Sebagai warga DKI, saya bertanya-tanya,Â
"Apakah dinas pertamanan dan pemakaman DKI tidak merancang pertamanan dengan prinsip keberlanjutan"
"Bagaimana seseorang yang duduk di dinas pertamanan dan pemakaman tetapi membiarkan ratusan tanaman mati, dan dengan mudahnya merancang lagi hal yang sama berulang kali?Â
Dugaan bahwa penganggaran memakai APBD DKI adalah hanya menanam tanpa peduli, kemudian tanaman mati, kemudian bisa dengan mudah membuat penganggaran lagi. Demikian selalu yang terjadi berulang.Â
Bila kita mau sedikit menelusuri, kebanyakan tanaman yang ditanam tidak memiliki akar. Tanaman dipotong, lalu ditancapkan berkelompok, tanpa penanganan yang baik. Tanaman akan kelihatan tumbuh, tetapi beberapa hari kemudian perlahan lalu, mengering dan mati.Â
Dinas pertamanan dan pemakaman tidak peduli. Mereka hanya bekerja seperti pelaksana yang baik, tanpa peduli hasil akhirnya, mematikan ratusan bahkan ribuan tanaman yang penting proyek terlaksana.
Harapan Baru Penyusunan APBD DKI
Kemunculan anak-anak muda millenial di DPRD DKI, telah membangkitkan harapan kami sebagai warga DKI untuk lebih peduli tentang penganggaran di Jakarta. Keberadaan para millenial membuat perancang anggaran di Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) DKI ketar-ketir.
Selama 2 tahun belakangan, sementara musrenbang dilaksanakan dari RT, RW, kelurahan hingga kecamatan secara runut.
Tetapi, saat dokumen musrenbang hasil kesepakatan masyarakat DKI sampai ke meja SKPD, kebanyakan usulan tersebut hanya menjadi rapat formalitas belaka. Kebanyakan usulan masyarakat tidak menjadi prioritas pelaksanaan yang menggunakan APBD DKI.Â
Para komandan SKPD bisa  perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penyelesaian anggaran merasa bebas sekehendak hatinya. Komandan SKPD bisa dengan asyiknya membagi-bagi pekerjaan kepada para kontraktor dengan leluasa tanpa memperhatikan perencanaan anggaran dengan usulan yang masuk ke Badan Anggaran DPRD DKI.
Kerennya lagi, usulan anggaran dibuat dengan waktu sedikit mungkin. Semakin mepet waktu, maka semakin kepepet para anggota DPRD untuk menyisir anggaran berikut komponennya. Keadaan ini akan menimbulkan banyak kelalaian dari para anggota Dewan.
Kemunculan para legislatif muda dan kritis ini membuat para komandan SKPD harus berfikir ulang. Para anggota DPRD muda ini mencoba membaca situasi dengan sikap kritis.
Kritik keras tentang pengadaan bibit pohon di Dinas Pertamanan DKI berasal dari Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh.
Nova Paloh menyatakan bahwa pengadaan bibit pohon di Jakarta bertabrakan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mana sudah memiliki program pembagian bibit tanaman gratis.Â
"Dishut ada penganggaran bibit pohon dibagikan ke sekolah. Saya tanyakan kemarin, Kementerian LHK itu sekarang dengan 1 KTP bisa dapat 25 pohon. Kita mau bagi bibit pohon ke mana lagi," terang Nova.Â
Kritik yang sama dilontarkan oleh Justin Adrian dari PSI. Justin mempertegas bahwa DKI memiliki kebun bibit. Tujuan pengadaan kebun bibit selama ini adalah untuk mempersiapkan kebutuhan bibit bagi kebutuhan tanaman di taman-taman di Jakarta.Â
"Sudah ada pembagian bibit pohon gratis, sudah ada kebun bibit yang memakai anggaran miliaran, lalu mengapa harus merencanakan anggaran bibit pohon bernilai 30 miliar?" demikian tandas Justin.
Bila dinas pertamanan dan pemakaman mungkin memberikan argumen bahwa tanaman-tanaman yang khusus, barangkali perlu segera dicermati keadaannya di lapangan.
Kebanyakan tanaman dari jenis aglaonema yang ditanam oleh dinas pertamanan dan pemakaman tidak memiliki akar. Saat penanaman, tanaman hanya bertahan hidup sebentar, untuk kemudian mengering dan mati.
Kami berharap, di pundak para millenial, menjadi harapan bagi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian APBD yang lebih baik demi Jakarta yang lebih baik.
Salam Transparansi!!!Â
