Mohon tunggu...
ZULFAHMI SIBREH
ZULFAHMI SIBREH Mohon Tunggu... Akuntan - Bernama Asli Zulfahmi Sanusi

Dilahir kan di banda aceh dan besar di aceh besar seputaran sibreh. ,.pernah merakan tragedi Tsunami aceh 26 desember 2004 .,.,.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Anggota Komisi E DPRA Kritisi Pelaksanaan UN Aceh

6 Mei 2014   22:00 Diperbarui: 23 Juni 2015   22:47 35
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Tgk.-Makhyaruddin-Yusuf

Banda Aceh - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Makhyaruddn Yusuf menyesalkan masih kacaunya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di provinsi Aceh, kacaunya pelaksanaan UN tidak hanya terjadi pada UN SMP sederajat yang sedang berlangsung, akan tetapi juga terjadi pada UN SMA sederajat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. DPR Aceh pun berencana memanggil kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk mempertanyakan penyebab amburadulnya pelaksanaan UN yang merupakan agenda tahunan dari dinas pendidikan. “UN ini agenda tahunan, dan setiap tahun bermasalah, dan kesalahan yang terjadi setiap tahunnya selalu sama, sepertinya tidak ada evaluasi dari kesalahan-kesalahan sebelumnya”ujar Mahyaruddin menyikapi kacaunya pelaksanaan UN SMP sederajat hari pertama di Provinsi Aceh. Mahyaruddin berharap Ujian Nasional tidak dijadikan sebagai patokan untuk kelulusan siswa, namun menurutnya UN tetap penting sebagai alat ukur pemerintah sejauh mana keberhasilan pendidikan yang sedang dijalankan. “Kalau pelaksanaannya kacau maka jangan dijadikan standar kelulusan, kasian anak didik, pelaksana yang terlihat kurang siap tapi mereka yang jadi korban”ujar politisi PKS itu. Menurutnya lagi tidak mungkin UN dijadikan patokan kelulusan siswa jika melihat masih adanya kesenjangan pendidikan, ia menyebutkan di Aceh saja kualitas pendidikan antara kabupaten/kota berbeda, bahkan kualitas pendidikan di setiap kecamatan dalam satu kabupaten juga berbeda. “Misalnya ya kecamatan Pekan Bada dengan kecamatan Pulo Aceh, tentu berbeda kualitasnya meskipun masih sama-sama di Aceh Besar, nah dengan fakta begitu apa mungkin UN dijadikan standar”ujarnya. Disamping itu terkait kacaunya pelaksanaan UN, Mahyaruddin mengakui dinas pendidikan Aceh tidak sepenuhnya bertanggungjawab, mengingat soal UN dicetak secara nasional, akan tetapi harus ada pihak yang bertanggungjawab akan ketidakberesan pelaksanaan UN. “Kalau kita melihat selalu permasalahannya pada kertas soal ataupun kertas jawaban, mulai dari tertukarnya soal, tidak cukupnya soal bahkan kadang kualitas kertas yang digunakan juga bermasalah”lanjutnya. Mahyaruddin berharap hasil UN pelajar di provinsi Aceh tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, menurutnya pemerintah dalam hal ini Gubernur Aceh dan DPR Aceh fokus pada peningkatan kualitas pendidikan salah satu upayanya adalah dengan cara menambah alokasi dana pendidikan. “Kita berharap hasil UN Anak-anak kita bisa lebih baik, dan mampu bersaing dengan pelajar di provinsi lain, jangan lagi lah kita terus berada diurutan-urutan akhir hasil UN, ini sangat memalukan mengingat dana pendidikan disni melimpah tapi kualitas masih dibawah”pungkasnya.

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun