Satu hal yang sangat mendasar dalam laporan tersebut adalah adanya temuan penyampaian informasi stok yang tidak akurat kepada publik.
Dalam hal ini, Ombudsman mensyinyalir bahwa Kementrian Pertanian selama ini selalu menyatakan surplus produksi beras dan kecukupan stok hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil.
Lebih lanjut, disebutkan bahwa gejala kenaikan harga sejak akhir tahun 2017 tanpa temuan penimbunan dalam jumlah besar mengindikasikan kemungkinan proses markup data produksi dalam model perhitungan yang digunakan selama ini.
Akibat pernyataan surplus yang tidak didukung data akurat tentang stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, pengambilan keputusan berpotensi keliru.
Untuk diketahui bersama, selama ini data produksi pangan dihasilkan oleh Kementrian Pertanian (Kementan) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kementan menyediakan data luas lahan sementara BPS melakukan penghitungan melalui survei ubinan untuk kemudian mengukur produktivitas padi.
Data produktivitas dikumpulkan dengan pengukuran langsung pada petak sampel yang disebut plot ubinan dengan ukuran 2,5m x 2,5m. Tanaman pangan seperti padi pada area plot tersebut kemudian dipanen sesuai kebiasaan petani untuk kemudian ditimbang.
Untuk menambah informasi, selain pengukuran langsung pada petak terpilih juga dilakukan wawancara pada petani petak terpilih tersebut. Informasi yang dikumpulkan mencakup cara penanaman, penggunaan pupuk, pengggunaan benih, serangan hama yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pengukuran.
Selama ini keakuratan data luas lahan sawah masih dipertanyakan karena menggunakan proses pendekatan eye estimate atau pandangan mata.
Metode ini masih dianggap pendekatan terbaik yang dapat dilakukan namun memiliki sejumlah kelemahan, salah satunya metode ini dilakukan dengan menggunaka informasi luas baku lahan yang ada, kemudian dengan memandang hamparan fisik lahan diperkirakan luas tanam, luas panen, atau luas lainnya.
Metode ini seharusnya dilakukan oleh petugas yang ahli dan sangat mengenal wilayah tugasnya secara fisik, akan tetapi kenyataannya pergantian petugas di dinas setempat sering dilakukan.
Perlu diketahui hingga tahun 2010, BPS hanya melakukan survei dengan target estimasi hingga tingkat provinsi. Artinya hingga tahun 2010 BPS tidak menyediakan data produktivitas maupun produksi dengan maksud mempersiapkan metode penghitungan yang lebih akurat.
