Perlindungan kesempatan kerja bagi penyandang cacat diakui UU no 13 Tahun 2003 pasal 5 dan secara tegas dalam pasal 28. UU tersebut berbunyi, “Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaanya”.
Sayangnya UU ketenagakerjaan tersebut kurang terimplementasi dengan baik di lapangan.
Banyak perusahaan mengindahkan UU tersebut sehingga penyandang disabilitas masih tidak leluasa dalam mencari pekerjaan. Para penyandang disabilitaspun meradang. Mereka menganggap para pengusaha mengabaikan amanat rakyat dan mengebiri hak-haknya. Para pengusaha tidak mau dituduh begitu saja. Mereka berargumen, bahwa dunia kerja harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan fisik yang baik (prima). Jika kaum disabilitas tidak memiliki kualifikasi keduanya, atau salah satunya (terutama phisicly) maka otomatis mereka tidak akan bisa diterima di dunia kerja.
Keduanya sampai saat ini masih saling berhadap-hadapan –mempunyai argumentasi sendiri-sendiri untuk saling membenarkan prinsip dan cara pandang masing-masing.
Tantangan Dunia Pendidikan
Terlepas perdebatan keduanya, yang harus kita pahami adalah, bahwa dunia kerja tidak akan terlepas dari dunia pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan selama ini adalah lembaga-lembaga pencetak SDM yang nantinya dibutuhkan dalam dunia kerja atau industri. Termasuk di dalamnya Lembaga Pendidikan yang menaungi anak-anak berkebutuhan khusus seperti sekolah-sekolah luar biasa (SLB) mulai dari jenjang TK sampai SMA.
Selama ini para pengelola SLB hanya berfokus pada bagimana cara memandirikan anak dalam ruang lingkup sempit –bisa mengurus diri sendiri, namun bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus tersebut nantinya dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tidak tergantung kepada orang lain termasuk secara ekonomi.
Ini merupakan sebuah tugas berat sekaligus tantangan bagi para pengelola sekolah anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Salah satu langkah-langkah cerdas untuk memandirikan ABK menurut saya adalah pertama, melibatkan stakeholders dalam penyusunan program-program sekolah. Para stakeholders tersebut tidak hanya terdiri dari masyarakat sekitar atau wali murid namun juga para pelaku usaha. Ajak mereka untuk menyusun RKS (Rencana Kerja Sekolah). RKS merupakan rencana pengembangan sekolah. Di dalamnya berisi tentang program-program sekolah secara mendetail yang dibuat berdasarkan visi-misi sekolah. Minta masukan mereka terutama yang berkaitan dengan program-program yang berhubungan dengan live skill atau vocational.
Para pejabat dan stakeholders dalam launching kota Malang sebagai Kota pendidikan Inklusi
(sumber mediacenter kota malang/koran pendidikan.com)
Kedua, melibatkan kalangan industri ke dalam program-program yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah, baru-baru ini Diknas Kota Malang beserta dengan Kementrian Pendidikan Nasional melaunching Kota Pendidikan Inklusi. Yang menarik dari program tersebut adalah keterlibatan stakeholder terutama dari kalangan industri. Mereka diundang dalam acara tersebut. Melihat secara dekat program-program dan karya anak-anak SLB sekota Malang. Para stakeholders sangat senang sekaligus memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap karya-karya ABK. Tidak hanya itu mereka juga memberikan donasi untuk pengembangan pendidikan inklusi di kota Malang.
Kedua langkah cerdas di atas bisa disebut juga dengan langkah-langkah persuasif atau jemput bola. Dengan keterlibatan para stakeholders secara langsung, berarti kita berturut serta dalam memberikan pemahaman secara mendalam, bahwa sesungguhnya anak-anak berkebutuhan khusus jika dididik dan diberi live skill, suatu saat nanti kelak merek bisa berdaya seperti halnya dengan anak-anak normal lainnya. Dan kita juga telah memperpendek jarak antara para penyandang disabilitas dengan komunitas industri.
