Perikanan Budidaya dalam Konteks Ketahanan Pangan

Kendati demikian, penulis menilai bahwa langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Ditjen Perikanan Budidaya tetap on the track dengan terus mendorong inovasi teknologi budidaya yang mengedepankan prinsip-prinsip di atas. 

Kita bisa lihat berbagai upaya yang dinilai memerlihatkan dampak positif antara lain : pengembangan gerakan pakan mandiri yang memanfaatkan bahan baku lokal telah secara langsung mampu meningkatkan nilai tambah keuntungan pembudidaya. Upaya diversifikasi komoditas yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan, khususnya komoditas jenis low thropic level dan pengembangan komoditas unggulan lokal. Intensifikasi teknologi berbasis eko-efisiensi semisal budidaya intensif lele system bioflok yang mampu menggenjot produktivitas hingga 3 kali lipat dengan memanfaatkan lahan dan sumber air terbatas.

Keberhasilan teknologi Resirculating Aquaculture System (RAS) yang mampu genjot produktivitas benih hingga 100 kali lipat dalam lahan terbatas dan hemat sumber air. Pengembangan minapadi yang memberikan multiple cash flowterhadap peningkatan nilai tambah dan telah menjadi rujukan model di level Asia-Pasifik. 

Penerapan model budidaya Integrated Multithropic Aquaculture (IMTA), implementasi acuan prinsip budidaya berbasis ekosistem (Ecosytem Approach to Aquaculture). Serta berbagai inovasi teknologi lainnya yang mudah diadopsi oleh masyarakat luas. Ini semua tentunya menjadi harapan baru, bahwa usaha budidaya masih bisa didorong dan mampu menjawab tantangan yang ada.

Pun demikian, kebijakan Pemerintah dalam mendorong Sistem Jaminan Mutu dan keamanan pangan hasil perikanan harus didukung penuh oleh semua elemen. Penerapan sistem secara terintegrasi dari hulu sampai hilir akan menjamin ketelusuran produk, sehingga bahaya keamanan pangan bisa diantisipasi. 

Penerepan kaidah Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) pada level hulu dan HACCP/ISO/Eco-Labellingpada level hilir merupakan kebijakan mutlak yang perlu terus didorong. Upaya ini tentunya menjadi bentuk tanggungjawab dalam menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.