Kehadiran mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) bisa berpotensi membuat Jakarta semakin macet, meskipun Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa penjualan mobil murah akan dilakukan penyebaran yang merata di Jabodetabek dan sekitarnya. Proyek peluncuran mobil murah ini ditujukan untuk rakyat kecil. Rakyat kecil belahan bumi manakah? Mobil murah justru akan mendorong lonjakan penggunaan mobil pribadi, yang memiliki uang sekitar 100 juta bisa membawa si Agya dan Ayla ini pulang mengisi garasinya. Nah, kalau rakyat kecil yang dimaksud pak menteri ini tentu bukan yang beneran kecil. Rakyat kecil justru tidak akan memikirkan membeli mobil. Tiga hal yang mereka utamakan yaitu sandang, pangan dan papan. Jika memang tujuan utamanya ialah rakyat kecil maka bukan proyek mobil murah yang diutamakan. Tetapi perbaikan sarana transportasi umum, kemudahan akses antar kota dengan kendaraan umum, mengurangi beredarnya kendaraan pribadi, menambah ruang terbuka untuk pejalan kaki. Inilah yang dilakukan negara-negara maju. Seperti jepang misalnya, mereka memproduksi mobil dan kendaraan-kendaraan lainnya justru untuk dijual ke negara lain. Di negaranya sendiri, penduduknya justru banyak yang berjalan kaki, naik sepeda pancal, atau menggunakan kendaraan umum. Demikian juga dengan negara maju lainnya, pajak dan biaya parkir dikenakan sangat tinggi untuk mengurangi minat beli masyarakat terhadap mobil pribadi. Ada satu pendapat yang menurut saya agak sotoy juga, “Yang menolak sih karena ga kuat beli mobil aja.“ Kalau mikirnya antara kuat dan kuat beli mobil justru ini menunjukkan pemikiran yang sangat dangkal, atau justru sombong karena “merasa mampu membeli“. Maka jika demikian ya jangan ngedumel kalau ibukota selalu macet. Perhatikan mobil yang terjebak macet, 1 mobil isinya 1 orang jika dalam satu keluarga ada 5 mobil pribadi dan saat bersamaan keluar semua tentunya menambah daftar pengguna jalan. Jadi perkaranya bukan soal mampu beli dan tidak saja. Tapi berpikirlah untuk efek yang lebih luas. Macet itu masalah bersama bukan hanya urusan pemerintah daerahnya saja. Ada satu lagi sebuah pernyataan yang membuat saya nyengir mendengarnya. “Macetnya Jakarta itu urusan Jokowi. Dia harus bisa membuktikan kalau mampu mengatasi masalah macet di Jakarta baru nyapres. Ngatasi macet aja gak bisa kok mau nyapres“. Bolehkah saya sedikit tertawa karena pernyataan diatas? Hehehehe... Macet vs Jokowi. Lah sebelum Jokowi di Jakarta macet juga sudah ada duluan kan? Macet tidak bisa diatasi oleh satu orang, sebab penyebab macet itu sendiri adalah para pengguna jalan. Kalau tidak ada mobil yang jalan di jalan raya, macet tidak akan terjadi. Mau mengatasi macet? Yang pertama harus dikerjakan ialah sadar diri sebagai pengguna jalan, jika ada aturan didukung, mengatasi macet harus dikerjakan bersama-sama. Kalau semua dibebankan kepada Pemda sampai ganti gubernur 50x juga macet tidak akan teratasi. “Ah itu urusan Jokowi, suka-suka saya dong saya punya mobil mau dipakai kok tidak boleh?“ Kalau sudah ketemu dengan orang yang pemikirannya begini, sudahlah ditanggapi pun justru semakin panjang kali lebar kali tinggi tidak ketemu ujung pangkalnya.
Entah apa yang dipikirkan pak Menteri ini. Proyek mobil murah meningkatkan industri, tapi ngomong-ngomong itu mobil import bukan? Hehehe... Jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak saling bahu membahu mengambil kebijakan yang saling mendukung agar Jakarta tidak semakin macet dan semrawut saya rasa akan menjadi PR yang sulit mengatasi masalah ini. Masyarakat pun juga harus ikut mendukung jika menginginkan adanya perubahan. Tidak ada salahnya kita meniru negara-negara maju, mengutamakan fasilitas transportasi umum dan pejalan kaki. Selain sehat penghematan bbm, macet juga akan teratasi. Ditempat saya sekarang berada justru lebih banyak orang yang berjalan kaki daripada naik mobil pribadi, bukan karena tidak mampu membeli tetapi justru mereka mendukung untuk mengurangi polusi udara oleh kendaraan, macet dan memang dikarenakan pembatasan penjualan mobil pribadi oleh pemerintahnya. Jika ingin memiliki mobil pribadi justru yang dipikirkan ialah ruang parkir yang segede gaji manager di Indonesia setiap bulan ditambah pajak yang tidak tanggung-tanggung besarnya. PR bagi pemerintah kita ialah menyediakan fasilitas transportasi umum bukan rame-rame mempromosikan mobil murah.
sumber foto : OtoDetik
