Pilkada, New Normal, Kebebasan Berdemokrasi: Negara Kita Sedang Tidak Baik-baik Saja

Beberapa hari ini ada hal yang mengganggu fikiran saya. Hal tersebut dilatarbelakangi  oleh  semakin banyaknya pemberitaan melalui media sosial berkenaan kritikan dan keluhan terhadap kebijakan Pemerintah. 

Setelah scroll FB dan Twitter awalnya saya sudah sedikit jenuh dan malas melihat pemberitaan berkenaan perilaku politik elit di negeri ini. Namun, semakin ke sini malah kok ya semakin aneh dan semakin tidak kondusif saja.

Pertama persoalan Pilkada yang dipaksakan untuk tetap dilaksanakan pada 9 desember 2020 ini, sebelumnya saya sudah menuliskan tentang ini juga di sini. setelah saya melihat perilaku elit yang seolah abai dengan kesehatan memang membuat saya kecewa. 

yah, background pendidikan saya s1 ilmu politik, s2 di hukum tata negara membuat saya sedikit mengerti dan agak sedikit "jijik" dengan prilaku serakah elit yang tak memandang etika berpolitik.  

Elit negeri ini lebih mengutamakan kepentingan oligarkinya dari pada masyarakat secara keseluruhan. Percuma saja gembar-gembor bahas Pancasila bila hanya untuk diperdebatkan tapi tidak untuk diamalkan. 

kedua, ada masalah serius menurut saya dalam pemerintahan kali ini dalam melahirkan kebijakan-kebijakannya. Dari awal, proses pembentukan kebijakan seolah tidak melihat aspek-aspek tertentu secara komperhensif, dan lebih gilanya kebanyakan kebijakan pemerintah seolah merupakan ajang coba-coba. 

Menurut saya negeri ini tidak kekuarangan ahli kebijakan, hanya saja pemerintah enggan untuk memakai mereka dan mungkin hanya mendengar kata para mereka yang buat pemerintah senang saja (Asal bapak senang). untuk melihat kebijakan apa saja yang dikeluarkan, dicabut atau direvisi pembaca bisa searching karena cukup banyak pemberitaan di era kebebasan pers  ini.

Kebijakan pemerintah baru-baru ini yang  patut untuk kita khawatirkan adalah berkenaan cara pemerintah menghadapi bencana non-alam Pandemi Covid-19 ini. Dari awal ditetapkan status kebencanaan pada awal maret lalu, memang pemerintah sudah berupaya keras untuk melakukan pencegahan-pencegahan, dalam konteks ini patut untuk kita apresiasi. 

Namun, seiring berjalan waktu di luar faktor kebandelan masyarakat yang masih ngeyel untuk tidak mau di rumah saja, ada beberapa perilaku pemerintah yang mulai menyimpang. kenapa saya katakan menyimpang? ya karena, kebijakan yang tidak lazim dilakukan dimasa pandemi Covid-19, terutama suasana kebatinan masyarakat yang sebagian besar dalam ketakutan akibat tertular, belum lagi persoalan ekonomi mereka yang sedang terganggu.

Kebijakan yang tidak lazim menurut saya bermula saat DPR bersama-bersama bersepakat untuk mempercepat pembahasan UU Minerba. dari sini, sudah mulai tampak beberapa kepentingan yang melatarbelakangi. 

Tidak elok rasanya, masyarakat sedang membutuhkan kepastian dalam penanganan covid-19 ini pemerintah malah sibuk bernegosiasi untuk meng"goal"kan UU tersebut, dan parahnya UU tersebut lebih dititik beratkan untuk kepentingan para investor dan mengabaikan hak-hak masyarakat terutama mengancam bagi masyarakat adat.