Debat calon gubernur dan calon wakil gubernur baru saja lewat. Acara debat tersebut dapat diumpamakan seperti 'mesin pemeras buah' karena setiap calon, dalam waktu hanya lima menit, harus menjabarkan visi dan misi mereka menyangkut komplesitas persoalan yang membebani Ibu Kota. Oleh karena itu, debat kemarin menjadi menarik karena di sana para calon tidak lagi dapat menyembunyikan sikap dasar politik mereka kalau terpilih sebagai gubernur dan calon gubernur nanti. Bagaimana mereka memecahkan persoalan demi persoalan yang ada di Ibu Kota? Apakah mereka akan melakukan pendekatan birokratis yang cenderung dingin, kaku dan berjarak atau pendekatan manusiawi yang kerap penuh terobosan karena menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan situasi konkret yang beragam? Kepentingan siapakah yang mereka bela kalau mereka memimpin provinsi dengan pendapatan terbesar di Republik ini: kelas ekonomi atas atau mereka yang miskin?
Masalah Infrastruktur
Menurut calon gubernur yang akrab disapa bang Fauzi, masalah infrastruktur pertama-tama adalah masalah birokrasi: bagaimana melibatkan warga DKI mulai dari tingkat kelurahan untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan menyangkut tata-ruang kota (community centre atau community based development). Sedangkan menurut bang Jokowi, begitu beliau disapa oleh seorang panelis, pembangunan infrastruktur kota Jakarta harus bertujuan melayani warga yang paling miskin. Oleh karena itu, beliau menawarkan suatu program Kampung Susun untuk warga DKI yang tinggal di bantaran Ciliwung dan pinggiran rel kereta api.
Masalah Kesejahteraan Warga
Menyangkut tema kesejahteraan warga, calon gubernur bernama lengkap Joko Widodo ini membidik tiga sasaran: ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Di bidang ekonomi, beliau menjanjikan pemberdayaan usaha kecil, misalnya lewat program perbaikan pasar tradisional dan pelatihan para pedagangnya. Peraih penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award inimenuduh menjamurnya pembangunan mall sebagai biang keladi merebaknya perilaku konsumtif warga DKI. Untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan, pria kelahiran Surakarta ini akan menerapkan program kartu sehat dan kartu pintar yang sudah ia jalankan selama 6 tahun untuk warga Solo.
Pendekatan berbeda diambil oleh calon gubernur berlambang kumis ini. Beliau mengedepankan pertumbuhan ekonomi lebih dulu daripada pemberdayaan rakyat kecil (pro growth). Alasannya, kemudahan pelayanan bagi rakyat kecil (pro poor) dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi mereka (pro job) adalah buah dari pertumbuhan ekonomi yang pesat. Anehnya, pasangannya, yang akrab disapa Nara, justru melontarkan prinsip yang berbeda ketika berbicara soal koperasi. Calon wakil gubernur yang mantan Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat ini mengatakan, ekonomi yang mereka usung adalah ekonomi kerakyatan, dan bukan ekonomi liberal. Padahal sebelumnya, bang Fauzi jelas-jelas menggunakan prinsip ekonomi liberal yang diterapkan di Amerika, yaitu tricle-down economics (kebijaksanaan ekonomi yang memberikan kemudahan bagi para pengusaha dan pemilik modal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara global yang nantinya juga dapat dinikmati mereka yang lebih miksin).
Masalah Tata Kelola Pemerintahan
Pendekatan birokratis yang diajukan Fauzi Bowo semakin jelas ketika beliau mendapat giliran untuk memaparkan visi misinya tentang tata pemerintahan DKI Jakarta. Pria lulusan Fakultas Teknik Arsitektur Perencanaan Kota dan Wilayah dari Technische Universitat Braunschweig Republik Federasi Jerman ini mengulang kembali visinya tentang community based development. Beliau merencanakan untuk menjadikan Kelurahan sebagai 'garda depan' roda birokrasi DKI. Artinya, untuk memutus ruwetnya masalah birokrasi, Kelurahan akan diberikan kewenangan dan dana yang memadai sehingga Kelurahan tidak saja dapat melayani warga secara cepat tetapi juga menampung aspirasi warga.
Apa yang menjadi tumpuan kekuatan kubu Fauzi-Nara, yaitu restrukturisasi birokrasi, mendapat pukulan telak ketika kubu Jokowi-Ahok mendapat giliran untuk menjelaskan program mereka menyangkut tema yang sama. Sambil menekankan kekuatan SDM birokrat Ibu Kota, peraih predikat Wali Kota teladan dari Kementerian Dalam Negeri ini menohok bang Fauzi dengan menyinggung kasus korupsi di DKI Jakarta. Mengangkat kembali apa yang sudah dilontarkan oleh Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), bang Jokowi menyebut birokrasi Jakarta 'kecolongan' 46 persen anggaran daerahnya karena beragam kasus korupsi. Suara miring ini semakin nyaring terdengar lewat pernyataan seorang ibu panelis yang menekankan bahwa korupsi merupakan tanda kegagalan sebuah birokrasi dan juga ketidakberhasilan mereka yang duduk di dalamnya. Untuk menghindari bahaya korupsi, bang Jokowi berjanji untuk membangun sistem birokrasi yang melayani dan bukan 'mengurasi' kantong masyarakat dengan berpegang pada tiga prinsip ini: perencanaan anggaran, management anggaran dan management kontrol.
Pasangannya, yang bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama memperkuat apa yang disampaikan Jokowi. Menurutnya, birokrasi yang bersih sudah harus dimulai sejak proses pemilihan Calon Pegawai Sipil. Untuk mendukung birokrasi yang bersih, anggaran daerah yang ada harus digunakan sebaik-baiknya demi kesejahteraan para pegawai tersebut.
Masalah Kebudayaan
