#WagubGueBener!

***

Duapuluh hari lagi, tepat satu tahun kursi Wagub DKI Jakarta kosong. Kursi yang ditinggalkan Sandiuno itu tentu penting diisi. Walau dibantu sejumlah Deputi Gubernur yang berasal dari kalangan birokrasi, posisi Anies tetap sulit secara politik.

Kesulitan itu bukan berasal dari pribadi Anies, melainkan iklim tropis yang melingkupi Jakarta dan pilihan demokrasi yang dijalankan Indonesia. Sutiyoso saja diblokade massa, ketika menghadiri pelantikan periode kedua sebagai Gubernur DKI Jakarta. Julukan "Foke" terhadap Fauzi Bowo berasal dari umpatan prokem yang bermakna jorok khas jalanan terhadap kemacetan.

Ujaran #gabener yang semula bernada sinis terhadap Anies, kian bermertamorfosis menjadi identitas umum. Dari sisi Anies, sebutan #gabener ini perlu dicarikan kanal-kanal #pemecahombak. Posisi gubernur di Jakarta bak matahari tropika. Semua yang lain bakal terbakar. Satu-satunya cara untuk memadamkan matahari adalah gerhana bulan total di siang hari. 

Apabila matahari #gubernur rontok secara pedagogis, terkena gerhana bulan total #gabener, apa yang bakal orang ingat lagi tentang Anies? 

Apakah Anies bisa bersahabat dengan #gabener, seperti Fauzi Bowo dengan #foke?

Ibnu Khaldun adalah ilmuwan yang memiliki pandangan betapa iklim berperan dalam gerak ekonomi sebuah bangsa. Perbedaan pilihan ekonomi negara-negara kepulauan (archipelago) dibanding negara-negara benua (kontinental) lebih dipengaruhi iklim, ketimbang keputusan rezim politik.

Dalam bentuk yang lebih ideologis dan teologis, Max Weber menukil peran nilai-nilai agama (Etika Protestan) dalam perilaku ekonomi. Dominasi salah satu dari empat mazhab (Maliki, Hambali, Syafii atau Hanafi) memberi warna dan pilihan ekonomi di negara-negara muslim. Jakarta, sebagai jantung utama ekonomi Indonesia dan Asia Tenggara, tentu turut manjadi lanskap dari pilihan-pilihan kebijakan lintas negara.

Anwar Ibrahim pernah menulis dalam Journal of Democracy, betapa sinyalemen Islam tidak cocok (compatible) dengan demokrasi terbukti rontok di Indonesia. Tetapi, daya tahan dari kecocokan itu terus menerus bakal diuji.

Ketika praksis politik makin menunjukkan betapa Islam bisa bertemali dalam rajutan bambu politik di Indonesia, dalam konteks Jakarta justru sedang merambah fase yang lebih berdimensi jangka panjang.

Mampukah praksis kompatibilitas antara demokrasi dengan Islam itu menapaki anak-anak tangga piramida ekonomi, tidak hanya politik?