Beberapa kali menunda kedatangan Presiden Barrack Obama ke Indonesia telah dijelaskan terkait masalah domestik Amerika. Penundaan Juni ini setidaknya jelas terkait dengan masalah tumpahan minyak dari pengeboran lepas pantai di Teluk Meksiko. Presiden Obama sendiri harus menelpon dan menyampaikan langsung kepada Presiden SBY.
Namun, penundaan berkali-kali itu bagi sebagian orang hanya trik belaka. Pada penundaan pertama sebagian berspekulasi tentang kekhawatiran keselamatan Obama dengan adanya gerakan teroris. Tetapi, bagi sejumlah elemen yang berada dalam gerakan yang dapat dipandang separatis, alasan penundaan berkali-kali itu terkait isu sensitif yang dianggap sangat dipahami oleh Obama. Bagi elemen yang terkait Organisasi Papua Merdeka (OPM), Obama akan sangat sulit menyatakan sikapnya perihal gerakan OPM yang dipandang diterima dan dibenarkan Hukum Internasional.
"Sebagai ahli Hukum, Obama paham benar dengan Kesepakatan New York 1962, antara Belanda dan Indonesia, yang meminta Referendum bagi Tanah Papua!", demikian salah seorang aktivis yang beraliansi dengan OPM di Jakarta (Rabu, 9/6/2010). Dalam negeri Amerika Bill of Congress, pasal 2410, memberi ruang lebih besar kepada Negara-negara kecil yang merdeka dan dibiayai oleh Amerika Serikat.
Jika benar isu Papua Merdeka menjadi salah satu poin, entah sedikit banyak, diplomasi politik yang tidak realistis di satu pihak, dan kelambanan Jakarta dan daerah-daerah memahami nation-state building secara komprehensif, pelbagai kejutan bukan tidak mungkin terjadi. (Baca berita lanjutan: Tujuh Butir Menuju Papua Merdeka).
