Hal kedua yang dipersoalkan adalah dalang peristiwa G 30 S PKI. Sejarah versi pemerintah mengatakan bahwa PKI adalah otak dari tragedi berdarah 30 S PKI. Malah Bung Karno dituding terlibat dalam tragedi tersebut. Keterlibatan PKI ini lalu dikaitkan dengan kekejaman yang ditimbulkannya sehingga menjadi bumbu penyedap bagi warga untuk membenci PKI. Sebenarnya warga Indonesia sudah membenci PKI meski tanpa dibumbui dengan aneka indoktrinasi. Sementara versi lain mengatakan bahwa PKI menjadi korban. Otak tragedi G 30 S PKI ada di tubuh militer sendiri yang turut mengorbankan anggotanya. Sama seperti dalam hal pertama tadi, dalam hal kedua ini juga topik militer di belakang kisah G 30 S PKI selalu dibungkus dalam tekanan berbagai pihak dengan mengatas-namakan Pancasila dan NKRI. Karena itu, tidak heran kalau beberapa tokoh militer, bahkan Panglima TNI sendiri, mulai mempromosikan kembali film G 30 S PKI.
Muncul pertanyaan, kenapa usaha-usaha untuk memperkenalkan sejarah lain dari G 30 S PKI selalu dihalangi atau dicegah. Usaha orang untuk menampilkan kembali film G 30 S PKI tidak dilarang, sementara yang menampilkan kisah lain dilarang. Jika menonton film G 30 S PKI tidak dilarang, maka seminar tentang sejarah G 30 S PKI juga jangan dilarang. Pelarangan terhadap usaha menampilkan sejarah lain dari G 30 S PKI menimbulkan kesan bahwa usaha tersebut seakan mau membuka kotak Pandora kebenaran. Sepertinya tokoh-tokoh yang melarang itu punya kepentingan kelompoknya dengan mengatas-namakan Pancasila dan NKRI. Karena, jika memang aksi mereka murni untuk membela Pancasila dan NKRI, kenapa ormas islam, seperti HTI, tidak pernah diserang. Ada beberapa ormas islam yang berusaha menggantikan dasar negara dengan asas islam atau syariat islam.
Karena itu, di zaman teknologi canggih saat ini, usaha pelarangan terhadap seminar sejarah G 30 S PKI, seperti yang terjadi di kantor LBH Jakarta, sangatlah berlebihan dan terlihat sangat bodoh. Kita tidak bisa membendung laju informasi. Orang bisa membaca sejarah G 30 S PKI dengan berbagai versi kapan dan dimana saja. Pelarangan justru semakin menegaskan bahwa kepentingan kelompok-kelompok tertentu tersebut sedang terusik. PKI sudah tidak membahayakan bangsa dan negara Indonesia.
Koba, 22 September 2017
