Apa Tujuan Utama Ahok dan Pemprov DKI Soal Reklamasi?

21 Maret 2017 11:49:03 Diperbarui: 21 Maret 2017 12:16:41 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :

Membuka berita dan membuka kabar, itu yang pertama saya lakukan untuk mengetahui kejelasan dan keterbukaan apa saja yang di katakan oleh Jokowi dan ahok yang sangat bersikeras untuk melakukan rekayasa daratan (mengutip dari pfofesoar AB Lapian, rekayasa daratan adalah sebuah pembohongan tentang kelautan).

Indonesia adalah Negara Kepulauan, mengapa harus membuat pulau buatan, apakah para penguasa sudah kehilangan pemikiran tentang ini. pada artikel sebelumnya saya mengatakan jika tujuanya tentang ekonomi daerah yang di inginkan, maka bentuklah BUMD yang sehat dan kredibel untuk Pemprov DKI Jakarta, bila di perlukan buat perusahaan konsorsium yang sahamnya di miliki pusat-daerah, kemudian lakukan investasi pembangunan di daerah provinsi kabupaten/kota lainya di Indonesia, dan secara tidak langsung dua keuntungan akan di raih, yang pertama Pemprov DKI bisa menambah Penghasilaan, dan yang kedua Pemprov DKI ikut berperan aktif membantu daerah lainya di Indonesia dalam soal peningkatan ekonomi.

Jika sudah tidak memungkinkan untuk memperluas pembangunan, kenapa harus memaksakan diri dengan proyek reklamasi, bukanya di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang sangat perlu di berikan investasi pembangunan. apakah Bappenas tidak memberikan rekomendasi pembangunanya, atau hanya memberikan rekom untuk provinsi DKI Jakarta saja.?

Apa tujuan utama pemerintahan Jokowi mendukung penuh Gubernur DKI Ahok yang kekeuh melanjutkan proyek reklamasi, ekonomi, politik atau hal lain semisal bisnis. alasan klise Jakarta tenggelam dan Jakarta banjir karena rob air laut sudah berhembus sejak era sebelum tahun 2000 an. dan kini setelah pendapat-pendapat itu tidak terbukti, masih saja di sambung dengan kalimat "10 tahun Jakarta tenggelam jika tidak melakukan reklamasi," atau 13 tahun lagi Jakarta tenggelam jika reklamasi di hentikan," sampai kapan kalimat pembodohan itu akan terus di sebarkan demi sebuah kepentingan politis bisnis.

Dalam pemikiran saya, kenapa harus memaksakan pembangunan yang lahanya itu tidak ada. dan apakah membangun Indonesia dengan menggandeng investor tersebut harus berada di wilayah DKI.? jika Ahok maupun Jokowi bisa merekomendasikan investor untuk beralih ke daerah lain apakah bisa merugikan mereka?

Sebagai orang yang sedikit berwawasan dan tidak banyak pengetahuan tentang reklamasi, tentu semua itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah untuk mencari jawabnya, ketika saya membuka analisa rencana jangka panjang daerah lain selain Jakarta. mereka ternyata mempunyai rencana-rencana kedepan yang baik terkait pembangunan.

Jika memang Ahok Jokowi yakin dengan proyek reklamasi tersebut tidak melanggar apapun, bagaimana jika reklamasi tetap di lanjutkan tapi tidak di wilayah DKI, semisal saja di Karawang atau Purwakarta. tapi yang mengerjakan tetap pemerintahan DKI Jakarta. (BUMD/BUMN sebagai operator).dengan demikian Pemprov DKI Jakarta maupun pusat tetap bisa berbisnis. selanjutnya semisal saja Agung Sedayu dan PT yang lain-lain sebagi investor.

Kembali ke pertanyaan di atas, apa tujuan utama Pemprov DKI yang kekeuh proyek reklamasi di lanjut, apakah sekedar melanjutkan dari yang terdahulu atau ada tujuan-tujuan utama semisal benar-benar takut Jakarta tenggelam, politik, ekonomi bisnis atau apa. demikian saya bertanya.


Githa (study economist urban planning)


Githa

/githaa

pembaca kompasiana & penggemar @Sibenyu yang lucu.
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.
LABEL politik

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana