Prabowo melakukan sujud kemenangan dan mengklaim pihaknya unggul berdasarkan data internal yang diperoleh dari Badan Pemenangan Nasional (BPN). Aksi sujud syukur kemenangan ini tak pelak menjadi bahan olok-olok dari para pendukung pasangan capres/cawapres 01.Â
Banyak pihak yang menganggap Prabowo sedang berhalusinasi dan terkena delusi akut. Aksi ini juga mengingatkan publik pada momen serupa di tahun 2014, yang mana Prabowo yang sudah terlanjur melakukan sujud syukur dan mengklaim dirinya memenangkan pilpres ternyata harus menelan kenyataan pahit.
Terkait langkah Prabowo melakukan klaim kemenangan ini, sikap pendukung Prabowo-Sandi juga terbelah. Ada yang mendukung, ada yang menyayangkan, dan tak sedikit pula yang traumatik. Mereka menilai Prabowo akan jatuh dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya.
Sikap pendukung Prabowo-Sandi wajar dan sangat dimaklumi mengingat tak lama setelah masyarakat Indonesia memberikan suaranya, nyaris semua lembaga survei di Indonesia merilis hasil hitung cepat (Quick Count/QC) mereka yang menyatakan pasangan calon nomor 01 lebih unggul dengan angka di kisaran 55%, sementara Prabowo-Sandi hanya mendapatkan angka 44%.
Saya menilai dan menafsirkan langkah yang dilakukan Prabowo adalah wajar dalam perspektif politik. Sebagai seorang panglima, Prabowo merasa wajib untuk menyemangati pasukan dan pendukungnya karena sesungguhnya "pertandingan" belum selesai.
Prabowo melakukan klaim kemenangan adalah bagian dari aksi politik untuk mengimbangi banjirnya informasi dan berita hasil QC yang menyatakan pihaknya kalah. Dampak terbesar dari banjir informasi QC ini adalah terbentuknya opini yang membingkai bahwa pilpres sudah selesai dengan kemenangan pasangan calon nomor 01. Padahal faktanya, rekapitulasi perhitungan suara oleh otoritas yang berwenang (KPU) baru saja dimulai.
Di satu sisi, langkah klaim kemenangan Prabowo juga saya anggap sebagai bentuk edukasi pada publik, bahwa hasil QC tidak mencerminkan hasil akhir perhitungan suara yang sah. Dengan klaim kemenangan itu, Prabowo seolah mengajak masyarakat untuk mengawasi hasil Real Count (RC) yang dilakukan KPU, dan mengabaikan hasil QC dari lembaga survei.Â
Klaim kemenangan Prabowo juga merupakan bentuk  dari "Public Warning" agar KPU tidak main-main dengan proses pengerjaan rekapitulasi hasil suara Pilpres.
Apakah ini berarti QC yang dilakukan lembaga survei tidak lagi bisa dipercaya?
Harus diakui, belakangan ini kredibilitas lembaga survei tengah berada di titik nadir. Publik sudah semakin cerdas dalam menyikapi berbagai rilis survei mereka, baik yang terkait elektabilitas sebelum pilpres maupun rilis QC pasca pilpres. Apalagi ada beberapa kasus di mana rilis survei dan QC mereka ternyata berbeda dengan fakta dan hasil perhitungan resmi.
Dalam menyikapi hasil QC pada pilpres kali ini, mari kita berpikir dengan logika yang jernih. Saya ambil contoh dari pengalaman menjadi KPPS pada pemilu 2019 ini.Â
Di TPS yang saya layani (Kota Malang, Jawa Timur), perhitungan suara untuk presiden/wakil presiden sejumlah 166 surat suara baru selesai pukul 15.30 WIB. Rata-rata untuk tiap TPS bisa menghitung hingga 200-300 surat suara, tergantung kepadatan populasi di daerahnya masing-masing dan tingkat kehadiran pemilih.
