Anehnya, pergantian kurikulum terjadi tanpa sebab. Tidak ada alasan yang jelas di balik pergantian itu. Yang ada dalam benak kebanyakan warga adalah pemerintah yang sedang berkuasa ingin mewariskan kurikulum sebelum lengser.
Jangan jadikan rakyat sebagai korban. Jargon, rencana, pelaksanaan, dan evaluasi hendaknya menyatu dalam satu paket yang tak terpisahkan.
Hindari kebiasaan
Pada akhirnya, pemerintah sudah seharusnya menghindari kebiasaan lama yaitu mewariskan kurikulum di penghujung kekuasaan.
Jangan sampai rakyat menjadi korban dari kurikulum yang sebenarnya "tidak siap pakai", belum memenuhi standar, atau belum dievaluasi secara menyeluruh.
Pemerintah yang sekarang, kalaupun saat tulisan ini ditayangkan, sudah mewariskan kurikulum, kiranya tiga sudut pandang sebelumnya bisa menjadi masukan bahwa meninggalkan warisan harus mempertimbangkan kelayakan dan kepantasan legacy tersebut apalagi diberikan kepada generasi selanjutnya.
Jangan sampai "mewariskan kurikulum" menjadi kebiasaan pemerintah yang sebentar lagi kehilangan kekuasaan, sehingga memberikan kurikulum supaya generasi berikutnya mengenang dan mengingatnya.
Apakah memang begitu?
Entahlah.
