Banyaknya korban adalah sebuah Bencana Nasional yang harus menjadi evaluasi secara mendalam, bukan hanya dengan bahasa "prihatin" dan akan memperhatikan serta memberi tunjangan kepada korban. keluarga mereka bukan tidak butuh bantuan tunjangan, kematian tidak direncanakan pun diberi santunan sama negara sampai milyaran Rupiah, seperti kasus Lion Air, Bencana Alam dan lain sebagainya, lalu mengapa pahlawan demokrasi, berjuang untuk negara hanya dihitung dengan biaya 30-40 Juta?.
Nyawa 90 orang dengan pengorbanan yang luar biasa, cuma dianggap biasa? bukankah korban sebanyak ini tidak dikatakan sebagai bencana nasional, yang mempunyai 90 korban jiwa terjadi di 19 provinsi jika kita mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan Bencana tentu sangat jauh, akan tetapi dari simulasi, penelitian, dan rumusan keluarnya undang-undang pelaksanaan pemilu dan UUD 1945 tentu sangat bertentangan,
Sementara UU No. 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 1, bahwasanya; “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”, apalagi dalam bertugas sebagai KPPS disinilah letak kelalaian terbesar negara.
Akankah kita sibuk dengan perdebatan siapa yang akan selebrasi? lalu mengabaikan keranda sebanyak itu dalam "pesta" mari kita renungkan.....
