Akhrinya, dalam opini singkat ini, saya ingin menawarkan solusi. bahwa bagaimanapun teknologi telah menjadi keniscayaan sejarah, kebijaksanaan seorang pemimpin tetap dibutuhkan oleh rakyatnya. Sehingga harus dipertimbangkan dengan matang, untung dan ruginya untuk kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks ketenagakerjaan, harusnya negara melalui pemerintahan Jokowi, jika tidak mampu membuka lapangan pekerjaan, tidak seharusnya membuka ruang pengangguran baru, dengan alasan teknologi sekalipun.
Atau dengan mengambil jalan tengah, dengan tetap memberikan kebebasan dan keleluasaan sepenuhnya kepada rakyat dan konsumen untuk tetap memilih tunai dan atau nontunai. Karena keduanya adalah konsepsi fitrah dari lahirnya sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. D samping pertanyaan kritis yang musti dijawab, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) ini? Bukankah rakyat dan konsumen yang dirugikan? Mari berdiskusi kembali sambil ngopi.
