Menginjak usianya yang ke-68, Indonesia masih saja menyisakan berbagai persoalan. Anehnya, diantara beberapa persoalan itu masalah klasik justeru masih merajai permasalahn di Republik ini seperti: banjir, kemacetan lalu lintas, lingkungan kumuh, pelayanan public dan lain sebagainya. Merenungi kembali perjalanan bangsa Indonesia terlebih lagi jika dikaitkan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaanya mengingatkan saya akan sebuah diskusi tentang Indonesia Mandiri 1 bulan lalu 14 Juli 2013 yang disiarkan oleh TVRI yang saya pikir cukup menginspirasikan. Isu-isu besar yang mendasar terjadi di negeri ini di depan mata kita diulas oleh para akademisi dan praktisi.
Diantara isu yang disinggung adalah mengenai pendapatan perkapita. Menurut salah seorang pembicara bahwa negara Indonesia, Malaysia, Korea, dan Jepang memiliki income perkapita yang tidak jauh berbeda pada tahun 1950an. Misalnya Indonesia memiliki income 100 dollar, Jepang sekitar 300an dollar. Tapi sekarang ini, Indonesia memilki income 1000 dollar, Malaysia 6000 dollar dan Jepang 10000 dollar lebih. Hal ini disebabkan oleh produktifitas yang ditunjukkan oleh warga negara masing-masing.
Hal lain yang dibicarakan adalah jumlah hutang yang dimiliki Indonesia semakin meningkat tetapi uangnya tidak jelas larinya kemana. Lebih tragis lagi, perilaku koruptif ramai-ramai diperagakan oleh para pejabat di negeri ini dengan canda tawa di depan mata telanjang mayoritas rakyat yang tengah menjerit kesusahan dalam menyambung hidupnya. Seharusnya hutang tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat tapi nyatanya tidak. Rakyat lagi, rakyat lagi, yang harus menanggung beban negara karena ulah para pejabatnya. Begitu mudahnya pemerintah menaikkan harga kebutuhan pokok tanpa mengimbanginya dengan pelayanan pemerintahan yang berkualitas.
Masalah perekonomian yang dikuasai oleh segelintir orang juga dibicarakan. Cukup ironi sekali yang terjadi di Indonesia. Orang kaya tambah semakin kaya dan orang miskin tambah semakin miskin. Bahkan beberapa individu memiliki asset kekayaan sama dengan separuh APBN negara ini. Distribusi perekonomian hanya dinikmati oleh segelintir orang. Seharusnya negara meminimalisir gap yang terjadi antara si kaya dan si miskin. Praktek kapitalisme merajalela hingga rakyat kebanyakan yang umumnya berpenghasilan pas-pasan sulit sekali terhindar dari jeratannya.
Penguasaan asset negara yang dilakukan oleh pihak asing masih belum bisa diterima akal. Pembagian hasil yang tidak adil banyak terdapat dalam pengeloloaan sumber daya alam negeri ini spereti Preefort misalnya, perusahaan penambang emas di Jaya pura. Pihak asing mendapat 99% dan Indonesia hanya memperoleh 1%, kata seorang pembicara, ini dikarenakan para pegawainya dari pihak asing dan teknologinya juga didatangakan dari pihak asing.
Masalah pendidikan selama 10 tahun terakhir juga tak luput dari pembicaraan. Masih sangat sedikit rakyat yang dapat melanjutkan studi hingga perguruan tinggi. Kebanyakan lulusan SD dan SMA. Tenaga pekerja yang dikirim keluar negeri kebanyakan cuma lulusan SMA bukan individu terlatih (skilled person). Coba saja kita tengok di negara tetangga atau timur tengah. Kebanyakan warga negara Indonesia bekerja sebagai buruh bangunan atau pembantu rumah tangga. Berbeda halnya dengan warga negara dari Filipina, kebanyakan mereka adalah pegawai kesehatan atau tenaga medis dan juga kasir di pertokoan.
Parahnya lagi, pendidikan yang selama ini berjalan di negeri ini seperti sandiwara saja. Kegiatan Ujian Nasional yang terjadi itu dilakukan dengan kecurangan. Kata pembicara dalam diskusi tersebut, “sebenarnya bukan pemerintah tidak tahu tentang hal ini, mereka tahu tapi sengaja membiarkannya”. Disamping itu, pendidikan semakin hari semakin mahal dan hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang berduit saja.
Intinya, permasalahn yang terjadi sepanjang rentang kehidupan bangsa Indonesia hingga kini lama-kelamaan bertambah jelas.
Seandainya Indonesia mandiri ……..
