"Semenanjung Korea yang baru akan membawa kemakmuran baik untuk dirinya sendiri, Asia Timur dan dunia" kata Moon Jae-in di Aula Kemerdekaan di Kota Cheonan dikutip dari The Guardian.
Sebelumnya telah terjadi pertemuan bersejarah antara kedua pimpinan negara tersebut. Pada April dan Mei 2018 silam, Moon Jae-in dan Kim Jong-un bertemu untuk pertama kalinya.
Momen pertemuan orang nomor satu di kedua negara tersebut terakhir terjadi pada 11 tahun silam, yakni sewaktu Presiden Korsel masih diduduki oleh Kim Dae-Jung dan Roh Moo-Hyun bertemu dengan mendiang ayah Kim Jong-un, Kim Jong-Il.
Baik Moon Jae-in dan Kim Jong-un akhirnya bertemu di desa perbatasan Panmunjom, setelah 11 tahun kedua pemimpin negara tersebut tidak pernah bertemu.
Pertemuan tersebut juga berarti sebuah pertemuan politis dengan banyak maksa tersirat yang harus ditafsirkan oleh banyak pemimpin negara dan juga para pengamat politik.
Salah satu pembahasan dalam pertemuan perdana Moon Jae-in dan Kim Jong-un adalah untuk membujuk Korea Utara menjalankan denuklirisasi, yakni penghentian program nuklir yang dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya.
Pada pidatonya tersebut Moon Jae-in secara lugas menyebutkan kerja sama ekonomi yang lebih besar dengan Korea Utara sebagai dasar perdamaian di dua negara semenanjung tersebut.
Sepertinya Korea Selatan sedang membentuk kekuatan ekonomi yang baru, yakni dengan menggandeng kekuatan-kekuatan baru, selain Korea Utara, Korea Selatan terlihat membuka peluang damai dan mengakhiri pertikaian perdagangan dengan Jepang yang berakar pada sejarah perang keduanya.
Membangun visi "kekuatan ekonomi yang tidak tergoyahkan" Korea Selatan tampaknya berencana akan memaafkan "dosa" masa lalu yang dilakukan oleh Jepang, dan membuka lembaran baru membangun kekuatan ekonomi bersama di Asia Timur.
Hal ini pun juga tidak beralasan, sebenarnya Jepang dan Korea Selatan juga dalam kondisi perang dingin setelah Korea Selatan dihapus dari "daftar putih mitra dagang" favorit Jepang.
Penghapusan ini terlihat sebagai langkah balasan terkait penangan Seoul dari keputusan Pengadilan Korea Selatan yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang memberikan kompensasi kepada sejumlah warga Korea Selatan yang diharuskan menjalani kerja paksa selama Perang Dunia ke-2.
