Mohon tunggu...
Nolwi
Nolwi Mohon Tunggu... Usaha sendiri -

Akar kekerasan adalah kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip.(Mahatma Gandhi 1869-1948)

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Koalisi Kekeluargaan, Koalisi Mirip VOC

8 Agustus 2016   19:35 Diperbarui: 8 Agustus 2016   20:46 3782
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber ilustrasi : sejarah-nusantara-anri.go.id

Hari ini kita disuguhi berita-berita tentang munculnya koalisi kekeluargaan. Detik.com satu satu contoh media online, seolah paling getol memberitakan kemunculan koalisi ini. 

Tapi sayangnya kemunculan koalisi ini tak pernah jelas akan mendukung siapa, bahkan terkesan seolah lahirnya koalisi ini hanya mau menunjukkan yang penting asal bukan dukung Ahok. Untuk mencermati lahirnya koalisi ini, marilah kita coba cermati satu-persatu.

Dari namanya saja yakni "Koalisi Kekeluargaan" sudah terlihat janggal, ketahuan tidak cerdas dan tidak terdidik. Bagaimana tidak cerdas, kata "Keluarga" seolah mencerminkan berbagai konotasi yang cenderung ke arah kedekatan kekeluargaan. Seolah politik ini sudah di kuasai oleh mereka-mereka saja yang menganggap diri sebagai keluarga besar. Lalu yang bukan bagian dari keluarga mereka, maka layak dianggap sebagai musuh bersama, seolah terkesan adanya cara keroyokan politik untuk melawan bagi siapa saja yang berseberangan dengan mereka.

Nama Koalisi Kekeluargaan juga seolah, telah terjadi oligarkhi kekuasaan politik di tingkat DKI. Seolah terkesan bahwa segelintir politisi telah dengan beraninya menyatakan diri sebagai barisan keluarga. Jika ini benar terjadi sungguh memalukan.

Mengapa memalukan, lihat saja amanat reformasi yang dulu sangat menentang adanya KKN alias Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satunya nepotisme inilah yang banyak dipraktekkan pada rezim sebelumnya dan akhirnya sangat ditentang agar dihapuskan praktek KKN ini pada gerakan reformasi tahun 1998.

Karena nepotisme telah membuat pecah belah rakyat Indonesia, saling mencurigai diantara sesama anak bangsa. Yang dekat dengan kekuasaan akan mendapatkan fasilitas lebih. bahkan menjadi anak emas rezim saat itu. Lalu sekarang nepotisme ini seolah saat sekarang ingin kembali dipertontonkan dengan terang-terangan bahkan diproklamirkan di hadapan media sebagai bagian dari koalisi? sungguh ironis?

Entah sadar atau tidak yang memberikan nama Koalisi Kekeluargaan itu, apakah mereka mengerti makna dari arti kekeluargaan dalam dunia politik yang sesungguhnya?

Jika makna kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mungkin tak jadi masalah dan memang budaya itu harus diciptakan. Tapi jika diplesetkan ke dalam dunia politik, apalagi politik kekeluargaan lebih cenderung hanya dalam rangka bagi-bagi kekuasaan, terutama merebut kemenangan di pilkada gubernur DKI tahun 2107. Maka sungguh suatu kekonyolan atau blunder yang dibuat, seolah tanpa sadar mempermalukan dirinya sendiri yang otomatis tentu akan memalukan partainya.

Koalisi kekeluargaan, seolah dengan berkumpulnya beberapa personal politik lalu membuat barisan dengan cara membawa bawa nama seolah koalisi sekelompok personal tertentu, apalagi lalu koalisi ini dinamai dengan koalisi keluarga. Maka lengkaplah sudah bahwa sekumpulan orang yang selama ini berseberangan dengan Petahana ternyata hanyalah sekumpulan keluarga tertentu saja.

Dengan memproklamirkan diri sebagai koalisi keluarga, apalagi membawa-bawa nama partainya masing-masing, seolah 7 partai melahirkan koalisi keluarga.

Ini tentunya seolah telah melawan kebijakan dari partai itu sendiri, garis partai apapun rasanya tak akan pernah penyebutkan bahwa platform partainya adalah kekeluargaan? Siapapun tentu akan mikir bila mau gabung dalam barisan satu partai politik, lalu disebutkan bahwa garisnya adalah kekeluargaan?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun