Ironi Bernama Bambang

 [caption caption="Di tengah banyak pertanyaan terkait kinerja tim ekonomi pemerintah, Menkeu didapu menjadi ketua Development Committe Bank Dunia (Bisnis.com)"][/caption]

Di tengah anjloknya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang meresahkan, sayup-sayu terdengar kabar Menteri keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro didapuk menjadi Ketua Development Committee Bank Dunia menggantikan Marek Belka yang merupakan Gubernur Bank Sentral Polandia. Menkeu Bambang akan memulai tugas baru ini pada tahun 2016. Sebuah prestasi yang membanggakan tentunya, tokoh dari Indonesia dipercaya akan tanggung jawab skala internasional. Tetapi menjadi menggelikan melihat pengakuan atas kemampuan itu terjadi saat ketidakberdayaan tim ekonomi Indonesia menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat saat ini. Conflict of Interest kah?

Ini bukan pertama kali Indonesia menyetor “Menkeu” untuk ambil bagian dalam Bank Dunia. Pada era kepemimpinan Presiden SBY, Sri Mulyani didapuk menjadi Managing Director Bank Dunia setelah beliau menerima tawaran tersebut. Tidak berhenti sampai disana, sikap Sri Mulyani yang memilih meninggalkan jabatan sebagai Menkeu menjadi menarik ditengah kencangnya isu keterlibatannya dalam skandal Bank Century. Sri Mulyani sedang diperiksa oleh KPK sebagai tindak lanjut dari penyelidikan tentang skandal Century. Dalam proses yang sedang berjalan, Bank Dunia menawarkan jabatan dengan dimulainya efektif pada tanggal 1 Juni 2010. Bank Dunia yang selalu mengajarkan good governance dan supremasi hukum ternyata sama sekali tidak mempedulikan adanya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap diri Sri Mulyani, sebagaimana tercatat dalam di forum Kwik KianGie.

Penunjukkan Menkeu Bambang secara aklamasi sebagai Ketua Development Committee Bank Dunia sedikit menggelitik mengingat sikap Presiden Jokowi terhadap Bank Dunia. Pada pidatonya di acara pembukaan di puncak peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika, di Jakarta Convention Center, 22 April lalu, kritikan keras bahwa pemikiran masalah ekonomi hanya bisa diselesaikan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan IMF harus di buang. Sebuah implikasi bahwa presiden menganggap bahwa ketiga lembaga ini adalah last resort dalam kebijakan terkait masalah ekonomi. Efek domino dari pernyataan Presiden disinyalir sebagai sinyal negatif terkait tiga lembaga ini, dan diperlukan strategi untuk mengamankan kepentingan mereka.

 

Phantom Winger Bank Dunia

Dalam sepakbola, ada salah satu taktik “nyeleneh” yang pernah digunakan oleh sebuah tim asal Spanyol, Villareal. Pada tahun 2003-2006, Villareal memberikan kebebasan kepada bek sayap mereka, Legenda Sepakbola Argentina bernama Juan Pablo Sorin, untuk bergerak ke depan, melakukan penetrasi ke area pertahanan lawan, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serangan. Sorin, yang berposisi sebagai bek kiri, bergerak leluasa ke depan, seolah-olah menjadi sayap bayangan dan terus meningkatkan tekanan ke daerah pertahanan lawan. Skema ini disebut dengan sayap bayangan atau Phantom Winger. Dan skema ini berhasil membawa Villareal menjadi salah satu tim elit di Spanyol pada masa itu.

Bank Dunia sepertinya mengadopsi skema sayap bayangan yang pernah membuat Villareal menjadi sebuah tim yang diakui kehebatannya. Meskipun secara teknis akan melakukan pekerjaan pada 2016, posisi Bambang sebagai Menkeu, sekaligus menjabat sebagai Development Committee Bank Dunia bisa memicu conflict of Interest. Di satu sisi, Menkeu adalah posisi yang sangat vital maupun fundamental dalam perencanaan ekonomi Indonesia, di satu sisi Bank Dunia tentunya memiliki kepentingan sendiri. Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, menjelaskan sejak awal 2015 tercatat hingga Mei 2015, Bank Dunia telah mengucurkan pinjaman sebesar US$ 1 Miliar kepada pemerintah. Tidak berhenti sampai disitu, Bank Dunia menawarkan pinjaman hingga US$ 11 miliar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Indonesia. Utang baru tersebut dianggarkan Bank Dunia untuk jangka waktu penarikan hingga empat tahun ke depan. Dengan adanya “perwakilan” di tubuh pemerintahan, Bank Dunia telah memasok sayap bayangan untuk meningkatkan strategi mereka dalam memperjuangkan kepentingan mereka kelak.

Kebijakan ekonomi Indonesia belum berjalan maksimal, mengingat pertumbuhan Ekonomi yang masih melambat hingga saat ini. Paket Ekonomi yang dirilis pada awal bulan ini juga belum terlihat memberikan kontribusi nyata untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Disaat begitu banyak pertanyaan mengenai kapabilitas tim ekonomi pemerintah, Menkeu mendapat kehormatan menjadi ketua Ketua Development Committee Bank Dunia. Sungguh, ironi itu bernama Bambang.