Satu demi satu provokasi kembali bermunculan. Belum juga usai maraknya ajakan jihad ke Rohingya muncul di dunia maya, kini mulai muncul lagi provokasi anti komunis. Akibatnya perilaku persekusi, perilaku main hakim sendiri bermunculan. Pada Minggu malam, 17 September 2017, kantor LBH Jakarta diserbu sekelompok massa. Alasannya, kegiatan yang terjadi di lembaga tersebut berhubungan dengan Parta Komunis Indonesia (PKI). Padahal, upaya pengungkapan sejarah peristiwa 1965 sangat diperlukan. Namun hal ini seringkali dimanfaatkan sekelompok elit, untuk menggiring isu kebangkitan PKI.
Isu kebangkitan ini sengaja 'digoreng' dan dibesar-besarkan di media sosial. Padahal, kenyataannya kebangkitan itu tidak terjadi. Apalagi TAP MPRS No 25 tahun 1966 tentang pembubaran partai komunis Indonesia belum dicabut. Artinya, segala hal yang berhubungan dengan PKI masih dilarang di negeri ini. Nah, kalah atas dasar kepentingan publik, sekelompok ormas melakukan persekusi atau perilaku main hakim sendiri, apakah itu dibenarkan? Karena yang berhak melakukan itu adalah aparat penegak hukum.
Ada sejumlah kekhawatiran, sentimen SARA, isu kebangkitan komunisme sengaja dimunculkan, untuk memecah belah masyarakat jelang pemilu 2019. Apalagi sebentar tahun 2018 sejumlah daerah juga akan menggelar pemilihan kepala daerah. Sebagian masyarakat khawatir isu ini dimanfaatkan untuk memecah belah, sementara sebagian lagi justru memanfaatkan isu ini untuk memecah belah. Apa indikasi memecah belah itu? Berbagai postingan yang muncul di media sosial, bernada provokatif dan ajakan untuk bertindak.
Ketua Setara Institut Hendardi, menilai ada pihak-pihak yang sengaja memunculkan hal ini. Tindakan persekusi dinilai sebagai gerakan yang terencana, untuk kepentingan politik dan menciptakan instabilitas politik. Polda Metro menyatakan, masyarakat yang melakukan penyerangan kantor LBH Jakarta termakan informasi hoax di media sosial. "Indikasi keterlibatan individu dan organisasi jelas bisa ditelusuri dari hoaks yang selama ini diproduksi dan disebarluaskan, yang pada intinya bertujuan melemahkan kepemimpinan Jokowi," kata Hendardi dalam sebuah wawancara di media online.
Mari kita belajar dari Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Provokasi dan informasi hoax telah membuat masyarakat terbelah. Banyak orang menjadi tersangka, karena menebar kebencian. Banyak orang yang tidak tahu apa-apa, menjadi korban persekusi. Dan kalau kondisi semakin kacau, ada kekhawatiran hal ini akan dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Sadar atau tidak, kelompok ini telah masuk dalam hiruk pikuk pilkada. Beruntung aparat keamanan bisa mendeteksi dan melakukan serangkaian penangkapan. Apakah hal ini akan kembali diulangi pada pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur? Dan apakah pola yang sama akan berlanjut hingga pilpres 2019 mendatang? Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi.
Saat kita membentengi diri dengan informasi yang benar. Bentengi diri dengan ajaran agama, Pancasila dan ilmu pengetahuan. Menanamkan pemahaman wawasan nusantara juga perlu, agar kita bisa benar-benar menjaga republik ini dari berbagai ancaman. Ingat, provokasi bisa menjadi ancaman serius jika masyarakat kita tidak menguatkan persatuan dan kesatuan. Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan terus terjadi pada generasi penerus. Jangan kotori generasi penerus dengan provokasi. Sebaliknya, cetaklah generasi penerus agar mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, agar mau dan mampu menjaga NKRI dari segala bentuk ancaman.
