Berdirinya kongsi dagang pada abad ke 17 bernama VOC (verenigde oost indiece compeny) menjadi awal cengkraman monopoli perdagangan yang dilakukan oleh belanda di wilayah timur yang sekarang menjadi wilayah Indonesia, tidak memakan waktu lama dengan dimotori oleh heeren zeventien atau  17 dewan, menjadikan Belanda memegang monopoli pedagangan rempah-rempah dunia.
Lebih dari setengah abad sejak tahun 1602, Heeren zaventeen telah membawa VOC kedalam kegemilangan dengan terbentuknya kamar dagang mencapai enam kamar dagang yaitu Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen, menjadikan ekonomi Belanda melejit pesat, namun dalam perjalanannya masalah datang terutama dipicu oleh tanah jajahannya dan para pegawai disana. pada akhirnya di akhir abad ke 18 M keruntuhan menerpa perusahaan dagang besar bernama VOC pada tahun 1800 M.
Banyak faktor yang menjadikan VOC ini runtuh diantaranya adalah praktik pegawai VOC yang korup, pengiriman serdadu yang berkualitas rendah, hingga pejabat di tanah jajahan melakukan bisnis ilegal diluar sepengetahuan Heeren zeventeen, para pejabat disinyalir melakukan ketidak jujuran dalam lapora mereka. dari berbagai faktor tersebut, membuat kerugian besar di tubuh VOC ditambah dengan peperangan yang banyak dihadapi oleh VOC untuk melawan para penguasa lokal di Nusantara. Akibatnya pada 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bangkrut kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda.
1. Munculnya Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda
Runtuhnya VOC, lantas kedudukannya diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk mengatur wilayah jajahannya yang berada di timur yang selanjutnya bernama Hindia Belanda. Meski begitu, dengan  kondisi ekonomi yang terpuruk, menjadikan hindia belanda sebagai sapi perah untuk mengisi kas negara yang kosong, dari sanalah muncul kebijakan tanam paksa yang resmi diberlakukan pada tahun 1830. kebijakan tersebut juga disebabkan karena adanya perang Jawa yang menguras keuangan Belanda sehingga meninggalkan banyak hutang, dari itu mereka perlu memutuskan kebijakan yang strategis untuk segera mengisi kekosongan kas negara dan tercetuslah sistem tanam paksa.
Sistem tanam paksa atau disebut dengan Culturstelse digagas oleh gubernur jendral Johannes Van den Bosch untuk menggantikan sistem sebelumnya yaitu sistem sewa tanah yang telah berlaku sejak Letnan Jenderal Stamford Raffles yang pada perjalanannya sistem tersebut gagal mendorong peningkatan komoditi ekspor.
Sistem tanam paksa mewajibkan daerah jajahan untuk meningkatkan produktifitas tanaman ekspor yang sebelumnya telah dilakukan dengan cara penetapan sewa tanah dimana setiap desa harus menyisihkan sebagian tanah untuk ditanami kopi, tebu, dan indigo yang kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, akan tetapi sistem sewa tanah tak banyak memberikan pemasukan sehingga diberlakukan kebijakan baru yang disebut sebagai culturstelse yang mewajibkan rakyat untuk membayar pajak dari hasil tanaman mereka.
Dalam Staatsblad tahun 1834 nomor 2, poin-poin pelaksanaan cultuurstelsel sebagai berikut :
1. Penduduk desa mnyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang kemudian dijual ke Eropa.
2. Tanaman yang disediakan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah yang dimiliki oleh para petani.
