Permainan Cantik Nan Elok Jokowi atas BUMN, Dijawab Karaoke Masyarakat
Masyarakat berhak untuk ikut mengawal tata kelola kekayaan negara. Salah satu yang paling heboh tentu mengenai wacana Ahok masuk ke dalam jajaran BUMN. Masih sebatas BUMN energi, belum dijelakan yang mana, namun Serikat Pekerja Pertamina melakukan penolakan dengan demikian kuat.
Eksmenteri Rizal Ramli malah mengaitkan penolakannya dengan kapasitas Ahok selaku pribadi yang cenderung rasis dengan kualifikasi Glodok. Â Tentu juga paham kalau Glodok itu pedagang dari etnis China yang memenuhi. Sangat tidak elegan sebenarnya model penolakan ala RR ini. Apalagi rakyat juga paham kualitas RR ketika menjadi menteri seperti apa.
Serikat pekerja ini juga merembet ke daerah, ada SP Cilacap dan Palembang bersikap sama. Cukup menarik apa yang mereka lakukan. Seperti anak-anak yang kentut dan yang biasa cerdik, nakal, dan usil, ingat ini dalam konteks anak-anak yang cenderung cerdik bukan nakal kriminal, akan tetap asyik pura-pura dengan apa yang sedang mereka lakukan.
Anak yang polos, biasanya penurut, dan kurang kreatif akan menyangkal atau mencari  pembenar dengan berbagai-bagai dalih.  Pun ketika yang kentut juga adalah anak yang penurut ini akan cenderung ngeles namun malah lucu, berlebihan, dan membuka kedoknya.
Copet bis dalam kota saja sangat lihai sekarang, akan pura-pura diam, kalau kepepet akan teriak copet juga. Toh mereka masih berhitung, lebay atau tidak. Nah keadaan lapangan saja sudah demikian terbaca bahkan model teriak itu sudah tidak saatnya mempan, malah menimbulkan kecurigaan iya.
Reaksi yang berlebihan, di era modern dengan kejulidan dan kejelian warganet, malah berkembali liar bagaimana menguliti pribadi AG jauh melebihi apa yang sudah ia buat. Tentu sangat tidak proporsional, dan melebihi batas. Namun siapa yang mampu mengatur warganet yang masih mengalami masa eforia itu?
Konsekuensi logis yang memang masih harus dilalui bangsa ini. Bagaimana bisa bersikap sebagai sebuah bangsa yang beradab. Apa yang dilakukan juga memang berlebihan. Kapasitas sebagai pegawai, pun sebagai pimpinan serikat pekerja tentu tidak pada kapasitas menolak atau menerima jajaran manajemen yang memang bukan ranahnya.
Apalagi narasi yang dibangun jauh berlebihan. Jika itu juga berbicara dalam koridor secara umum. Ketika UU tidak dilanggar, kepatutan pun masih dalam rel yang cukup tepat, penolakan dengan adanya nada ancaman termasuk berlebihan. Namun apa yang harus AG hadapi ini bukan hal yang sederhana. Jauh lebih berat tanggungannya, karena berkaitan dengan nama baik, keluarga, jelas juga masa depan anak-anaknya.
Ketika isu mengenai aktivitas di karaoke dan perempuan simpanan. Sudah jamak terjadi pada tataran ekonomi menengah. Hal yang lumrah, lha yang hidupnya kembang kempis saja terjadi, apalagi kelas ekonomi mapan seperti itu. Penelanjangan yang masih relatif bisa dinetralisasi.
Perkembangan ketika ada indikasi gerakan radikal, ini juga masih cukup wajar, normatif, banyak pula dan mereka juga masih baik-baik saja. Tidak ada tindakan pidana dengan itu. Dalam  pengulitan ini pun masih tidak masalah.
