Aneka pendapat Pro dan kontra mengenai naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk Gas LPG (Elpiji) rasanya "menggelegar" ke seluruh Indonesia beberapa bulan terakhir. Pemerintah akhirnya secara resmi menetapkan harga baru LPG 12 kg non subsidi pada 10 September 2014.
Aneka pendapat Kontra (menentang kenaikan BBM dan LPG) pada umumnya berbasis idealis. Kelompok Kontra yang lebih radikal melihat dari sisi irasional, "Pokoknya harus mudah dan tidak menambah bebab rakyat jelata.."
Di sisi lain, pendapat Pro (setuju) dengan rencana kenaikan BBM dan LPG juga muncul di mana-mana. Kelompok pro melihat dari aneka sudut pandang, mulai dari sosial hingga dimensi finansial dan ekonomi makra agar mampu memberi sokongan pendapatan belanja negara.
Salah satu pendapat Pro seperti yang dilontarkan oleh Waki Presiden terpilih, Jusuf Kalla pada 29/8/2014 di samping Bajaj yang menggunakan LPG yang mengantar JK ke KPU 1 Juni 2014 lalu.
Pada kesempatan itu JK memberi kalimat sederhana tapi menggungah. "Negeri ini nyaris kolaps karena jual BBM terlalu murah." Dalam penjelasannya JK menilai BBM subsidi selama ini banyak dikonsumsi oleh menengah ke atas. Subsidi yang dikeluarkan pemerintah selama ini seharusnya diarahkan ke sektor yang lebih produktif seperti pembuatan jalan dan infrastruktur sosial lainnya.
Bukan saja JK yang menilai pentingnya menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga telah menilai langkah dan renana itu dari aneka dimensi. Pemerintah telah menailai sendiri, menaikkan harga BBM pada kini bukanlah hal yang mudah.
Pemerintah dan Pertamina berada pada posisi yang sulit. Bagaikan buah simalakma atau dua mata pisau dengan nilai tambah dan risikonya sendiri. Tidak mudah berada kondisi tidak populis karena akan ditunggangi oleh kelompok partisan yang siap sedia menolak setiap saat mengatas namakan rakyat jelata yang berpotensi timbulnya gejolak sosial dalam masyarakat dan berimplikasi pada kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masayarakat.
Pada Januari 2014, Pertamina - atas dasar pertimbangan Pemerintah agar LPG Non Public Service Obligation (Non PSO) 12 kg)- tidak jadi menaikkan harga. Pertamina dan pemerintah "menganulir" harga harga baru LPG Non PSO 12 kg yang sempat naik harganya selama seminggu. Revisi penurunan kembali dipublikasikan pada 7 Januari 2014.
Harga yang dinaikkan pada 1 Januari 2014 (akibat melepas subsidi) hanya pada Non PSO 12 kg. Sementara itu pada tabung PSO 3 kg tetap ditanggung subsidinya (tidak naik).
Waktu terus berlalu, tanpa terasa kita telah hampir berada di penghujung 2014 saat cadangan BBM 2014 berada pada titik kulminasi. Kondisi ini membuat Pertamina dan lembaga terkait (kementerian ESDM, Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan dan DPR)) terpalsa harus mengambil sikap tidak populis.
Akhirnya harga LPG 12 Kg (Non PSO) ditetapkan dengan pasti pada 10/9/2014. Meski ada sedikit dampaknya serta protes dan gejolak pada minggu pertama kenaikannya lambat laun kondisi tersebut mulai terdaptasi dengan sendirinya di seluruh lapisan masyarakat.
