DALAM beberapa hari ini publik tanah air sedikit diramaikan dengan perbincangan tentang Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Seperti biasa, tiap kali yang ada hubungannya dengan Ahok tidak pernah sepi dari pro dan kontra. Dalam hal ini, media massa pun diuntungkan, karena berita tentang Ahok hampir selalu bisa menarik arah minat para pembaca.Â
Itu karena pernak-pernik di luar Ahok pun selalu ikut membumbui dan cenderung memanaskan situasi.
Tengok saja, saat Ahok dalam beberapa waktu terakhir ini masuk dalam bursa bahkan kandidat kuat pemimpin Ibu Kota baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sejumlah pihak yang pro dan kontra saling beradu argumentasi.
Sejauh ini pihak yang terang-terangan menolak Ahok dijadikan pimpinan Ibu Kota Baru siapa lagi kalau bukan "musuh bebuyutannya" yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Ya, PA 212 bagi Ahok sudah seperti film kartun produksi luar negeri, Tom and Jerry yang tidak pernah akur.
Dalam hal ini, apapun yang dilakukan atau ada kaitannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta ini, persaudaraan yang diketuai oleh Slamet Maarif ini selalu berada paling depan untuk menentangnya.
Seperti dilansir detikfinance, Ketua Korlabi, Damai Hari Lubis yang mengatasnamakan Mujahid 212, mengatakan bahwa sosok Ahok tidak pantas jadi kepala badan otorita karena banyak tersangkut masalah hukum.
Disamping itu, menurut Damai, karakter dan kredibilitas Ahok juga dipersoalkan. Dia mengungkit karakter dan kepercayaan terhadap Ahok.Â
Menurutnya, kepercayaan ini penting dalam pengelolaan ibu kota.
"Sementara Ahok jelas pribadi yang rawan, karena faktor trust yang banyak melilit dirinya. Bahkan issue untrusting dimaksud adalah terkait dengan lembaga anti rasuah alias KPK bersumber dari bukti autentik, bukti yang dikeluarkan oleh lembaga negara (BPK)," kata Damai, Kamis (5/3/2020).
Itulah argumentasi dari pihak mujahid 212 yang sejak awal Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang naik pangkat jadi presiden dan terutama sejak adanya kasus penistaan agama selalu menjadi "kerikil tajam" dalam perjalanan karir Ahok
Kendati demikian tak kurang juga pihak yang mendukung Ahok untuk jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Salah satunya datang dari Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri.
Dilansir Katadata.co.id, Faisal mendukung langkah Presiden Jokowi menunjuk Ahok menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai telah terbukti memimpin ibu kota Jakarta.
"Saya dukung 110%. Dia (Ahok) telah terbukti untuk mengawal Jakarta jauh lebih baik, ya intinya dia sudah teruji," kata Faisal saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/3).
Dikatakan Faisal, moralitas Ahok sebagai salah satu pejabat negara cukup baik. Bahkan, Faisal yakin Ahok akan rela melepaskan jabatannya saat ini sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero jika terpilih sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Baru.
"Itu sudah pasti dilepas, otomatis akan dia lepas. Soalnya Ahok moralitasnya bisa teruji," kata Faisal
Demikian pro kontra terkait Ahok. Ada yang terang-terangan menolak mantan Bupati Belitung Timur tersebut.Â
Namun, ada pula yang secara yakin menilai Ahok bakal mampu menjalankan jabatan barunya jika dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.
Selain dua pihak atau kutub yang jelas bersebrangan cara pandangnya dalam menilai Ahok. Tidak menutup kemungkinan ada juga pihak lain yang "mendukung" Ahok jadi pimpinan Ibu Kota Baru.
Namun kali ini yang "mendukung" Ahok jadi pimpinan ibu kota baru bukan berdasarkan penilaian obyektif, melainkan atas dasar kepentingan pribadi.
Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan mafia migas.
Seperti diketahui, sebelum sekarang ramai digadang-gadang menjadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Baru, saat ini Ahok tengah menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina.
Banyak pihak yang percaya, ditempatkannya Ahok di perusahaan milik negara bidang perminyakan dan gas itu untuk membenahi semrawutnya perusahaan pelat merah tersebut dari rongrongan mafia migas.
Kinerja Ahok yang terkenal keras dan tegas serta tidak pernah mau kompromi dengan perilaku-perilaku korup diharapkan mampu memberantas para pemburu rente itu hingga tuntas.
Jelas keberadaan Ahok di Pertamina akan sangat mengganggu aktifitas mereka-mereka (mafia migas) guna berbuat curang hanya demi kepentingan pribadinya.
Nah, bagi mereka-mereka terutama mafia migas yang merasa terganggu dengan keberadaan Ahok di Pertamina, boleh jadi diam-diam akan bersorak jika Ahok terpilih jadi pemimpin ibu kota baru.
Mereka akan sangat mendukung Ahok untuk dipilih Jokowi. Tapi, seperti penulis sebut bahwa dukungan mereka ini semu belaka hanya demi keuntungan pribadi.
Untuk itu penulis berharap, jika memang nantinya Ahok benar-benar dipercaya jadi Kepala Badan Otoritas IKN, pihak pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir bisa mendapatkan pengganti sepadan dengan Ahok.
Hal ini tentu saja agar program pemberantasan mafia migas tercapai. Pun dengan pembangunan IKN juga sesuai harapan. Terimakasih
Salam
