PengantarÂ
Bencana galodo yang melanda lereng Gunung Marapi pada bulan Mei 2024 membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat Sumatera Barat. Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari menyebabkan banjir bandang dan longsor, menghancurkan ratusan rumah, merusak infrastruktur, dan menelan korban jiwa. Tragedi ini menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Sebagai langkah konkret dalam mencegah terulangnya tragedi serupa, pemerintah bergerak cepat dengan dua program utama: normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan relokasi rumah warga terdampak. Kedua program ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Normalisasi DAS
Normalisasi DAS menjadi langkah krusial dalam mencegah banjir bandang di masa depan. Rencana normalisasi akan dilakukan di 20 sungai yang rawan banjir di sekitar Gunung Marapi. Beberapa langkah penting dalam normalisasi DAS meliputi:
Pengerukan sungai adalah langkah pertama yang akan diambil. Proses ini melibatkan pembersihan sungai dari sedimentasi dan sampah yang dapat menyumbat aliran air. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (https://bpbd.sumbarprov.go.id/), sedimentasi di DAS Batang Agam, salah satu sungai yang terkena dampak galodo, mencapai ketinggian 2 meter. Hal ini mempersempit aliran air, sehingga saat hujan deras datang, sungai tidak mampu menampung volume air yang besar dan meluap ke permukiman warga. Dengan pengerukan, kapasitas tampung sungai dapat ditingkatkan, mengurangi risiko banjir bandang.
Cekdam atau bendungan kecil akan dibangun di beberapa titik strategis sepanjang aliran sungai. Bendungan ini berfungsi untuk menahan aliran air sementara waktu, sehingga debit air yang mengalir ke hilir dapat dikendalikan. Selain itu, cekdam juga berfungsi untuk menahan material sedimen yang terbawa air, mencegah erosi tanah lebih lanjut, dan menjaga kestabilan tebing sungai. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (https://pu.go.id/), beberapa buah cekdam akan dibangun di DAS Gunung Marapi.
Reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon di sekitar sungai merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya serap air tanah dan mencegah longsor. Pohon-pohon besar dengan akar yang kuat dapat membantu menahan air hujan, mengurangi laju aliran air ke sungai, dan menjaga kestabilan tanah di daerah lereng. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) (https://www.menlhk.go.id/), kawasan hutan di sekitar Gunung Marapi mengalami kerusakan parah akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. Upaya reboisasi akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dan organisasi terkait.
Relokasi Rumah
Selain normalisasi DAS, relokasi rumah warga yang tinggal di daerah rawan longsor dan banjir juga menjadi prioritas utama. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko bencana di masa depan dan memberikan tempat tinggal yang lebih aman bagi masyarakat.
Kementerian Sosial (Kemensos) (https://kemensos.go.id/) telah mendirikan posko-posko darurat dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mempersiapkan relokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 350 unit rumah akan dibangun di lokasi yang lebih aman, jauh dari daerah rawan bencana. Proses relokasi ini melibatkan dialog dan persetujuan dari warga terdampak, memastikan bahwa mereka menerima bantuan yang memadai dan merasa nyaman dengan tempat tinggal baru mereka.
Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung
Di lokasi relokasi, pemerintah per menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur pendukung, seperti jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang direlokasi dapat menjalani kehidupan yang layak dan nyaman di tempat baru mereka. Selain itu, sekolah dan pusat kegiatan masyarakat juga harus diperhatikan untuk mendukung pendidikan dan aktivitas sosial.
