Benarkah PDIP Anti Islam?

[caption id="" align="aligncenter" width="576" caption="Jalaluddin Rahmat (http://4.bp.blogspot.com)"][/caption]

PDIP adalah rebranding dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di zaman Orde Baru yang sebenarnya merupakan fusi dari Partai Nasionalis dan Partai Kristen seperti Murba, PNI, IPKI, Partai Katholik dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).

Dalam perjalanannya, PDIP memang menunjukkan jati diri mereka sebagai partai nasionalis tulen. Walaupun Penduduk Indonesia lebih dari 80% beragama Islam mereka tetap tidak peduli dan seolah menafikan hal tersebut. Kebijakan dan garis partai jauh untuk dibilang Islami. Mereka memang tidak bisa melupakan akar mereka yang Nasionalis-Kristen.

Namun ajaibnya, mereka mampu memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1999 dan 2014 saat ini, padahal untuk tahun 2014 ini mayoritas caleg mereka adalah non muslim yang tentu tidak proporsional dan representatif kalau dilihat dari komposisi demografis Indonesia yang mayoritas muslim. Kemenangan ini tentu akan semakin meneguhkan komitmen mereka sebagai Partai Nasionalis Tulen. Tidak ada kepentingan mayoritas, yang ada hanyalah kepentingan nasional.

Menjelang Pilpres 9 Juli mendatang, sikap PDIP ini menimbulkan kegelisahan di kalangan umat Muslim terlebih mereka sudah mengusung Jokowi sebagai Capres yang diprediksi memiliki peluang besar untuk terpilih. Kegelisahan ini sampai diungkapkan dengan keras oleh Wakil Sekjend MUI Pusat Tengku Zulkarnaen dengan menyatakan PDIP sebagai partai yang anti Islam.

Alasan beliau menyatakan hal tersebut, karena selama ini PDIP selalu menolak dan tidak setuju dengan UU yang berbau Islam. Seperti UU Pendidikan, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah, UU Pornografi dan terakhir UU Jaminan Produk Halal untuk produk makanan dan obat-obatan.

Hari ini Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah Suryanto SH juga menyatakan aspirasi konstituen PPP di Jawa Tengah yang tidak setuju PPP berkoalisi dengan PDIP. Alasannya, senada dengan Wakil Ketua MUI diatas bahwa PDIP selama ini kurang memperjuangkan aspirasi umat islam dan banyak mementahkan UU yang mengatur kemaslahatan umat.

Saat ini PDIP semakin jauh dari Umat Islam dengan lolosnya dedengkot Syiah Indonesia Jalaluddin Rahmat menjadi anggota DPR RI. Sangat mudah ditebak kemana arah kebijakan PDIP tentang Syiah dan aliran Sepilis lainnya dengan lolosnya Kang Jalal ke DPR.

NKRI memang bukan negara agama, tapi memperhatikan aspirasi kaum mayoritas adalah keniscayaan.

Wassalam.