Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu... Administrasi - Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Menurut Kwik Kian Gie, Megawati Perintahkan Yusril Buat Draf Inpres SKL BLBI

5 Juli 2018   14:05 Diperbarui: 5 Juli 2018   14:00 417
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), Kwik Kian Gie saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam rangka acara halal bi halal keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dengan masyarakat sekitanya, di kediaman Presiden di Jalan Kebagusan Besar IV No 45, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2002).JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kwik Kian Gie mengatakan, Megawati Soekarnoputri sewaktu menjabat Presiden pada akhirnya menyetujui pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Kwik, pada saat itu, Megawati memerintahkan Yusril Ihza Mahendra untuk membuat draf instruksi presiden (Inpres), terkait penerbitan SKL.

Saat itu, Yusril menjabat Menteri Kehakiman.

Hal itu dikatakan Kwik saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Baca juga: Kwik Kian Gie Menentang Pemberian SKL BLBI yang Disetujui Megawati

Kwik bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Ibu Presiden minta Pak Yusril pada saat itu susun drafnya saja. Formalnya memang Setneg Pak Lambok, Pak Bambang Kesowo," ujar Kwik kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), Kwik Kian Gie saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/7/2018).Kwik mengatakan, keputusan Presiden untuk menerbitkan Inpres itu guna memberikan kepastian hukum bagi para debitur.

Namun, menurut Kwik, pada saat itu dia menolak dengan tegas pemberian SKL kepada obligor BLBI.

Baca juga: Mantan Kepala BPPN Akui Ada Penyalahgunaan Dana BLBI oleh Sjamsul Nursalim

Kwik menilai, pemberian SKL sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian negara.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun