Suara Rakyat dan Oposisi

Misal, program biaya sekolah terjangkau oleh partai X, partai Y menawarkan program pengurangan pajak pada pelaku usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas, dan seterusnya. Disertai data dan argumentasinya bahwa programnya dapat diwujudkan, bukan "angin surga" pada masa kampanye.

Tawaran agenda kebijakan atau program dari partai, berbasis ideologinya dan solutif lebih menarik bagi publik karena mampu menangkap realitas dalam programnya, bukan meraih suara dengan politik SARA, dan bukan pada tokoh atau figur di partai tersebut. 

Ini memberikan pendidikan politik pada rakyat, dan mewujudkan masyarakat madani ( civil soceity ) yang kuat berlandaskan rasionalitas, keberagaman, serta toleransi agar demokrasi berjalan paralel bersama masyarakatnya menuju kematangan cara kita bernegara.

Oposisi

Dalam konsep trias politica, meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif, oposisi merupakan bagian dari mekanisme sistem pengawasan dan keseimbangan (check and balances system) untuk saling mengawasi, agar masing-masing tidak melampaui batas domain kekuasannya, demi tegaknya aturan hukum bernegara dalam demokrasi.  

Setelah dormant cukup lama, demokrasi mulai tumbuh kembang setelah era reformasi 98, relatif muda, wajar saja partai politik pun masih gagap menawaran program atau kebijakan berbasis ideologinya. 

Alhasil terbentuknya koalisi untuk kontestasi pilpres lalu, hanya sebatas  pemenuhan administrasi dari tuntutan undang-undang.

Pemilu telah berlalu, partai politik mulai berwacana dan bermanuver untuk posisi, dan kursi kabinet, sudah menjadi tradisi setiap usai pemilu. 

Pada kampanye lalu kedua kubu koalisi berbeda platformnya, dan pihak yang kalah guna menjaga amanat suara publik padanya, pilihannya jelas harus oposisi, meskipun konstitusi tidak mewajibkannya, tapi dalam demokrasi, oposisi itu lazim adanya agar terjadi check and balances system dari kekuasaan. 

Oposisi dengan acuan platformnya, harusnya mampu melakukan kritik konstruktif berbasis data, fakta, aturan atau kajian ilmiah agar bernilai dan bermartabat dimata publik, tidak asal bunyi. 

Karena suara oposisi selama ini cendrung personal bahkan melecehkan, apakah plonga plongo dan dungu itu kritik ?, mana kritik oposisi yang argumentatif supaya diskursusnya fokus pada aturan dan kebijakan.