Gonjang ganjing mengenai rencana kenaikan harga BBM belum berakhir. Melihat situasi ini, saya jadi teringat buku yang pernah saya baca tentang kenaikan BBM.Tulisan tersebut memberikan situasi pengambilan keputusan tentang kenaikan BBM pada masa Orde Baru.
Buku tebal yang saya baca berjudul “Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi”, diterbitkan pada bulan Desember 2003 oleh Departemen Keuangan RI. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para menteri , mantan menteri maupun pejabat/mantan pejabat tinggi Kementerian Keuangan (dulu bernama Departemen Keuangan) saat itu. Para penulis yang berkontribusi di buku ini antara lain: Ali Wardhana, JB Sumarlin Boediono, Bambang Sudibyo, Frans Seda, Fuad Bawazier, Hadi Purnomo, Anggito Abimanyu, Mulia P. Nasution dan nama-nama besar lainnya di bidang keuangan negara.
Buku ini dibagi menjadi lima bagian besar tentang pembangunan ekonomi dan reformasi kebijakan fiskal, APBN, aspek-aspek penerimaan negara, faktor-faktor pendukung kebijakan fiskal dan reformasi sektor keuangan negara. Para ahli keuangan negara tersebut menyumbangkan pemikiran dan hasil kerjanya pada tiap-tiap bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang menarik, beberapa penulis juga menuliskan latar belakang dan kejadian pada saat suatu kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan.
Salah satu tulisan tersebut dibuat oleh Frans Seda, ahli ekonomi pembangunan Indonesia yang beberapa kali menjadimenteri antara lain: Menteri Perkebunan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan. Beliau juga pernah menjadi penasihat ekonomi Presiden Habibie, Gus Dur dan Megawati. Penerima banyak tanda jasa tersebut meninggal di Jakarta pada 31 Desember 2009 pada usia 83 tahun.
Tulisan beliau membahas tentang kebijakan APBN berimbang dan dinamis selama periode Orde Baru.Kebijakan ini diperkenalkan pada awal pemerintahan Orba dan dianggap unik karena berbeda dengan standar teori keuangan negara yang memasukkan pinjaman luar negeri sebagai bagian dari penerimaan negara. Kebijakan ini awalnya ditujukan mengatasi masalah hiper-inflasi yang mencapai 659% pada pertengahan 1966 sebagai akibat dari pencetakan uang yang berlebihan untuk mengatasi defisit APBN. Sebagai pelaku sejarah, Frans Seda menceritakan beberapa hal latar belakang dan dampak dari kebijakan ini. Walaupun tidak selalu memuji Soeharto (bahkan ada pernyataan yang mengkritik Soeharto pada catatan kaki tulisannya), pada akhir tulisan beliau memberikan pujian kepada Soeharto yang menyetujui dan mendukung secara konsekuen sistem ini.
Berikut tulisan Frans Seda pada bagian akhir tulisannya pada buku tersebut yang mengingatkan saya pada situasi yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini:
Teringat kami suatu kejadian, ketika kami membawakan APBN berimbang dan dinamis tahun 1968 untuk disetujui Presiden di jalan Cendana, Jakarta Pusat. Beliau telah dikerumuni jenderal-jenderal TNI yang menjadi menteri, yang Kopkamtib maupun yang Bakin. Setelah mendengar uraian kami, semua jenderal menganjurkan kepada Presiden untuk menolak kenaikan harga BBM yang kami usulkan itu. Sebab itu akan mengakibatkan gejolak sesoial yang akan mendiskreditkan Presiden Soeharto di mata rakyat. Kami menjawab, jika ini tidak dilakukan makaalternatifnya juga sama, ya rakyat jugalah yang jadi korban. Pilihan adalah pada Presiden Soeharto.
Sambil menghisap cerutu dan membuat kepulan-kepulan dari asap cerutu, beliau melihat ke kiri, ke kanan dan ke depan, lalu berkata :” Saudara-Saudara, kita-kita ini sama-sama Jenderal, mari kita percaya sipil yang satu ini!”
Kepada kami beliau lanjutkan:”saudara Menteri, saya setuju dengan APBN yang diusulkan, termasuk kenaikan harga-harga BBM. Kepada Saudara-Saudara yang lain, khususnya Kopkamtib dan Bakin, perintah saya: Amankan !” . “Siap !” dijawab serentak! Lalu hening sebentar dan semua meninggalkan Istana Cendana”
Begitulah tulisan beliau yang saya kutip apa adanya dari buku tersebut.
-Frans-