Pertumbuhan Makro Ekonomi versus Pemerataan

Setelah menyimak paparan dari sejumlah politisi dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) beberapa waktu lalu, seolah membuka kenyataan, tentang apa yang terjadi saat ini. Saya kemudian mulai tergelitik untuk mengungkapkan pandangan yang (mohon maaf) sangat jauh dari penguasaan keilmuan saya di bidang ekonomi dan sudah barang tentu pandangan saya ini terlampau dangkal.

"lima orang konglomerat di negeri ini, kekayaannya setara dengan nilai kekayaan 100 juta penduduk Indonesia", barangkali itu salah satu yang dilontarkan Prof. Rokhmin Dahuri, akademisi sekaligus politisi PDIP ini. Jika demikian, artinya, 10 orang kaya di Indonesia menyetarai lebih dari 80% jumlah kekayaan seluruh total penduduk Indonesia saat ini. Sungguh luar biasa....!

Tak pelak diskusipun semakin memanas, tatkala politisi Golkar, Nusron Wahid vs politisi Gerindra, Fadli Zon berdebat panas dan saling sanggah terkait masalah kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia 3 (tiga) tahun terakhir ini. Semua pandangan terkait ekonomi makro ini, saya anggap benar semua, toh saya tidak terlalu faham dengan apa yang mereka perdebatkan. 

Saya kira mereka menganggap pandangannya objektif, walaupun bagi masyarakat awam seperti saya semuanya subjektif karena memiliki sudut pandang masing-masing. Tapi, sudahlah, tak perlu panjang lebar bahas perdebatan orang pinter seperti mereka..

Hampir disemua negara, GDP (gross domestic product) memang menjadi ukuran kinerja pertumbuhan ekonomi (makro) suatu negara. Bahkan lembaga keuangan dunia semisal World Bank secara rutin setiap tahun melakukan pemeringkatan kemajuan suatu negara dengan menjadikan GDP sebagai indikator, dan tak ayal mereka bisa memprediksi hingga berpuluh tahun ke depan, ibarat paranormal ekonomi, begitulah kira-kira. 

Secara sederhana (sepengetahuan saya, maaf kalau salah), GDP merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Pemerintah selalu mengeluarkan amunisi untuk genjot pertumbuhan ini dengan mendorong investasi dan nilai ekspor. Bahkan pak Presiden bilang, tak ada lagi indikator lain selain dua senjata ampuh ini.

Selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia memang fluktuatif. Data BPS mencatat pertumbuhan GDP Indonesia dalam kurun waktu (2013-2017) memang tidak beranjak dari angka 5. Tahun 2017 tercatat GDP Indonesia hanya mencapai 5,07 dan masih jauh dari target yang diinginkan yakni sebesar 7, terlepas dari berbagai factor eksternal seperti kondisi perekonomian global yang menurut beberapa pakar turut andil dalam mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Memasuki tahun 2018, Pemerintah mendiklair bahwa GDP Indonesia tembus 1 triliun USD, dimana dari 180 negara di dunia, tercatat hanya ada 16 negara yang memiliki output di atas 1 triliun USD termasuk Indonesia (dikutip dari koran-jakarta.com). Tentunya dengan capaian ini, saya turut bangga (dengan catatan-catatan tertentu).

Terlepas dari berapapun kinerja pertumbuhan ekonomi makro Indonesia. Namun, pertanyaan yang menggekitik bagi saya dan mungkin sebagian besar masyarakat awam, adalah apakah pertumbuhan ekonomi makro ini diikuti oleh perbaikan struktur ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah?

Struktur ekonomi masyarakat yang dimaksud yakni bagaimana masyarakat mampu menjangkau akses terhadap kepemilikan asset; akses terhadap pendapatan; dan akses terhadap kebutuhan dasar (khususnya pangan, pendidikan, dan kesehatan). 

Pertumbuhan ekonomi makro seyogyanya mampu terdistribusi ke bawah dan memberikan trickle down effect terhadap perubahan struktur ekonomi masyarakat. Dalam kontek pengelolaan pembangunan nasional, salah satu fungsi pemerintah yakni fungsi alokasi dan distribusi, guna menjamin pemerataan yang proporsional dan berkeadilan.

Dengan kembali mengutip pernyataan Prof. Rokhmin Dahuri, memang harus diakui ada "gap" yang cukup lebar antara kinerja pertumbuhan makro ekonomi dengan fakta perubahan struktur ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Bayangkan dari sisi akses kepemilikan asset saja, kita tidak bisa pungkiri bahwa segelintir orang mampu menguasai nilai ekonomi hamper 80% kekayaan masyarakat Indonesia. 

Bahkan, menurut para ahli ekonomi, sekitar 80% penguasaan asset di ibu Kota Jakarta dimiliki oleh para konglomerat berkantong tebal. Anda bayangkan dan bisa lihat sendiri, siapa yang miliki gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, yang bahkan secara kasat mata, anda akan saksikan disekitarnya kampung-kampung kumuh milik kaum marginal. Faktanya jurang stratifikasi sosial masih sangat tinggi.

Kebijakan Pemerintah terkait Sertifikasi Tanah untuk masyarakat, memang perlu diapresiasi dan di dukung, dalam upaya mendorong kemudahan terhadap kepemilikan asset. Perlu ada akselerasi agar dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Angka gini ratio (rasio ketimpangan) memang ada penurunan sebesar 0,001 poin yakni dari 0,394 di tahun 2016 menjadi 0,393 di tahun 2017, namun angka gini yang masih pada level 0,3 adalah menandakan ketimpangan yang masih besar. Artinya, distribusi pendapatan memang faktanya tidak merata dan masih sangat lebar (lihat kutipan peryataan Prof. Rokhmin di atas). 

BPS mencatat jumlah penduduk miskin tahun 2017 sebanyak 27,7 juta orang (10,64%), dari sisi tren memang menurun dari tahun sebelumnya, namun perlu dicatat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk tiap tahun juga naik. Disisi lain standar pengukuran angka garis kemiskinan jika merujuk pada Bank Dunia (pengeluaran perkapita 2 USD per hari) dipastikan jumlahnya kategori penduduk miskin akan semakin banyak.

Pun demikian, indeks kualitas SDM penduduk Indonesia juga perlu mendapat perhatian. BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 70.18. Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat 113 dari 180 negara di dunia atau trun peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 110.

 Pada level Asean, IPM Indonesia juga masih dibawah negara lain seperti Thailand (74), Malaysia (78,9), Brunai Darusalam (86,5) dan Singapura (92,5) (sumber : UNDP). Padahal kualitas SDM akan jadi penentu kemajuan suatu bangsa. Bank Dunia, mengingatkan bahwa kebijakan yang harus dipersiapkan suatu negara untuk menghadapi tantangan ekonomi global yakni mendorong kualitas SDM masyarakatnya. Reformasi system pendidikan memang menjadi keniscayaan untuk dilakukan. Pakar filsafat UI, Rocky Gerung, bahkan mengkoreksi bahwa ada yang salah dengan system pendidikan kita, yang terlalu berbasis "Knowing", bukan "Being". 

Padahal kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan akademik, namun paling penting adalah meng-eksplore potensi diri anak yang memang sudah melekat sebagai karunia Tuhan YME.

Kesimpulannya, tidak cukup mengukur keberhasilan suatu negara dengan melihat capaian-capaian kuantitatif makro ekonomi karena faktanya selama pergantian periode pemerintahan, capaian kinerja pertumbuhan ekonomi makro, seringkali tidak berbanding lurus dengan perbaikan kinerja struktur ekonomi masyarakat. 

Tentu ada yang salah, karena faktanya madu pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata, namun perputarannya masih sentralistik pada penguasaan di tangan para pelaku ekonomi besar. Jika demikian, lantas untuk siapa pertumbuhan ekonomi itu?

Dalam pada ini, ada 2 (dua) pendapat yang saling bersebrangan, yakni sebenarnya apa yang harus pertama kali kita dorong, pertumbuhan ekonomi dulu atau pemerataan? Pemerataan ekonomi, tidak hanya diartikan sempit, bahwa negara seolah hanya berkewajiban memberikan semua kebutuhan masyarakat secara instan, namun lebih dari itu, bahwa negara perlu menjamin dan memfasilitasi masyarakatnya untuk berdaya dan produktif dengan memberikan berbagai kemudahan akses. 

Pemerataan akan mendongkrak pertumbuhan, manakala peran pemberdayaan masyarakat bisa didorong, sehingga dengan sendirinya usaha-usaha sektor rill yang berbasis SDA akan berkembang, daya beli masyarakat meningkat, dan akses terhadap kebutuhan dasar semakin mudah.

Sekali lagi saya sepakat dengan Prof. Rokhmin yang nota bene seorang politisi PDIP, bahwa memang saat ini ada "gap" antara kinerja ekonomi makro dengan capaian kontribusi sektor rill. Padahal sektor rill khususnya yang berbasis SDA memliki nilai strategis tersendiri karena paling bersentuhan dengan aspek permberdayaan masyarakat. 

Apalagi menurut data BPS distribusi penduduk miskin paling banyak di wilayah perdesaan, tentunya ini menjadi tantangan untuk menghadirkan sektor ini di kawasan-kawasan perdesaan. Kita bisa lihat, faktanya sektor rill berbasis SDA (Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan) belum termanfaatkan secara optimal, padahal potensi nilai ekonominya luar biasa besar.

BPS mencatat, tahun 2017 kontribusi pada rumpun sektor ini hanya sebesar 13,14 persen terhadap total PDB Indonesia, dengan laju pertumbuhan hanya sekitar 3,81 persen.

Konsep growth pole (pusat pertumbuhan) harus diterjemahkan dengan menciptakan pusat pertumbuhan baru berbasis SDA unggulan lokal, dan family-based, dimana pusat pertumbuhan harus ter-desentralisasi pada kawasan-kawasan luar Jawa yang nota bene sebagai basis sumberdaya, sehingga nilai tambah ekonomi bisa dirasakan untuk menggerakan ekonomi lokal dan daerah. 

Ingat penguatan geopolitik Indonesia sangat bergantung terhadap seberapa kuat perekonomian di kawasan-kawasan terluar yang masih termarginalkan. Penguatan kedaulatan, atas dasar pemerataan ekonomi berbasis prosperity approach harus segera didorong dan menjadi agenda ekonomi multak pada setiap pergantian rezim pemerintahan.

Pada akhirnya, harus diakui memang masih banyak pekerjaan rumah bagi bangsa ini untuk mewujudkan sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya bukan hanya menjadi tugas Pemerintah saja, tapi semua elemen bangsa agar bisa bahu membahu untuk mewujudkanya. Segera tanggalkan egosentris, Indonesia ini milik semua kalangan, sehingga kewajiban memperbaiki negeri ini melekat pada segenap jiwa bangsa ini.