La Nyalla Mattalitti, dari Kudeta PSSI Menuju Ketua DPD RI

La Nyalla Mahmud Matalitti akhirnya terpilih sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024. Dalam sidang paripurna, La Nyalla Matalitti meraih 47 suara, unggul 7 suara dari kandidat kuat lainnya Nono Sampono.

Bagi kalangan suporter sepak bola, La Nyalla Matalitti bukan sosok yang asing lagi. Ketua Kadin Jawa Timur ini pernah menggegerkan jagad sepak bola Indonesia dengan manuvernya membentuk PSSI dan timnas sepak bola tandingan.

Kontroversi La Nyalla tak hanya di ranah sepak bola saja. Di ranah politik, kiprah La Nyalla juga kerap membuat orang geleng-geleng kepala. Mulai dari pengakuannya tentang fitnah pada Jokowi hingga janji potong leher. Berikut sekilas perjalanan karir La Nyalla Matalitti yang penuh kontroversi.

Tokoh utama di balik kudeta PSSI

Nama La Nyalla mulai dikenal secara nasional usai dia terpilih menjadi salah satu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 2011 di bawah pimpinan Djohar Arifin Husein. 

Namun tak lama setelah itu, La Nyalla bersama 4 anggota Komite Eksekutif PSSI lainnya dipecat karena dianggap melanggar kode etik organisasi. Pangkal pemecatan La Nyalla adalah kisruh soal penggantian format kompetisi, perpindahan hak siar, serta penggantian operator liga.

Tiga masalah inilah yang dijadikan dasar bagi La Nyalla dan pihak lain yang tidak puas dengan kepemimpinan Djohar Arifin untuk menggulingkannya dari kursi ketua umum PSSI.

La Nyalla kemudian memberikan perlawanan dengan membentuk Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia.

Bersama anggota anggota Exco lain dan Direktur PT. Liga Indonesia Joko Driyono, La Nyalla membujuk klub-klub sepak bola Indonesia untuk meneruskan kompetisi Indonesia Super League (ISL) yang diganti oleh PSSI menjadi Indonesia Premier League (IPL).

Berbekal "kepercayaan" yang diklaim berasal dari 2/3 anggota PSSI, KPSI menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Ancol dan memilih La Nyalla Matalitti sebagai ketua umumnya. 

Untuk memperkuat legalitasnya, KPSI juga membentuk timnas tandingan yang diberi nama The Real Garuda (TRG) yang dilatih Alfred Riedl. Beberapa bintang timnas yang klubnya ikut berkompetisi di ISL masuk dalam skuat timnas tandingan ini.

Setelah konflik berkepanjangan, KPSI akhirnya melebur dengan PSSI. Melalui KLB di Surabaya pada 18 April 2015, La Nyalla akhirnya terpilih menjadi ketua umum PSSI secara resmi.

Jadi Ketua Umum PSSI yang dibekukan pemerintah

Proses terpilihnya La Nyalla menjadi Ketua Umum PSSI diiringi oleh ancaman pembekuan dari Menpora Imam Nahrawi. Penyebabnya karena PSSI dianggap tidak mematuhi rekomendasi perihal keikutsertaan dua klub yang bermasalah, yakni Arema dan Persebaya (bukan Persebaya yang asli).

Karena tidak juga memenuhi ultimatum, Menpora akhirnya membekukan PSSI pada 17 April 2015, sehari sebelum KLB PSSI memilih La Nyalla. Dalam surat pembekuannya, Menpora mengatakan tidak mengakui apapun hasil dan keputusan dari KLB PSSI tersebut.

Meski sempat dianjurkan Wapres Jusuf Kalla untuk mencabut pembekuan tersebut, Menpora Imam Nahrawi tetap bersikukuh.

Apalagi langkah ini didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya pembenahan total terhadap persepak bolaan Indonesia sebagai jalan untuk memperbaiki prestasi sepak bola Indonesia.

Praktis, La Nyalla menjabat ketua umum PSSI dalam kondisi organisasi itu dibekukan oleh Menpora. Meski begitu, La Nyalla seakan tidak peduli. Dia merasa tidak ada yang salah dengan PSSI sehingga tidak layak untuk dibekukan. La Nyalla juga mengingatkan Menpora bahwa intervensi pemerintah bisa mengakibatkan sanksi FIFA.

Baik Menpora maupun La Nyalla tetap keras kepala. Pada 30 Mei 2015, FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada PSSI dan berlaku hingga PSSI mampu memenuhi kewajiban pada pasal 13 dan 17 statuta FIFA. 

Akibat sanksi ini, timnas Indonesia dan semua klub di Indonesia dilarang berpartisipasi di pentas Internasional di bawah FIFA atau AFC, kecuali SEA Games di Singapura hingga turnamennya berakhir.

Turunnya sanksi FIFA membuat arus dukungan pada La Nyalla mulai surut. Kuatnya desakan pemerintah yang didukung elemen suporter sepak bola membuat kursi La Nyalla di PSSI akhirnya goyah juga. 

Lewat Kongres PSSI di Hotel Mercure, Jakarta (10/11/2016), La Nyalla akhirnya menyerahkan tampuk pimpinan PSSI pada Letjend Edy Rahmayadi.

Calon Gubernur yang gagal hingga janji potong leher

Terdepak dari PSSI tidak menyurutkan ambisi La Nyalla. Pada Agustus 2017, La Nyalla memutuskan untuk maju ke arena pemilihan Gubernur Jawa Timur. Awalnya, La Nyalla mendapat dukungan dari Partai Gerindra. 

Sayang, dalam perkembangannya, Gerindra tidak mendapat dukungan dari partai lain untuk bisa menggenapi kursi supaya bisa mengajukan kandidat. Langkah La Nyalla pun terhenti sebelum masuk kompetisi.

Sekali layar terkembang, pantang biduk surut kembali. Itulah pepatah yang sering dikatakan La Nyalla pada orang-orang yang dikenalnya. Gagal di PSSI dan pilgub Jawa Timur tidak menyurutkan ambisi La Nyalla. 

Dalam perhelatan pemilihan legislatif 2019, La Nyalla maju mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur.

Mungkin sakit hati karena gagal menjadi kandidat calon gubernur Jawa Timur, dalam periode kampanye pilpres dan pileg La Nyalla akhirnya membelot. 

Dari semula mendukung Prabowo di kontestasi Pilpres 2019 dan mengklaim sebagai tokoh yang ikut menggerakkan aksi 212, La Nyalla akhirnya merapat pada pemerintahan Jokowi.

Tidak tanggung-tanggung, La Nyalla membuat pengakuan dosa: Bahwa dialah yang selama ini berada di balik berbagai fitnah yang menyerang Jokowi.

Untuk mempertegas dukungannya, La Nyalla menjanjikan kemenangan mutlak pasangan Jokowi-Ma'ruf di Madura. La Nyalla bahkan berjanji akan potong leher seandainya pasangan Prabowo-Sandi menang di wilayah Madura.

La Nyalla memang beruntung. Janjinya tidak sampai ditepati, dia sudah terpilih sebagai ketua DPD RI periode 2019-2024.