Saat ini, posisi utang negara mencapai Rp 3.667 triliun per April 2017. Bertambah 201 triliun Rupiah dalam kurun waktu empat bulan. Hingga bulan Juli kemarin, utang pemerintah sebanyak Rp 3.779 triliun, nambah lagi 112 triliun Rupiah dari posisi April 2017.
Utang tersebut merupakan akumulasi utang dari pemerintahan sebelumnya. Dan penambahan utang baru sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur, utamanya akses transportasi, yang hasilnya sudah mulai terlihat.
Dan pemerintah sudah sampai pada satu titik mengambil utang baru untuk membayar beban bunga utang berjalan.Â
Namun demikian, pemerintah yakin utangnya masih aman karena tren rasionya terhadap PDB terus mengecil.
Melihat pengalaman berutang di atas, rasa-rasanya tidak susah buat Pemerintah Jokowi untuk mendapatkan utang baru 30 atau 110 triliun buat beli 51 persen saham Freeport. Tapi kalau minjemnya buat investasi, kreditor biasanya akan berhitung hasil lebih-tinggi. Apalagi yang mau dibeli sahamnya adalah perusahaan tambang terkemuka asal Amerika.
Nanti tinggal gimana pemerintah, mau ambil semua, ambil sebagian, ambil beberapa lembar saham atau gak ambil sama sekali. Yang paling paham soal kesehatan neraca keuangan negara adalah pemerintah sendiri. Rakyat cuma bisa wanti-wanti, jangan sampai gara-gara beli saham ini, negara jadi bangkrut kebanyakan utang.
Di luar soal kemampuan pemerintah, keterlibatan swasta nasional dalam divestasi ini akan jadi isu panas berikutnya. Rakyat tentu tidak mau kalau pada akhirnya yang menguasai 51 persen saham tadi justru pihak swasta.
Kalau ujung-ujungnya begini, sama saja dengan memfasilitasi swasta lokal beli saham milik swasta asing dengan bantuan Peraturan Pemerintah.
