Pergeseran paradigma pencegahan karhutla menunjukkan adanya penyesuaian pengelolaan titik rawan karhutla di Indonesia dengan bencana pandemi yang terjadi.
Pertanyaannya, apakah dengan pemotongan anggaran mampu mengatasi masalah karhutla sekaligus masalah COVID-19 ? Saat ini saja, ada tujuh provinsi yang menjadi prioritas pemerintah karena aktivitas karhutla cukup tinggi di wilayah tersebut. Diantaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.Â
Upaya terbaik memang sudah diusahakan, tetapi butuh  peran terpadu dari berbagai pihak untuk mengelola lanscape titik rawan karhutla. Penerapan teknologi modifikasi cuaca dapat menjadi salah pilihan untuk melakukan pengendalian karhutla serta meningkatkan deteksi dini hotspot. Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya, luasan tutupan hutan yang hilang baru tercatat setelah beberapa tahun kemudian.Â
Ini salah satu kendala besar, disamping itu aparat hukum yang disiagakan masih kurang dan kepedulian masyarakat terhadap karhutla masih rendah jauh sebelum pandemi berlangsung.
Pencegahan karhutla perlu ditingkatkan ditengah kondisi waspada dan siaga bencana nasional yang tren di Indonesia saat ini. Era new normal bukan berarti era karhutla turut normal pula, tanpa peran aktif pemerintah, swasta, dan masyarakat era new normal karhutla sepertinya masih menjadi mimpi yang tren beberapa tahun kedepan. (ziy).
