Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu saja menjadi isu yang seksi. Bukan hanya menyangkut hajat hidup orang banyak, namun kebijakan ini ini juga menyangkut situasi politik yang bergulir di negeri ini menjelang Pilpres 2014. Politisi yang menolak rencana kenaikan harga BBM seolah-olah akan menjadi pahlawan bagi rakyat kecil, namun sebaliknya politisi yang mendukung kenaikan harga BBM akan dianggap sebagai musuh rakyat. Keberanianlah yang seharusnya dipegang oleh para pejabat di negeri ini. Toh, masyarakat harus diberi pencerahan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa harga BBM harus dinaikkan. Masyarakat juga tahu diri dan cenderung “manut” pemerintah, kita lihat saja bagaimana rakyat juga sudah melaksanakan dengan baik instruksi konversi minyak tanah ke gas samapai saat ini dengan baik. Masyarakat kita adalah masyarakat yang sudah cerdas, bosan dengan janji manis namun menyakitkan di belakang. Kita akan sedikit telusuri mengapa harga BBM harus naik di tahun depan.
Penaikan harga BBM bersubsidi diyakini tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dan hanya memberikan tambahan inflasi 1-1,5 persen. Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution bahkan menegaskan, bila pemerintah tidak menyesuaikan harga BBM tahun depan, defisit transaksi berjalan bisa semakin parah. Hal itu justru dapat mengganggu target pertumbuhan ekonomi.
Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) menegaskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013. Sebab porsi subsidi terhadap APBN dinilai sudah terlalu besar. Diskresi BBM sudah mencapai 20 persen dari anggaran APBN 2013. Dengan menggunakan asumsi ICP sebesar 100 dollar per barel. Asumsi kita mencapai minyak brent di northy dan acuan APBN memakai minyak west texas entermediate di texas dan harganya lebih rendah, maka subsidi sudah tidak rasional.
Selain itu, kebutuhan akan subsidi BBM bisa dialihkan kepada belanja modal yang akan menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia yang dipatok sebesar 6.8 persen. Dengan belanja modal yang kuat, maka akan menaikan belanja infratsrtuktur sehingga akan menaikan kualitas jalan yang mendukung bagi aktivitas ekonomi di indonesia.
Seperti diketahui, pemerintah tidak perlu menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat kebijakan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013.
Kepastian itu tercantum dalam RAPBN 2013 yang menghilangkan pasal mengenai kewajiban pemerintah untuk melaporkan ke DPR. Opsi ini dilakukan agar tidak berlarut-larut dalam mengambil keputusan terkait dengan badan anggaran. Sebab pertimbangan dengan DPR selalu memakan waktu lama dan berbelit-belit. Adapun pemerintah mengasumsikan kebutuhan BBM pada 2013 sebanyak 47 juta kilo liter atau melebihi asumsi kebutuhan BBM pada 2012 yang mencapai 44 juta kilo liter.
Semoga kita segera diberi pencerahan, apa yang terbaik untuk bangsa kita ke depannya. Ilmu “weruh sak durunge winarah” atau mengetahui sebelum kejadian terjadi sudah susah didapatkan saat ini. Entah wali songo dulu lupa menurunkan ilmunya atau memang kita yang bebal tidak bisa diajari ilmu itu.
