Kita memasuki tahun kejujuran memaknai metafora. Dahulu ada ungkapan yang mengatakan bahwa pemimpin adalah abdi bagi masyarakat. Dalam logika demokrasi, seseorang memang butuh suara rakyat agar dapat menempati kursi kekuasaan. Syaratnya jelas: dukungan rakyat. Dan setelah pelantikan, sesuai janji kampanye, tujuannya hanya satu: demi kesejahteraan rakyat. Tapi, janji tinggallah janji.
Beberapa telah merasakan dinginnya jeruji besi. Disangka korupsi, didakwa pencucian uang. Begitulah garis besar kisahnya. Dan ganjaran yang pahitnya teramat sangat, rakyat menjadi apatis. Acuh tak acuh. Masa bodoh! Rakyat dididik menjadi penikmat liberalisme dan individualisme. Memang ironi. Nesu- nesu (marah-marah) dalam hati.
Tapi kontradiksi ini, nampaknya, bakal berakhir. Sebuah bab penutup dengan membabat habis fakta-fakta lipstik di layar televisi, di halaman koran, atau kaca gawai. Ongkos pencitraan yang mahal dihemat dengan bersih-bersih internal. Pungli tidak dapat ditawar. Diawali Kementerian Perhubungan, lalu merembet instansi lain, termasuk kepolisian yang getol melaporkan awaknya ke publik.
Sejauh ini, yang kita tahu, pungli itu ibarat noda yang bukan kusam lagi, tapi sudah berkerak. Butuh waktu lama, ekstra tenaga, bahkan jabatan bisa jadi taruhan. Ujian yang sangat serius sebab hampir tidak ada satu pun lembaga yang terjamin bersih dan putih benar-benar. Minimal, ada yang sudah terkontaminasi, tidak terkecuali lembaga keagamaan.
Tidak perlu dirahasiakan, karena ujung-ujungnya bocor juga. Rakyat ingin mendengar pengakuan dosa para pejabat negeri ini. Karena itu mengakulah. Kecuali, Anda menganggap dosa itu adalah sebuah rahasia dan harus tetap menjadi rahasia, maka rakyat sudah bersiap untuk tertawa terpingkal-pingkal. Ya, dalam hidup yang penuh ironi, dosa harus ditertawakan.
Presiden hari ini lain. Ia memahami sungguh-sungguh perasaan itu. Alasannya dapat diterima sebab yang dimengertinya hanyalah rakyat. Ia lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat. Perasaannya adalah perasaan rakyat. Ia datang meninjau OPP kendati uang yang terhimpun sebagai barang bukti, saat itu, terbilang recehan bagi koruptor.Â
Dan kita menyadarinya dengan keheranan penuh. Para analis politik dan yang cemerlang dalam segala penjuru ilmu pun sama, heran sambil berintensi. Peristiwa baru dan sejarah yang baru. Akal sehat goyang kembali. Kita tidak terbiasa dengan perangai-perangai nyeleneh presiden. Yang lainnya berharap tidak dipecat.
Meminjam slogan ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’, Jokowi sudah menepis semua keraguan. Akan berlanjut seperti apa, ia telah memilih untuk menyelesaikan perkara sepuluh ribu. Perkara kecil memang meresahkan. Kecil-kecil tapi menjengkelkan. Tidak usah heran. Sekarang logika dibalik, nalar digulung, dianggap lucu, tapi tidak satupun yang tertawa. (berita selengkapnya)
Tanpa bermaksud membandingkan dengan Panglima TNI, Jokowi telah melampaui semantis sebuah slogan. Ia menjadi Adi-Panglima, mencopot reranjauan yang tertimbun banyak di pos serdadunya. Karena memang benar, bahwa, perkara rakyat adalah perkara receh yang tidak tertebus banyak pihak. Agak ganjil untuk awam.
Semua diam. Diam kepada perkara sederhana, katanya. Ketahuilah bahwa diam juga dapat beribu arti. Ada yang merasa tersindir, ada yang merasa malu, ada yang merasa kagum. Tengok saja Kapolri Tito Karnavian sampai harus membuat shock terapy anggotanya. Perintah presiden ini, katanya. (berita selengkapnya)
Jika masih menganggap politik sebagai panglima, kita harus belajar kepada Jokowi tentang rasa peka kemanusiaan. Apalagi politik terbentuk oleh tilik-tilikan dan intuisi tajam yang mau berebut kekuasaan.
