Kita boleh curiga dan syak wasangka kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, jika mereka memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Selama masa kampanye periode pertama, tidak banyak perdebatan tentang potensi korupsi yang akan terjadi jika salah satu paslon-gub memenangkan pilgub. Â Sepertinya KPUD Jakarta menghindar dari masalah ini, karena mungkin dianggap terlalu sensitif untuk diperdebatkan.
Kita sudah terbiasa membaca tentang Ahok yang anti korupsi, meskipun ia selalu dituduh dan dikait-kaitkan dengan korupsi besar, seperti kasus RSSW, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dan sebagainya. Â Tetapi sejauh ini, KPK menyatakan belum menemukan bukti adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Ahok.
Kita mungkin mengikuti pertarungan Ahok dalam penyusunan RAPBD Jakarta pada 2015, yang pada akhirnya ditanda-tangani sendiri oleh Gubernur Ahok. Soalnya para anggota DPRD Jakarta membuat sendiri  RAPBD, yang jauh lebih besar nilainya,  yang dicurigai di dalamnya terselip kepentingan para anggota DPRD. Ahok tidak ingin APBD Jakarta menjadi lahan korupsi.
Seandainya Anies dan Sandi yang memenangkan Pilgub DKI pada 19 April mendatang, maka yang paling gembira tentunya, selain kedua Paslon-gub, adalah partai—partai pendukungnya. Katakanlah Anies didukung oleh 5 parpol, yaitu Gerindra, PKS, Demokrat, PKB dan PAN. Saya yakin para pengurus parpol tersebut akan langsung membentuk tim untuk meggarap APBD Jakarta yang tahun ini mencapai Rp 70 Triliun.
Selain itu semencara khusus, Sandiaga Uno, pengusaha kaya yang telah keluar modal sebanyak sekitar Rp 60 milyar tentu akan diberi ruang untuk memungkinkan uangnya kembali. Maka akan ada proyek—proyek yang digarap perusahaan milik Sandiaga Uno. Tentu saja Sandi tidak akan berhenti setelah modalnya kembali. Tentu harus ada keuntungan yang diperoleh. Setiap tahun ia akan meminta jatah kepada Anies selaku gubernur, untuk menangani proyek-proyek tertentu yang nilainya besar.
Anies Baswedan yang non parpol  tentu saja tidak bisa menolaknya. Masalahnya di belakang Sandi ada Gerindra yang dipimpin Prabowo yang akan mendukungnya. Sedangkan Partai Gerindra sendiri juga akan bermain, tentu lebih hati-hati, agar kasus Sanusi, kader Gerindra  yang terkena OTT oleh KPK tidak terjadi lagi.Â
Tapi yang jelas Gerindra memerlukan dana yang sangat besar untuk Pilpres 2019. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik Prabowo sendiri tidak cukup kuat untuk membiayainya. Maka harapan terbesar adalah APBD Jakarta.
Begitu pula halnya dengan PKS yang pernah dapat musibah karena keserempet sapi, sehingga PKS diplesetkan sebagai Partai Keserempet Sapi. Akibatnya, Presiden PKS harus mendekam di penjara belasan tahun. Tetapi mereka sudah berpengalaman dalam menggarap proyek-proyek di kementerian yang menterinya dari PKS.
Sedangkan Partai Demokrat yang dipimpin oleh SBY, akan memanfaatkan peluang menggarap proyek—proyek di Jakarta secara optimal. Maka perusahaan holding company seperti yang dimiliki Muhammad Nazaruddin akan dibentuk. Orang—orang partai Demokrat akan disebar mencari proyek—proyek di setiap SKPD.
Demikian pula halnya dengan 2 partai Islam lainnya, PKB dan PAN. Mereka akan segera menggarap proyek-proyek di sejumlah SKPD. Meskipun merupakan partai Islam, atau berbasis masa Islam, PKB dan PAN tidak galak betul kepada pengurus dan anggotanya menggarap proyek-proyek pemerintah termasuk ikutan korupsi. Hal itu dilakukan oleh kader PAN Andi Taufan Tiro dan Kader PKB Musa Zainudin.
Oleh sebab  itu, para pengurus partai pendukung akan memikirkan cara terbaik, agar tidak terendus KPK. Mungkin akan ada kaplingan garapan agar tidak terjadi  rebutan antar sesame partai pendukung. Mungkin ada proyek-proyek yang digarap bersama.
