki roadmap dan blueprint pembangunan kemaritiman nasional yang komprehensif, terintegrasi, dan operasional. Tugas dan fungsi pokok Kemenko Maritim untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, memecahkan kebuntuan (debotle necking), menghasilkan inovasi (terobosan), dan mengakselerasi pembangunan kemaritiman belum berjalan optimal.    

Perihal pemberantasan IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) fishing oleh kapal ikan asing dan konservasi, pemerintah c.q. KKP sudah di jalan yang benar dan mesti kita lanjutkan.  Sayangnya, aspek daya saing, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang, dan stakeholders KP (Kelautan dan Perikanan) lainnya kurang mendapat perhatian, bahkan cenderung dihambat. Dalam lima tahuan terakhir, pembangunan sektor KP seolah identik dengan penenggelaman dan pembakaran kapal ikan asing, moratorium kapal ikan berukuran besar dan modern, larangan alat tangkap aktif (active fishing gears) seperti pukat hela dan pukat tarik (cantrang) yang selama ini digunakan oleh mayoritas nelayan, larangan kapal pegangkut ikan kerapu hidup, dan larangan menjual lobster dan kepiting di bawah ukuran tertentu. Ibarat sebuah mobil, pembangunan kelautan sekarang terlalu banyak 'remnya', tetapi sedikit sekali 'gas' nya.   

Sektor perikanan budidaya (aquaculture) yang memiliki potensi ekonomi terbesar diantara sebelas sektor ekonomi maritim Indonesia, dipandang 'sebelah mata'.  Karena, KKP menganggap bahwa pakan yang digunakan dalam budidaya ikan dan udang berasal dari ikan rucah maupun tepung ikan (fishmeal), yang dapat mengancam kelestarian ikan di laut.  Bahkan, di awal masa baktinya (Oktober 2014 -- 2015) KKP mewacanakan akan melarang pembudidayaan udang Vannamei.  Dengan alasan, jenis udang ini bukan spesies asli, tapi dari Amerika Latin.  Padahal, semua negara utama penghasil udang budidaya (pesaing Indonesia), mulai dari Thailand, Vietnam, India, China sampai Ekuador itu lebih dari 80% total produksi udang budidayanya berupa udang Vannamei.   Karena, perilaku (behavior) hidup udang Vannamei bisa menempati seluruh kolom air tambak, dari dasar kolam tambak sampai ke permukaan perairan.